1. Kehidupan Awal dan Latar Belakang
Anifah Aman memiliki latar belakang pribadi dan keluarga yang terhubung erat dengan dunia politik di Malaysia, khususnya di negara bagian Sabah.
1.1. Kelahiran dan Hubungan Keluarga
Anifah bin Aman lahir pada tanggal 16 November 1953. Ia menikah dengan Siti Rubiah Abdul Samad dan dikaruniai tiga putra. Ia dikenal sebagai adik tiri dari Musa Aman, yang pernah menjabat sebagai Ketua Menteri Sabah. Selain itu, keponakannya, Yamani Hafez Musa, putra dari Musa Aman, juga pernah menjadi Anggota Parlemen untuk daerah pemilihan Sipitang dari tahun 2018 hingga 2022.
1.2. Pendidikan
Dalam riwayat pendidikannya, Anifah Aman adalah lulusan dengan gelar magister dalam bidang filsafat ekonomi dan hukum dari University College Buckingham, yang kini dikenal sebagai Universitas Buckingham di Britania Raya.
2. Karier Politik
Anifah Aman mengawali karier politiknya dengan keterlibatan dalam pemilihan umum di Sabah, kemudian melangkah ke panggung politik nasional dan memegang peran-peran penting di pemerintahan federal dan negara bagian.
2.1. Awal Karier Politik
Anifah Aman pertama kali memasuki arena politik dengan mencalonkan diri sebagai kandidat Barisan Nasional di daerah pemilihan DUN Klias pada pemilihan umum negara bagian Sabah tahun 1994. Meskipun demikian, ia kalah dalam persaingan ketat melawan Wakil Presiden Partai Bersatu Sabah (PBS) saat itu, Lajim Ukin, yang berhasil mempertahankan kursinya dengan selisih 405 suara.
Pada pemilihan umum tahun 1999, Anifah kembali diberi kesempatan dan berhasil memenangkan kursi Parlemen untuk daerah pemilihan Beaufort. Segera setelah terpilih, ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Industri Primer dalam pemerintahan di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Pada pemilihan umum tahun 2004, ia berpindah ke daerah pemilihan Kimanis dan berhasil memenangkan kursi tersebut, kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri selama dua periode. Dalam UMNO, Anifah juga memegang beberapa posisi penting, termasuk Bendahara Divisi UMNO Beaufort sejak tahun 1994, Wakil Ketua Divisi UMNO Beaufort untuk periode 2001-2003, dan Ketua Divisi UMNO Kimanis.
2.2. Menteri Luar Negeri
Setelah Najib Razak menggantikan Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009, Anifah Aman dipromosikan dari anggota parlemen biasa menjadi anggota Kabinet Malaysia sebagai Menteri Luar Negeri. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri, Malaysia mencapai sebuah pencapaian diplomatik signifikan dengan terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2015-2016.

2.3. Perubahan Afiliasi Partai
Meskipun berhasil mempertahankan kursinya di Kimanis untuk periode keempat berturut-turut dalam pemilihan umum 2018 (GE14), yang menandai kejatuhan pemerintahan federal dan negara bagian Barisan Nasional, Anifah mengumumkan pengunduran dirinya dari UMNO pada September 2018 untuk menjadi anggota parlemen independen. Ia menyatakan keputusannya ini didasari oleh kepentingan hak-hak Sabah.
Pada Maret 2020, sebuah rencana untuk membentuk front oposisi baru dengan Anifah Aman sebagai presiden telah disusun, yang akan melibatkan penggabungan Parti Gagasan Rakyat Sabah (PGRS), Partai Cinta Sabah (PCS), Parti Kerjasama Anak Negeri (Anak Negeri), dan Parti Hak Sabah yang belum terdaftar. Namun, rencana ini tidak terwujud setelah Anifah bergabung dengan PCS dan kemudian terpilih sebagai presiden partai tersebut pada Juli 2020. Ia menjadi presiden PCS yang baru setelah memenangkan posisi tersebut tanpa perlawanan selama Rapat Umum Dwitahunan (BGM) kedua partai tersebut pada 26 Juli 2020.
2.4. Posisi Terkini
Anifah Aman saat ini memegang beberapa posisi penting di pemerintahan negara bagian dan federal Malaysia:
- Penasihat Khusus Ketua Menteri Sabah (sejak 2023):** Pada 30 Januari 2023, Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor menunjuk Anifah untuk posisi yang baru dibentuk sebagai Penasihat Khusus Ketua Menteri Sabah untuk Hubungan Internasional dan Investasi Asing. Hajiji menyatakan keyakinannya terhadap pengalaman luas Anifah dalam hubungan internasional yang akan membantu pemerintah negara bagian menjalin hubungan baik dengan negara-negara asing dan investor. Penunjukan ini sejalan dengan kebijakan Sabah yang ramah investor. Anifah menyambut baik penunjukan ini, berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam perannya, mengungkapkan niatnya untuk menjadikan Sabah sebagai tujuan yang ramah investor, memuji Hajiji sebagai pemimpin yang visioner, dan menyoroti pentingnya hubungan internasional dalam membawa investasi asing ke Sabah.
- Senator (sejak 2023):** Pada 20 Maret 2023, Anifah ditunjuk sebagai Senator di Parlemen Malaysia.
- Ketua Korporasi Labuan (sejak 2023):** Pada 25 Juni 2023, Anifah dinyatakan sebagai Ketua baru Labuan Corporation, menggantikan Bashir Alias. Masa jabatannya yang berdurasi dua tahun dimulai pada 19 Juni 2023 dan dijadwalkan berakhir pada 18 Juni 2025.
2.5. Peristiwa dan Kontroversi Politik Utama
Selama karier politiknya, Anifah Aman terlibat dalam beberapa peristiwa penting dan kontroversi yang menarik perhatian publik.
- Penolakan Jabatan Wakil Menteri:** Setelah pemilihan umum 2008, Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi menunjuknya sebagai Wakil Menteri Transportasi. Namun, Anifah menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa ia merasa sudah "waktunya memberi jalan" bagi orang lain. Laporan media mengindikasikan bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang menolak penunjukan Wakil Menteri setelah pengumuman publik. Sehari kemudian, surat kabar New Straits Times melaporkan bahwa Anifah dan calon Wakil Menteri lainnya, Tengku Azlan Abu Bakar, telah "mengamuk" dan mengklaim bahwa mereka "cukup senior" untuk diangkat menjadi menteri penuh. Abdullah dilaporkan membalas bahwa ia telah "memilih orang-orang terbaik," yang kemudian menyebabkan pengunduran diri mereka.
- Pembatalan Kemenangan di Kimanis:** Pada 16 Agustus 2019, Mahkamah Pemilihan membatalkan kemenangannya di daerah pemilihan Kimanis pada pemilihan umum 2018 setelah menemukan adanya penyimpangan serius dalam pelaksanaan proses pemilihan oleh Komisi Pemilihan (EC). Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2 Desember 2019, yang membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan sela di daerah tersebut. Meskipun demikian, Anifah memutuskan untuk tidak mengikuti pemilihan sela Kimanis dan memilih untuk fokus pada pemilihan umum ke-15 mendatang.
- Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Anwar Ibrahim:** Pada 16 Mei 2009, dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton di Washington, D.C., Anifah Aman mengklaim bahwa Anwar Ibrahim pernah menawarinya jabatan Wakil Perdana Menteri Malaysia jika ia meninggalkan UMNO dan bergabung dengan PKR. Tanggal 16 Mei 2009, pengacara S. N. Nair, yang mewakili Anwar Ibrahim, membantah tawaran tersebut dan menuntut Anifah untuk menarik kembali pernyataannya serta meminta maaf dalam waktu 24 jam. Pada 27 Mei 2009, gugatan pencemaran nama baik senilai 100.00 M MYR diajukan oleh Anwar Ibrahim terhadap Anifah sebagai tergugat pertama, Menteri Luar Negeri sebagai tergugat kedua, dan pemerintah Malaysia sebagai tergugat ketiga. Gugatan tersebut menuntut ganti rugi kompensasi, ganti rugi berat, ganti rugi teladan, dan perintah untuk menahan Anifah agar tidak mengucapkan, berbicara, menulis, atau menerbitkan kata-kata yang memfitnah.
3. Hasil Pemilihan
Anifah Aman telah berpartisipasi dalam beberapa pemilihan umum, baik di tingkat parlemen federal maupun dewan legislatif negara bagian. Berikut adalah data hasil pemilihan yang menunjukkan dukungan yang diterimanya di berbagai daerah pemilihan.
3.1. Hasil Pemilihan Parlemen Federal
Tahun | Konstituensi | Kandidat | Suara | Pct | Lawan(s) | Suara | Pct | Surat Suara Diberikan | Mayoritas | Partisipasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | P154 Beaufort | Anifah Aman (UMNO) | 16,009 | 63.48% | Ak Aliuddin Pg (PBS) | 9,209 | 36.52% | 25,707 | 6,800 | 64.26% | ||
2004 | P176 Kimanis | Anifah Aman (UMNO) | 9,655 | 67.98% | Awang Tengah Awang Amin (PKR) | 4,547 | 32.02% | 15,126 | 5,108 | 70.11% | ||
2008 | Anifah Aman (UMNO) | 10,242 | 60.78% | Jaafar Ismail (IND) | 4,789 | 28.42% | 17,367 | 5,453 | 78.09% | |||
Ismail Bongsu (PKR) | 1,615 | 9.58% | ||||||||||
Benjamin Basintal (IND) | 205 | 1.22% | ||||||||||
2013 | Anifah Aman (UMNO) | 13,754 | 60.66% | Jaafar Ismail (PKR) | 8,031 | 35.42% | 23,170 | 5,723 | 87.01% | |||
Jamil William Core (SAPP) | 650 | 2.87% | ||||||||||
Lusin Balangon (STAR) | 240 | 1.06% | ||||||||||
2018 | Anifah Aman (UMNO) | 11,942 | 47.71% | Karim Bujang (WARISAN) | 11,786 | 47.09% | 25,519 | 156 | 86.16% | |||
Jaafar Ismail (PHRS) | 1,300 | 5.09% |
3.2. Hasil Pemilihan Dewan Legislatif Negara Bagian
Tahun | Konstituensi | Kandidat | Suara | Pct | Lawan(s) | Suara | Pct | Surat Suara Diberikan | Mayoritas | Partisipasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | N36 Klias | Anifah Aman (UMNO) | 4,476 | 47.36% | Lajim Ukin (PBS) | 4,881 | 49.09% | 9,468 | 405 | 78.68% | ||
2020 | Anifah Aman (PCS) | 3,598 | 28.16% | Daud Yusof (WARISAN) | 5,400 | 42.26% | 12,778 | 1,802 | 76.35% | |||
Ag Lahap Ag Bakar @ Ag Syairin (UMNO) | 3,548 | 27.76% | ||||||||||
Mohd Azree Abd Ghani (LDP) | 232 | 1.82% |
4. Tanda Kehormatan
Anifah Aman telah menerima berbagai tanda kehormatan dan penghargaan sipil, baik dari pemerintah Malaysia maupun dari negara lain, sebagai pengakuan atas jasa-jasanya.
4.1. Tanda Kehormatan Malaysia
- Malaysia :
Panglima Setia Mahkota (PSM) Panglima Setia Mahkota (PSM) - Tan Sri (2023)
Pingat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-17 Penerima Pingat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-17
- Pahang :
Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP) Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP) - Dato' (2004)
Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (SSAP) Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (SSAP) - Dato' Sri (2009)
- Sabah :
Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (PGDK) Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (PGDK) - Datuk (1998)
Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK) Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK) - Datuk Seri Panglima (2011)
4.2. Tanda Kehormatan Luar Negeri
- Brunei:
Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia (SPMB) Kelas Pertama Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia (SPMB) - Dato Seri Paduka (14 Agustus 2014)
5. Evaluasi dan Dampak
Anifah Aman telah meninggalkan jejak signifikan dalam politik Malaysia, baik melalui pencapaian diplomatiknya maupun peristiwa-peristiwa politik yang melibatkan dirinya.
5.1. Evaluasi Positif
Anifah Aman diakui atas pengalamannya yang luas dalam hubungan internasional, yang membuatnya dipercaya untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara asing dan menarik investasi. Penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 2009, serta keberhasilan Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di bawah kepemimpinannya, merupakan bukti nyata kontribusinya di bidang diplomasi. Posisi terkininya sebagai Penasihat Khusus Ketua Menteri Sabah untuk Hubungan Internasional dan Investasi Asing menunjukkan kepercayaan pada kemampuannya untuk menjadikan Sabah sebagai destinasi yang ramah investor, sejalan dengan visi kepemimpinan negara bagian.
5.2. Kritik dan Kontroversi
Meskipun memiliki berbagai pencapaian, karier politik Anifah Aman juga diwarnai oleh beberapa kontroversi. Salah satunya adalah penolakannya yang mengejutkan terhadap tawaran jabatan Wakil Menteri Transportasi pada tahun 2008, yang sempat memicu spekulasi tentang ambisinya untuk posisi menteri penuh. Selain itu, kemenangannya di daerah pemilihan Kimanis pada pemilihan umum 2018 dibatalkan oleh Mahkamah Pemilihan karena adanya penyimpangan serius, sebuah peristiwa yang berujung pada pemilihan sela. Kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh Anwar Ibrahim pada tahun 2009, terkait klaim Anifah mengenai tawaran jabatan Wakil Perdana Menteri, juga menjadi sorotan publik.