1. Kehidupan Awal dan Pendidikan
Oh Keo-don memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka di Busan dan menjalani pendidikan yang panjang dalam bidang administrasi publik.
1.1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga
Oh Keo-don lahir pada 28 Oktober 1948 di Jung-gu, Busan, Korea Selatan. Ia adalah putra keempat dari Oh Woo-young, pendiri Daehan Steel.
1.2. Pendidikan
Oh Keo-don menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Namil dan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Gyeongnam dan Sekolah Menengah Atas Gyeongnam. Ia melanjutkan studinya di Universitas Nasional Seoul, memperoleh gelar Sarjana Sastra dari Fakultas Humaniora (Jurusan Filsafat) pada tahun 1971.
Pada tahun 1973, ia menyelesaikan studi Magister Administrasi Publik di Sekolah Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Nasional Seoul, dengan tesis berjudul "Analisis Faktor Ketidakpuasan Kerja dan Penyebab Pergantian Pegawai Negeri". Ia juga meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Sekolah Pascasarjana, Universitas Dong-a pada tahun 2003, dengan disertasi berjudul "Studi tentang Metode dan Kondisi Pembagian Tugas Pemerintah Korea". Selain itu, ia juga memperoleh gelar Master dari Sekolah Pascasarjana Studi Internasional, Universitas Nasional Pusan pada tahun 2006.
2. Karier Publik dan Politik
Karier publik Oh Keo-don membentang dari posisi birokrasi awal hingga jabatan menteri dan, akhirnya, Wali Kota Busan.
2.1. Karier Administratif Awal
Oh Keo-don memulai karier administratifnya setelah berhasil lulus Ujian Negara untuk Administrasi Publik (Haengjeong Gosigwan) pada tahun 1973. Ia menjabat sebagai Sekretaris Administrasi di Balai Kota Busan pada Oktober 1974. Kemudian, ia bertugas di berbagai posisi di Kementerian Dalam Negeri, termasuk Biro Pertahanan Sipil dan Biro Administrasi Lokal, hingga menjadi Kepala Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri dari Agustus 1985 hingga Juni 1988.
Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Dukungan Olahraga di Balai Kota Busan dan Administrator di Kantor Penasihat Kebijakan Kantor Kepresidenan. Kembali ke Kementerian Dalam Negeri, ia menjadi Kepala Bagian Operasi dan Kepala Bagian Dukungan Gerakan Nasional. Pada Januari 1992, ia menjadi Direktur Biro Keuangan Balai Kota Busan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Distrik Dong, Busan (ditunjuk) dari Maret hingga Desember 1993.
Setelah itu, ia menjadi Direktur Biro Pariwisata dan Transportasi, Direktur Biro Dalam Negeri, Kepala Unit Proyek Pengembangan, dan Kepala Kantor Bisnis Air Minum Balai Kota Busan. Pada 30 April 1999, ia diangkat sebagai Kepala Kantor Perencanaan dan Manajemen Kota Busan. Dari November 2000 hingga Oktober 2001, ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bidang Urusan Politik Busan, dan dari Oktober 2001 hingga Oktober 2003, ia menjadi Wakil Wali Kota Bidang Administrasi Busan. Setelah pengunduran diri Wali Kota sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Pejabat Wali Kota Busan dari Oktober 2003 hingga Mei 2004.
2.2. Menteri Kelautan dan Perikanan
Pada 5 Januari 2005, Oh Keo-don diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke-13 di bawah pemerintahan Presiden Roh Moo-hyun, menjabat hingga 26 Maret 2006.
2.3. Pencalonan Wali Kota Busan
Oh Keo-don dikenal karena perjuangannya yang gigih dalam pemilihan Wali Kota Busan. Ia mencalonkan diri beberapa kali di wilayah yang merupakan kubu konservatif. Setelah tiga kali kalah dalam pemilihan sebelumnya, ia akhirnya berhasil terpilih sebagai Wali Kota Busan ke-37 dalam pemilihan umum lokal ke-7 pada 13 Juni 2018. Ia mengalahkan Suh Byung-soo dari Partai Kebebasan Korea. Kemenangannya ini sangat signifikan karena ia menjadi Wali Kota berhaluan kiri-tengah pertama di Busan sejak dimulainya pemilihan lokal bersatu pada tahun 1995, menandai perubahan politik di kota tersebut dan dianggap sebagai salah satu tokoh kepercayaan Presiden Moon Jae-in.
2.4. Wali Kota Busan
Sebagai Wali Kota Busan, Oh Keo-don melaksanakan berbagai kebijakan dan aktivitas administratif dengan slogan "Busan, Ibu Kota Maritim Asia Timur Laut yang Bahagia bagi Warga".
2.4.1. Kebijakan Kunci dan Aktivitas Administratif
Selama masa jabatannya, Oh Keo-don berfokus pada pengembangan Busan sebagai ibu kota maritim. Ia mengejar berbagai proyek untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan memperkuat posisi kota di wilayah Asia Timur Laut. Salah satu isu yang ia dukung secara terbuka adalah pembangunan bandara gerbang Tenggara baru untuk Busan.
2.4.2. Keterlibatan dalam Isu Kota Penting
Oh Keo-don juga terlibat dalam beberapa isu penting yang menarik perhatian nasional dan internasional. Pada 1 Maret 2019, dalam perayaan 100 tahun Gerakan 1 Maret, ia secara terbuka menyatakan bahwa Pemerintah Kota Busan akan melindungi Patung Gadis Perdamaian (慰安婦像), yang telah didirikan oleh kelompok sipil di depan Konsulat Jepang di Busan pada tahun 2016. Pernyataan ini menegaskan dukungannya terhadap para korban jugun ianfu dan bertentangan dengan pandangan sebelumnya yang menganggap patung tersebut melanggar hukum jalan raya.
Pada Juli 2019, seiring dengan memburuknya Hubungan Korea Selatan-Jepang akibat sengketa perdagangan, Oh Keo-don mengumumkan niatnya untuk meninjau ulang acara pertukaran Korea dan Jepang yang melibatkan pemerintah kota. Ini mencerminkan sikap pemerintah daerah Korea Selatan dalam menghadapi ketegangan bilateral.
Pada Agustus 2019, kantor Wali Kota Busan digeledah oleh otoritas kejaksaan terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal beasiswa yang diterima putri Cho Kuk, yang saat itu akan menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Meskipun Oh Keo-don membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa penunjukan petugas beasiswa dilakukan secara adil, insiden ini menimbulkan kontroversi.
3. Pelanggaran Seksual dan Pengunduran Diri
Masa jabatan Oh Keo-don sebagai Wali Kota berakhir secara dramatis akibat skandal pelecehan seksual, yang mengarah pada pengunduran diri dan proses hukum yang panjang.
3.1. Latar Belakang dan Tuduhan Awal
Pada 9 Oktober 2019, saluran YouTube "Garo Sero Institute" yang dijalankan oleh Kang Yong-suk dan Kim Se-eui pertama kali melontarkan tuduhan pelecehan seksual ("Me Too") terhadap Oh Keo-don. Namun, ia dengan tegas membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai "fakta palsu tanpa dasar" dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik serta ganti rugi sebesar 500.00 M KRW terhadap tiga YouTuber yang menyebarkan informasi tersebut.
Namun, pada 7 April 2020, sebuah insiden pelecehan seksual terpisah terjadi di kantornya, melibatkan seorang staf wanita. Meskipun insiden ini berbeda dari tuduhan "Garo Sero Institute", korban pelecehan pada insiden 7 April menuntut pengunduran diri Oh Keo-don dari jabatan Wali Kota. Sebagai respons, Oh Keo-don berjanji untuk mengundurkan diri pada akhir April dan membuat perjanjian yang disahkan secara notaris dengan korban.
3.2. Pengunduran Diri dan Dampak Politik
Pada 23 April 2020, Oh Keo-don secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Busan. Dalam pernyataannya yang emosional, ia mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap staf wanita selama pertemuan singkat yang berlangsung sekitar lima menit. Pengunduran dirinya segera menyebabkan Byeon Sung-wan, Wakil Wali Kota Administrasi, menjabat sebagai penjabat Wali Kota Busan.
Segera setelah pengumuman tersebut, korban mengungkapkan penyesalannya melalui Pusat Konseling Kekerasan Seksual Korea. Ia menyatakan bahwa meskipun situasi pada saat itu jelas merupakan kejahatan yang dapat dihukum, ia tidak melaporkannya kepada polisi. Dalam pernyataannya, korban menjelaskan bahwa ia dipanggil ke kantor Oh Keo-don pada awal April untuk urusan pekerjaan dan di sana ia dilecehkan secara seksual. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan politik atau rekonsiliasi yang terjadi terkait insiden tersebut.
Pada 27 April 2020, Partai Demokrat, partai tempat Oh Keo-don bernaung, memutuskan untuk memecatnya. Namun, Partai Masa Depan Bersatu (sekarang Partai Kekuatan Rakyat) menimbulkan kecurigaan bahwa pihak berwenang telah mengetahui insiden tersebut sebelumnya, dengan mengutip fakta bahwa perjanjian pengunduran diri Oh Keo-don disahkan oleh firma hukum yang terkait dengan Presiden Moon Jae-in. Mereka juga menggugat Oh Keo-don atas pelanggaran hukum pemilihan karena diduga mengerahkan pejabat publik untuk menangani situasi tersebut. Oh Keo-don sendiri sempat terlihat menghindar dari media dan menyangkal tuduhan tersebut dengan menyatakan tidak mengingat insiden tersebut.
3.3. Proses Pidana dan Vonis
Setelah pengunduran dirinya, Kepolisian Metropolitan Busan memulai penyelidikan atas insiden pelecehan seksual tersebut. Polisi sempat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pernyataan korban karena korban tidak mengajukan laporan resmi. Meskipun demikian, mereka mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Oh Keo-don. Namun, surat perintah tersebut ditolak oleh pengadilan pada 2 Juni 2020, dengan alasan tidak ada risiko penghancuran bukti atau upaya melarikan diri, meskipun ia sendiri menyatakan tidak mengingat detail kejahatannya. Penolakan surat perintah ini menimbulkan kontroversi karena terungkap bahwa hakim yang menangani kasus tersebut memiliki hubungan profesional dengan pengacara Oh Keo-don di masa lalu.
Pada 28 Januari 2021, Kantor Kejaksaan Distrik Busan mendakwa Oh Keo-don tanpa penahanan atas tuduhan pelecehan seksual dan melukai dua staf wanita. Pada 29 Juni 2021, Pengadilan Distrik Busan menjatuhkan vonis hukuman penjara tiga tahun kepada Oh Keo-don atas kejahatan pelecehan seksual dan melukai. Pengadilan juga memerintahkan program terapi kekerasan seksual selama 40 jam dan larangan bekerja di fasilitas anak-anak dan remaja serta fasilitas kesejahteraan penyandang disabilitas selama lima tahun. Pengadilan menolak klaimnya bahwa kejahatannya dapat dimaafkan karena dugaan demensia dan masalah kognitif. Pengadilan menyatakan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan telah menyebabkan trauma mental yang signifikan pada korban, bahkan menyebabkan gangguan stres pascatrauma. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menahannya di pengadilan karena risiko melarikan diri.
Oh Keo-don mengajukan banding atas putusan tersebut, tetapi Pengadilan Tinggi Busan menolak bandingnya pada 9 Februari 2022 dan mempertahankan putusan tingkat pertama. Pada 22 Februari 2022, Oh Keo-don memutuskan untuk tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung, sehingga hukuman penjara tiga tahunnya menjadi final.
3.4. Gugatan Perdata dan Ganti Rugi
Selain kasus pidana, korban pelecehan seksual juga mengajukan gugatan perdata terhadap Oh Keo-don untuk menuntut ganti rugi. Pada 13 September 2023, Divisi Kesepakatan Perdata Pengadilan Distrik Busan memerintahkan Oh Keo-don untuk membayar ganti rugi sebesar 50.00 M KRW kepada korban.
3.5. Penahanan dan Pembebasan
Oh Keo-don ditahan di Pusat Penahanan Busan sejak 29 Juni 2021, tanggal putusan hukuman tingkat pertama. Ia diperkirakan akan dibebaskan pada 26 Juni 2024.
4. Aktivitas Profesional Lainnya
Di luar karier politik dan administratifnya, Oh Keo-don juga aktif di bidang akademik dan berbagai komite:
- Guru besar tamu di Sekolah Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Nasional Pusan (2004).
- Anggota Komite Khusus Usaha Kecil dan Menengah di bawah kepresidenan (2004).
- Anggota Komite Penyelenggara Expo Dunia 2012 (2008).
- Ketua Bersama Institut Penelitian Peralatan Kelautan dan Perkapalan Korea (2008).
- Anggota Dewan Teknologi Busan (2008).
- Penasihat Masyarakat Pemerintah Daerah Korea (2008).
- Anggota Dewan Penasihat Senior Expo Dunia 2012 (2008).
- Presiden Universitas Maritim Korea ke-5 (2008-2012).
- Anggota Dewan Universitas Maritim Dunia (2008).
- Ketua Asosiasi Presiden Universitas Wilayah Busan-Ulsan-Gyeongnam-Jeju (2009-2010).
- Ketua Asosiasi Presiden Universitas Maritim Dunia (2010-2012).
- Presiden Liga Maritim Korea ke-6 (2012-2014) dan ke-7 (2015-2017).
- Direktur Eksternal BS Financial Group (sekarang BNK Financial Group) (2012).
- Guru besar tamu di Institut Penelitian Strategi Pembangunan Maritim Dunia, Universitas Maritim Korea (2012).
- Guru besar tamu di Universitas Nasional Pusan (2014).
- Presiden Universitas Dong-a ke-8 (2016-2017).
- Wakil Ketua Asosiasi Perairan dan Saluran Pembuangan Korea.
- Penasihat Liga Maritim Korea.
5. Penghargaan dan Tanda Kehormatan
Sepanjang kariernya, Oh Keo-don telah menerima beberapa penghargaan atas kontribusinya:
- 1999: Orde Merit Layanan Hijau (Hongjo Geunjeong Hunjang).
- 2006: Orde Merit Layanan Biru (Cheongjo Geunjeong Hunjang).
- 2011: Penghargaan Kebudayaan Busan Kategori Kelautan.
6. Riwayat Pemilihan Umum
Berikut adalah riwayat pemilihan umum yang diikuti oleh Oh Keo-don:
| Tahun | Pemilihan | Jabatan yang Dicari | Wilayah Pemilihan | Partai | Suara (Persentase) | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Pemilihan Sela 6.5 | Wali Kota Busan | Busan | Partai Uri Terbuka | 343.110 (37.7%) | Kedua | Kalah, Wali Kota terpilih ke-3 |
| 2006 | Pemilihan Umum Lokal ke-4 | Wali Kota Busan | Busan | Partai Uri Terbuka | 329.470 (24.12%) | Kedua | Kalah, Wali Kota terpilih ke-4 |
| 2014 | Pemilihan Umum Lokal ke-6 | Wali Kota Busan | Busan | Independen | 777.225 (49.34%) | Kedua | Kalah, Wali Kota terpilih ke-6 |
| 2018 | Pemilihan Umum Lokal ke-7 | Wali Kota Busan | Busan | Partai Demokrat | 946.597 (55.23%) | Pertama | Menang, Wali Kota terpilih ke-7 |
7. Warisan dan Penerimaan Publik
Karier Oh Keo-don, khususnya periode sebagai Wali Kota Busan, meninggalkan warisan yang kompleks, mencakup prestasi administrasi dan kontroversi besar.
7.1. Evaluasi dan Kritikan
Sebagai Wali Kota, Oh Keo-don berhasil mewakili suara haluan kiri-tengah di Busan, mengakhiri dominasi panjang konservatif di kota tersebut. Keberhasilannya terpilih setelah beberapa kali percobaan menunjukkan kegigihan dan kemampuannya membangun dukungan politik. Ia juga menunjukkan dukungan terhadap isu-isu penting seperti hak-hak wanita penghibur dan pembangunan infrastruktur kota.
Namun, masa jabatannya secara fundamental dirusak oleh skandal pelecehan seksual. Insiden ini, yang terjadi setelah ia secara publik menyatakan dukungan terhadap hak-hak wanita, menimbulkan kritik tajam dan dianggap sebagai kemunafikan. Penyangkalannya dan dugaan upayanya untuk mengendalikan situasi setelah insiden tersebut juga memicu kontroversi.
7.2. Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Tata Kelola
Pengunduran diri Oh Keo-don akibat skandal pelecehan seksual memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintahan daerah di Korea Selatan. Insiden tersebut menjadi salah satu dari beberapa skandal pelecehan seksual tingkat tinggi yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari partai yang berkuasa, menimbulkan kekhawatiran serius tentang etika dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Hal ini merusak citra Partai Demokrat Korea dan memperdalam skeptisisme masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan integritas para pemimpin. Pengunduran dirinya juga memicu pemilihan sela yang tidak perlu di Busan, yang menambah beban anggaran dan gangguan pada tata kelola kota.
8. Pranala Luar
- [https://blog.naver.com/ok1028224 Blog Oh Keo-don]
- [http://www.busan.go.kr/mayor/ Wali Kota Busan]
- [https://www.youtube.com/channel/UCmoPhss4NumfaC_IgRsUNOw Oh Keo-don di YouTube]
- [https://www.facebook.com/OKBusan2018 Oh Keo-don di Facebook]
- [https://twitter.com/ohkeodon Oh Keo-don di X (Twitter)]