1. Kehidupan Awal dan Pendidikan
Kehidupan awal Lee Seon-ae, termasuk kelahirannya dan riwayat pendidikannya, membentuk dasar bagi karier hukumnya yang panjang.
1.1. Kelahiran dan Masa Kecil
Lee Seon-ae lahir pada tanggal 3 Januari 1967. Informasi lebih lanjut mengenai tempat lahir atau latar belakang keluarga dan lingkungan masa kecilnya tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber yang tersedia.
1.2. Pendidikan
Lee Seon-ae menempuh pendidikan menengahnya di Sungui Girls' High School dan lulus pada tahun 1985. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Nasional Seoul, di mana ia lulus dari Fakultas Hukum dengan gelar Sarjana Hukum (LL.B.) pada tahun 1989. Pada tahun yang sama, ia berhasil lulus Ujian Yudisial ke-31 dengan predikat kelulusan terbaik.
2. Karier Sebelum Menjadi Hakim Konstitusi
Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Lee Seon-ae meniti karier yang panjang dan beragam di bidang hukum, mencakup peran sebagai hakim, peneliti hukum, dan pengacara, serta keterlibatannya dalam isu-isu hak asasi manusia.
2.1. Masuk Profesi Hukum dan Aktivitas Yudisial
Setelah lulus Ujian Yudisial pada tahun 1989, Lee Seon-ae diangkat sebagai hakim pada tahun 1992. Selama dua belas tahun, hingga tahun 2004, ia menjabat sebagai hakim di berbagai pengadilan.
| Tahun | Jabatan | Lembaga |
|---|---|---|
| 1992 | Hakim | Pengadilan Distrik Sipil Seoul |
| 1994 | Hakim | Cabang Timur Pengadilan Distrik Seoul |
| 1996 | Hakim | Pengadilan Distrik Daejeon |
| 1996 | Hakim | Pengadilan Distrik Seoul |
| 2001 | Hakim | Pengadilan Administrasi Seoul |
| 2003 | Hakim | Pengadilan Tinggi Seoul |
Pada tahun 2004, ia mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim dan kemudian ditugaskan sebagai Hakim Pelapor (atau Peneliti Konstitusi) di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, sebuah posisi yang diembannya selama dua tahun.
2.2. Aktivitas sebagai Pengacara
Sejak tahun 2006, Lee Seon-ae memulai kariernya sebagai pengacara di Law Firm Hwawoo (법무법인 화우Beopmubeobin HwauBahasa Korea), sebuah firma hukum terkemuka di Korea Selatan. Di firma ini, ia menangani berbagai kasus dan bertanggung jawab atas berbagai litigasi dan konsultasi hukum.
2.3. Aktivitas sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Selain kariernya di bidang yudisial dan sebagai pengacara, Lee Seon-ae juga aktif dalam bidang hak asasi manusia. Sejak tahun 2014, ia menjabat sebagai anggota non-tetap di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan.
Selama masa pencalonannya sebagai Hakim Konstitusi, Yang Sung-tae, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, memuji Lee Seon-ae dengan menyatakan bahwa ia "sangat cakap dalam praktik dan teori peradilan, serta memiliki pandangan yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan." Yang Sung-tae juga menambahkan bahwa Lee Seon-ae "telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di masyarakat dan memajukan hak-hak kelompok rentan sosial" melalui aktivitasnya sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Namun, dalam laporan hasil dengar pendapat yang diadopsi oleh Komite Legislasi dan Yudisial Parlemen Korea Selatan pada 24 Maret 2017, terdapat kritik yang menyoroti bahwa sebagai anggota komisi hak asasi manusia, ia "tidak menunjukkan sikap progresif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan bersikap pasif dalam kegiatan seperti anti-diskriminasi."
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Proses pengangkatan Lee Seon-ae sebagai Hakim Konstitusi melibatkan nominasi dan persetujuan, yang mengawali masa jabatannya yang signifikan di Mahkamah Konstitusi.
3.1. Proses Pengangkatan
Lee Seon-ae dinominasikan sebagai Hakim Konstitusi oleh Yang Sung-tae, Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan, pada tahun 2017. Ia dicalonkan sebagai pengganti Lee Jung-mi, yang masa jabatannya akan berakhir. Pencalonannya ini kemudian disetujui, dan ia diangkat secara resmi oleh Hwang Kyo-ahn, yang saat itu menjabat sebagai Penjabat Presiden Korea Selatan.
3.2. Masa Jabatan sebagai Hakim
Lee Seon-ae secara resmi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mulai tanggal 29 Maret 2017. Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam berbagai kasus penting yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Ia menjabat hingga masa jabatannya berakhir pada 28 Maret 2023. Di antara sembilan Hakim Konstitusi, Lee Seon-ae umumnya dianggap sebagai bagian dari kelompok hakim yang memiliki pandangan moderat. Setelah masa jabatannya berakhir, ia digantikan oleh Kim Hyungdu.
4. Penilaian
Penilaian terhadap Lee Seon-ae mencakup aspek positif dari kontribusinya serta kritik dan kontroversi yang sering kali terkait dengan kecenderungan ideologisnya.
4.1. Penilaian Positif
Lee Seon-ae menerima penilaian positif dari berbagai pihak, terutama dari Yang Sung-tae, Ketua Mahkamah Agung yang menominasikannya. Yang Sung-tae memuji kemampuannya yang "sangat cakap dalam praktik dan teori peradilan" serta "pandangannya yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan." Ia juga diakui atas kontribusinya yang signifikan dalam "meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di masyarakat dan memajukan hak-hak kelompok rentan sosial" selama ia menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
4.2. Kritik dan Kontroversi
Meskipun ada penilaian positif, Lee Seon-ae juga menghadapi kritik, terutama dari Komite Legislasi dan Yudisial Parlemen Korea Selatan selama proses dengar pendapat. Kritik tersebut menyoroti bahwa sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ia "tidak menunjukkan sikap progresif terhadap pelanggaran hak asasi manusia" dan "bersikap pasif dalam kegiatan seperti anti-diskriminasi." Kritik ini mengindikasikan adanya kekhawatiran tentang sikapnya terhadap isu-isu hak asasi manusia yang lebih progresif.
4.3. Kecenderungan
Berdasarkan analisis terhadap pandangan dan keputusannya, Lee Seon-ae secara umum dinilai memiliki kecenderungan konservatif moderat. Penilaian ini sejalan dengan pandangannya yang dianggap "moderat" di antara para hakim Mahkamah Konstitusi, namun dengan penekanan pada aspek konservatif dalam isu-isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial.