Mauritius

3.1. Sejarah Awal

Pulau Mauritius tidak berpenghuni sebelum kunjungan tercatat pertama oleh pelaut Arab pada akhir abad ke-10. Namanya, Dina Arobi, dikaitkan dengan pelaut Arab yang pertama kali menemukan pulau itu.
Perjanjian Tordesillas, yang dirancang untuk mencegah konflik antara Portugal dan Spanyol, memberikan hak kepada Kerajaan Portugal untuk menjajah bagian dunia ini. Pada tahun 1507, pelaut Portugis datang ke pulau tak berpenghuni dan mendirikan pangkalan kunjungan. Diogo Fernandes Pereira, seorang navigator Portugis, adalah orang Eropa pertama yang diketahui mendarat di Mauritius. Ia menamai pulau itu "Ilha do Cisne" ("Pulau Angsa"). Bangsa Portugis tidak tinggal lama karena mereka tidak tertarik dengan pulau-pulau ini. Kepulauan Mascarene dinamai menurut Pedro Mascarenhas, Wazir Portugal di India, setelah kunjungannya ke pulau-pulau tersebut pada tahun 1512. Pulau Rodrigues dinamai menurut penjelajah Portugis Diogo Rodrigues, yang pertama kali menemukan pulau itu pada tahun 1528.

3.2. Mauritius Belanda (1638-1710)

Pada tahun 1598, sebuah skuadron Belanda di bawah Laksamana Wybrand Van Warwyck mendarat di Grand Port dan menamai pulau itu "Mauritius" dari Pangeran Maurice dari Nassau (Maurits van Nassau_{Maurits van Nassau}^{Bahasa Belanda}) dari Republik Belanda. Belanda mulai menduduki pulau itu pada tahun 1638, dari sana mereka mengeksploitasi pohon kayu hitam dan memperkenalkan tebu, hewan peliharaan, dan rusa. Dari sinilah navigator Belanda Abel Tasman berangkat untuk mencari Daratan Selatan Besar, memetakan sebagian Tasmania, Selandia Baru, dan Nugini. Permukiman Belanda pertama berlangsung selama 20 tahun. Pada tahun 1639, VOC membawa budak Malagasi untuk menebang pohon kayu hitam dan bekerja di perkebunan tembakau dan tebu yang baru. Eksploitasi sumber daya alam, terutama kayu hitam, berdampak signifikan terhadap ekosistem pulau. Salah satu konsekuensi paling terkenal adalah kepunahan burung dodo, spesies endemik Mauritius, yang tidak mampu bertahan dari perubahan habitat dan predasi oleh hewan yang dibawa oleh pemukim.
Beberapa upaya untuk mendirikan koloni secara permanen kemudian dilakukan, tetapi permukiman tersebut tidak pernah cukup berkembang untuk menghasilkan keuntungan, menyebabkan Belanda meninggalkan Mauritius pada tahun 1710. Sebuah artikel tahun 1755 di Leeds Intelligencer Inggris mengklaim bahwa pulau itu ditinggalkan karena banyaknya monyet ekor panjang "yang menghancurkan segala sesuatu di dalamnya," dan pulau itu juga dikenal pada saat itu sebagai Pulau Monyet. Pelaut Portugis telah membawa monyet-monyet ini ke pulau itu dari habitat asli mereka di Asia Tenggara, sebelum pemerintahan Belanda. Kondisi kehidupan para pemukim awal dan pekerja paksa (budak) sangat berat, ditandai dengan kerja keras dan lingkungan yang asing. Pengelolaan koloni oleh Belanda sering kali tidak efektif dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan dari bajak laut dan kesulitan dalam mempertahankan permukiman yang berkelanjutan.

3.3. Isle de France (Mauritius Prancis, 1715-1810)

Prancis, yang sudah menguasai Île Bourbon (sekarang Réunion) di dekatnya, mengambil alih Mauritius pada tahun 1715 dan menamainya kembali Isle de France. Pada tahun 1723, Code Noir (Hukum Hitam) diberlakukan untuk mengatur perbudakan; hukum ini mengkategorikan sekelompok manusia sebagai "barang", yang memungkinkan pemilik "barang" tersebut untuk mendapatkan uang asuransi dan kompensasi jika "barangnya" hilang. Kedatangan gubernur Prancis Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais pada tahun 1735 bertepatan dengan pengembangan ekonomi yang makmur berdasarkan produksi gula. Mahé de La Bourdonnais mendirikan Port Louis sebagai pangkalan angkatan laut dan pusat pembuatan kapal. Di bawah pemerintahannya, banyak bangunan didirikan, beberapa di antaranya masih berdiri hingga sekarang. Ini termasuk bagian dari Gedung Pemerintah, Château de Mon Plaisir, dan Barak Garis (Line Barracks), markas besar kepolisian. Pulau ini berada di bawah administrasi Perusahaan Hindia Timur Prancis, yang mempertahankan kehadirannya hingga tahun 1767.
Selama pemerintahan Prancis, budak didatangkan dari berbagai wilayah Afrika seperti Mozambik dan Zanzibar. Akibatnya, populasi pulau meningkat drastis dari 15.000 menjadi 49.000 dalam tiga puluh tahun. Pedagang budak dari Madagaskar - orang Sakalava atau Arab - membeli budak dari pedagang budak di pantai Swahili Arab atau Mozambik Portugis dan singgah di Seychelles untuk perbekalan sebelum mengirimkan budak ke pasar budak di Mauritius, Réunion, dan India. Dari 80.000 budak yang diimpor ke Réunion dan Mauritius antara tahun 1769 dan 1793, 45% disediakan oleh pedagang budak orang Sakalava di Madagaskar Barat Laut, yang menyerbu Afrika Timur dan Komoro untuk mendapatkan budak, dan sisanya disediakan oleh pedagang budak Arab yang membeli budak dari Mozambik Portugis dan mengangkut mereka ke Réunion melalui Madagaskar. Pada akhir abad kedelapan belas, budak Afrika mencakup sekitar 80 persen populasi pulau, dan pada awal abad kesembilan belas ada 60.000 budak di pulau itu. Praktik perbudakan yang meluas ini memiliki dampak besar terhadap tatanan sosial dan hak asasi manusia, menciptakan masyarakat yang sangat terstratifikasi dan eksploitatif. Pada awal tahun 1729, orang India dari Pondicherry, India, tiba di Mauritius dengan kapal La Sirène. Kontrak kerja untuk para pengrajin ini ditandatangani pada tahun 1734 saat mereka memperoleh kebebasan.
Dari tahun 1767 hingga 1810, kecuali periode singkat selama Revolusi Prancis ketika penduduk mendirikan pemerintahan yang secara virtual independen dari Prancis, pulau ini dikendalikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Prancis. Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre tinggal di pulau ini dari tahun 1768 hingga 1771, kemudian kembali ke Prancis, di mana ia menulis Paul et Virginie, sebuah kisah cinta yang membuat Isle de France terkenal di mana pun bahasa Prancis digunakan. Pada tahun 1796, para pemukim memisahkan diri dari kendali Prancis ketika pemerintah di Paris berusaha menghapuskan perbudakan. Dua gubernur Prancis yang terkenal adalah Vicomte de Souillac (yang membangun Chaussée di Port Louis dan mendorong petani untuk menetap di distrik Savanne) dan Antoine Bruni d'Entrecasteaux (yang memastikan bahwa Prancis di Samudra Hindia memiliki markas besar mereka di Mauritius, bukan Pondicherry di India). Charles Mathieu Isidore Decaen adalah seorang jenderal yang sukses dalam Perang Revolusi Prancis dan, dalam beberapa hal, saingan Napoléon I. Ia memerintah sebagai Gubernur Isle de France dan Réunion dari tahun 1803 hingga 1810. Kartografer dan penjelajah angkatan laut Inggris Matthew Flinders ditangkap dan ditahan oleh Jenderal Decaen di pulau itu dari tahun 1803 hingga 1810, yang bertentangan dengan perintah dari Napoléon. Selama Perang Napoleon, Mauritius menjadi pangkalan bagi korsaris Prancis untuk melancarkan serangan yang sukses terhadap kapal-kapal dagang Inggris. Serangan berlanjut hingga tahun 1810, ketika ekspedisi Royal Navy yang dipimpin oleh Komodor Josias Rowley, R.N., seorang bangsawan Anglo-Irlandia, dikirim untuk merebut pulau itu. Meskipun memenangkan Pertempuran Grand Port melawan Inggris, Prancis tidak dapat mencegah Inggris mendarat di Cap Malheureux tiga bulan kemudian. Mereka secara resmi menyerahkan pulau itu pada hari kelima invasi, 3 Desember 1810, dengan syarat yang memungkinkan pemukim untuk mempertahankan tanah dan properti mereka serta menggunakan bahasa Prancis dan hukum Prancis dalam urusan pidana dan perdata. Di bawah pemerintahan Inggris, nama pulau itu dikembalikan menjadi Mauritius.

3.4. Mauritius Britania (1810-1968)

Pemerintahan Inggris, yang dimulai dengan Sir Robert Farquhar sebagai gubernur pertamanya, menyaksikan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Namun, periode ini dinodai oleh episode Ratsitatane. Ratsitatane, keponakan Raja Radama dari Madagaskar, dibawa ke Mauritius sebagai tahanan politik. Ia berhasil melarikan diri dari penjara dan merencanakan pemberontakan yang akan membebaskan budak-budak di pulau itu. Ia dikhianati oleh rekannya Laizaf dan ditangkap oleh sekelompok milisi, kemudian dieksekusi secara ringkas.
Pada tahun 1832, d'Épinay meluncurkan surat kabar Mauritius pertama (Le Cernéen), yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. Pada tahun yang sama, ada langkah dari procureur-general untuk menghapuskan perbudakan tanpa kompensasi kepada pemilik budak. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, dan untuk mencegah pemberontakan, pemerintah memerintahkan semua penduduk untuk menyerahkan senjata mereka. Selanjutnya, sebuah benteng batu, Fort Adelaide, dibangun di atas bukit (sekarang dikenal sebagai bukit Citadel) di pusat Port Louis untuk memadamkan setiap pemberontakan.
Perbudakan secara bertahap dihapuskan selama beberapa tahun setelah 1833, dan para pemilik perkebunan akhirnya menerima 2.00 M GBP sebagai kompensasi atas hilangnya budak mereka, yang telah diimpor dari Afrika dan Madagaskar selama pendudukan Prancis. Penghapusan perbudakan memiliki dampak penting pada masyarakat, ekonomi, dan populasi Mauritius. Para pemilik perkebunan mendatangkan sejumlah besar pekerja kontrak dari India untuk bekerja di ladang tebu. Antara tahun 1834 dan 1921, sekitar setengah juta pekerja kontrak berada di pulau itu. Mereka bekerja di perkebunan gula, pabrik, di bidang transportasi, dan di lokasi konstruksi. Kondisi kerja para pekerja kontrak India ini sering kali sangat berat dan eksploitatif, mirip dengan perbudakan yang baru saja dihapuskan. Mereka tinggal dalam kondisi yang buruk, menerima upah rendah, dan tunduk pada kontrak yang mengikat dan seringkali tidak adil. Banyak yang menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Selain itu, Inggris membawa 8.740 tentara India ke pulau itu. Aapravasi Ghat, di teluk Port Louis dan sekarang menjadi situs UNESCO, adalah koloni Inggris pertama yang berfungsi sebagai pusat penerimaan utama bagi pekerja kontrak. Pekerja yang didatangkan dari India tidak selalu diperlakukan dengan adil, dan seorang Prancis keturunan Jerman, Adolphe de Plevitz, menjadikan dirinya pelindung tidak resmi para imigran ini. Pada tahun 1871, ia membantu mereka menulis petisi yang dikirim ke Gubernur Gordon. Sebuah komisi dibentuk dan merekomendasikan beberapa tindakan yang akan memengaruhi kehidupan pekerja India selama lima puluh tahun berikutnya.

Pada tahun 1885, sebuah konstitusi baru diperkenalkan. Konstitusi ini disebut sebagai Cens Démocratique dan menggabungkan beberapa prinsip yang dianjurkan oleh salah satu pemimpin Kreol, Onésipho Beaugeard. Konstitusi ini menciptakan posisi terpilih di Dewan Legislatif - meskipun hak pilih dibatasi terutama untuk elit Prancis kulit putih dan India berkulit terang yang memiliki properti. Pada tahun 1886, Gubernur John Pope Hennessy mencalonkan Gnanadicarayen Arlanda sebagai anggota Indo-Mauritius pertama di dewan pemerintahan - meskipun oligarki gula lebih memilih saingannya, Indo-Mauritius Emile Sandapa. Arlanda menjabat hingga tahun 1891. Pada tahun 1903, mobil diperkenalkan di Mauritius, dan pada tahun 1910, taksi pertama mulai beroperasi. Elektrifikasi Port Louis terjadi pada tahun 1909, dan pada dekade yang sama, Perusahaan Hidroelektrik Mauritius milik Atchia Bersaudara diberi wewenang untuk menyediakan listrik ke kota-kota di bagian atas Plaines Wilhems.

Tahun 1910-an adalah periode agitasi politik. Kelas menengah yang sedang naik daun (terdiri dari dokter, pengacara, dan guru) mulai menantang kekuasaan politik para pemilik tanah tebu. Eugène Laurent, walikota Port Louis, adalah pemimpin kelompok baru ini; partainya, Action Libérale, menuntut agar lebih banyak orang diizinkan memilih dalam pemilihan. Action Libérale ditentang oleh Parti de l'Ordre, yang dipimpin oleh Henri Leclézio, tokoh paling berpengaruh dari para raja gula. Pada tahun 1911, terjadi kerusuhan di Port Louis karena desas-desus palsu bahwa Laurent telah dibunuh oleh para oligarki di Curepipe. Ini dikenal sebagai Kerusuhan Curepipe 1911. Toko-toko dan kantor-kantor rusak di ibu kota, dan satu orang tewas. Pada tahun yang sama, 1911, pertunjukan bioskop publik pertama berlangsung di Curepipe, dan, di kota yang sama, sebuah bangunan batu didirikan untuk menampung Royal College. Pada tahun 1912, jaringan telepon yang lebih luas mulai beroperasi, digunakan oleh pemerintah, perusahaan bisnis, dan beberapa rumah tangga pribadi.
Perang Dunia I pecah pada Agustus 1914. Banyak orang Mauritius secara sukarela bertempur di Eropa melawan Jerman dan di Mesopotamia melawan Turki. Tetapi perang tersebut memengaruhi Mauritius jauh lebih sedikit daripada perang-perang abad kedelapan belas. Faktanya, perang 1914-1918 adalah periode kemakmuran besar, karena ledakan harga gula. Pada tahun 1919, Sindikat Gula Mauritius terbentuk, yang mencakup 70% dari semua produsen gula. Tahun 1920-an menyaksikan munculnya gerakan "retrosesi", yang mendukung pengembalian Mauritius ke Prancis. Gerakan tersebut dengan cepat runtuh karena tidak ada kandidat yang ingin Mauritius dikembalikan ke Prancis yang terpilih dalam pemilihan tahun 1921. Dalam resesi pascaperang, terjadi penurunan tajam harga gula. Banyak perkebunan gula ditutup, menandai akhir era bagi para raja gula yang tidak hanya mengendalikan ekonomi tetapi juga kehidupan politik negara.
Sejak berakhirnya masa jabatan Arlanda yang dinominasikan pada tahun 1891, hingga tahun 1926, tidak ada perwakilan Indo-Mauritius di Dewan Legislatif. Namun, pada pemilihan tahun 1926, Dunputh Lallah dan Rajcoomar Gujadhur menjadi orang Indo-Mauritius pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif. Di Grand Port, Lallah mengalahkan saingannya Fernand Louis Morel dan Gaston Gebert; di Flacq, Gujadhur mengalahkan Pierre Montocchio. Tahun 1936 menyaksikan kelahiran Partai Buruh, yang diluncurkan oleh Maurice Curé. Emmanuel Anquetil mengerahkan pekerja perkotaan sementara Pandit Sahadeo berkonsentrasi pada kelas pekerja pedesaan. Kerusuhan Uba 1937 menghasilkan reformasi oleh pemerintah Inggris setempat yang memperbaiki kondisi kerja dan menyebabkan pencabutan larangan serikat buruh. Hari Buruh dirayakan untuk pertama kalinya pada tahun 1938. Lebih dari 30.000 pekerja mengorbankan upah sehari dan datang dari seluruh pulau untuk menghadiri pertemuan raksasa di Champ de Mars. Menyusul pemogokan buruh pelabuhan, serikat buruh Emmanuel Anquetil dideportasi ke Rodrigues, Maurice Curé dan Pandit Sahadeo ditempatkan di bawah tahanan rumah, sementara banyak pemogok dipenjara. Gubernur Sir Bede Clifford membantu Tuan Jules Leclezio dari Sindikat Gula Mauritius untuk mengatasi dampak pemogokan dengan menggunakan pekerja alternatif yang dikenal sebagai 'kaki tangan hitam'.
Saat pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939, banyak orang Mauritius secara sukarela bertugas di bawah bendera Inggris di Afrika dan Timur Dekat, berperang melawan tentara Jerman dan Italia. Mauritius tidak pernah benar-benar terancam, tetapi pada tahun 1943, beberapa kapal Inggris ditenggelamkan di luar Port Louis oleh kapal selam Jerman. Pada tahap awal perang, formasi militer yang direkrut secara lokal dibentuk untuk mempertahankan negara jika pasukan kekaisaran Inggris harus pergi. Pada tanggal 24 Maret 1943, Resimen Mauritius, dibentuk sebagai unit kekaisaran dan anak perusahaan baru dari Komando Afrika Timur (EAC). Pada akhir tahun 1943, Batalyon ke-1 Resimen Mauritius (1MR) dikirim ke Madagaskar untuk pelatihan, dan sebagai gantinya, sebuah batalyon King's African Rifles (KAR) ditempatkan di Mauritius. Pengiriman 1MR terbukti tidak populer secara politik karena beberapa pasukan membenci wajib militer dan batalyon di luar negeri hanya terdiri dari pasukan non-kulit putih, yang memperburuk ketegangan rasial di negara itu. Pasukan 1MR semakin dirugikan oleh segregasi yang mereka alami, upah yang tidak setara, pelatihan fisik yang menuntut, dan takut pada tentara Jepang, semua faktor ini memuncak pada pemberontakan 1MR.
Selama Perang Dunia II, kondisi di negara itu sulit; harga komoditas naik dua kali lipat tetapi gaji pekerja hanya meningkat 10 hingga 20 persen. Terjadi kerusuhan sipil, dan pemerintah kolonial menyensor semua kegiatan serikat buruh. Namun, para buruh Perkebunan Gula Belle Vue Harel melakukan pemogokan pada tanggal 27 September 1943. Petugas polisi akhirnya menembak langsung ke kerumunan, yang mengakibatkan kematian empat buruh. Peristiwa ini dikenal sebagai Pembantaian Belle Vue Harel 1943. Pekerja sosial dan pemimpin gerakan Jan Andolan Basdeo Bissoondoyal mengorganisir upacara pemakaman keempat buruh yang tewas tersebut. Tiga bulan kemudian, pada tanggal 12 Desember 1943, Bissoondoyal mengorganisir pertemuan massal di "Marie Reine de la Paix" di Port Louis, dan kerumunan besar pekerja dari seluruh pulau menegaskan popularitas gerakan Jan Andolan.
Setelah proklamasi Konstitusi Mauritius 1947, pemilihan umum diadakan pada tanggal 9 Agustus 1948 - dan, untuk pertama kalinya, pemerintah kolonial memperluas hak pilih kepada semua orang dewasa yang dapat menulis nama mereka dalam salah satu dari 19 bahasa di pulau itu, menghapuskan kualifikasi gender dan properti sebelumnya. Partai Buruh Guy Rozemont memenangkan mayoritas suara dengan 11 dari 19 kursi terpilih dimenangkan oleh penganut Hindu. Namun, Gubernur Jenderal Donald Mackenzie-Kennedy menunjuk 12 Konservatif ke Dewan Legislatif pada tanggal 23 Agustus 1948 untuk melanggengkan dominasi orang kulit putih Franco-Mauritius. Pada tahun 1948, Emilienne Rochecouste menjadi wanita pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif. Partai Guy Rozemont memperbaiki posisinya pada tahun 1953, dan, berdasarkan hasil pemilihan, menuntut hak pilih universal. Konferensi konstitusional diadakan di London pada tahun 1955 dan 1957, dan sistem kementerian diperkenalkan. Pemungutan suara dilakukan untuk pertama kalinya berdasarkan hak pilih universal orang dewasa pada tanggal 9 Maret 1959. Pemilihan umum kembali dimenangkan oleh Partai Buruh, yang kali ini dipimpin oleh Sir Seewoosagur Ramgoolam.
Konferensi Tinjauan Konstitusional diadakan di London pada tahun 1961, dan program kemajuan konstitusional lebih lanjut ditetapkan. Pemilihan tahun 1963 dimenangkan oleh Partai Buruh dan sekutunya. Kantor Kolonial mencatat bahwa politik yang bersifat komunal semakin menguat di Mauritius dan bahwa pilihan kandidat (oleh partai) dan perilaku memilih (oleh pemilih) diatur oleh pertimbangan etnis dan kasta. Sekitar waktu itu, dua akademisi Inggris terkemuka, Richard Titmuss dan James Meade, menerbitkan laporan tentang masalah sosial pulau yang disebabkan oleh kelebihan populasi dan monokultur tebu. Hal ini menyebabkan kampanye intensif untuk menghentikan ledakan populasi, dan dekade tersebut mencatat penurunan tajam dalam pertumbuhan populasi. Gerakan kemerdekaan semakin menguat, didorong oleh keinginan berbagai kelompok masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pemerintahan kolonial. Aspirasi ini sering kali bersinggungan dengan isu-isu sosial dan ekonomi, seperti hak-hak pekerja, distribusi tanah, dan kesetaraan ras.
Pada awal tahun 1965, terjadi pembunuhan politik di pinggiran kota Belle-Rose, di kota Quatre Bornes, di mana aktivis Buruh Rampersad Surath dipukuli hingga tewas oleh preman dari partai saingan Parti Mauricien. Pada tanggal 10 Mei 1965, kerusuhan rasial pecah di desa Trois Boutiques dekat Souillac dan meluas ke desa bersejarah Mahébourg. Keadaan darurat nasional diumumkan di seluruh koloni Inggris. Kerusuhan dipicu oleh pembunuhan Polisi Beesoo di kendaraannya oleh geng Kreol. Ini diikuti oleh pembunuhan seorang warga sipil bernama Tuan Robert Brousse di Trois Boutiques. Geng Kreol kemudian melanjutkan ke desa pesisir bersejarah Mahébourg untuk menyerang penonton Indo-Mauritius yang sedang menonton film Hindustan di Cinéma Odéon. Polisi Mahébourg mencatat hampir 100 keluhan tentang serangan terhadap Indo-Mauritius.

3.5. Kemerdekaan dan Kerajaan Persemakmuran (1968-1992)

Pada Konferensi Lancaster tahun 1965, menjadi jelas bahwa Inggris ingin melepaskan diri dari koloni Mauritius. Pada tahun 1959, Harold Macmillan telah menyampaikan "Pidato Angin Perubahan" yang terkenal di mana ia mengakui bahwa pilihan terbaik bagi Inggris adalah memberikan kemerdekaan penuh kepada koloninya. Jadi, sejak akhir tahun lima puluhan, jalan menuju kemerdekaan telah terbuka.
Kemudian pada tahun 1965, setelah Konferensi Lancaster, Kepulauan Chagos dipisahkan dari wilayah Mauritius untuk membentuk Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT). Pemilihan umum diadakan pada tanggal 7 Agustus 1967, dan Partai Kemerdekaan memperoleh mayoritas kursi. Pada Januari 1968, enam minggu sebelum deklarasi kemerdekaan, kerusuhan Mauritius 1968 terjadi di Port Louis yang menyebabkan kematian 25 orang. Peristiwa ini menyoroti tantangan sosial yang dihadapi negara baru ini, terutama ketegangan antar-etnis dan persaingan politik.

Mauritius mengadopsi konstitusi baru, dan kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 12 Maret 1968. Sir Seewoosagur Ramgoolam menjadi perdana menteri pertama Mauritius merdeka - dengan Ratu Elizabeth II tetap menjadi kepala negara sebagai Ratu Mauritius. Periode awal kemerdekaan ditandai dengan upaya membangun identitas nasional yang inklusif, mengatasi perpecahan etnis, dan meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi. Tantangan ekonomi termasuk ketergantungan pada gula, pengangguran tinggi, dan kebutuhan untuk diversifikasi. Secara politik, negara ini berusaha menstabilkan sistem demokrasi parlementernya.
Pada tahun 1969, partai oposisi, Gerakan Militan Mauritius (MMM), didirikan, dipimpin oleh Paul Bérenger. Kemudian, pada tahun 1971, MMM - didukung oleh serikat buruh - menyerukan serangkaian pemogokan di pelabuhan, yang menyebabkan keadaan darurat di negara itu. Pemerintah koalisi Partai Buruh dan PMSD (Parti Mauricien Social Démocrate) bereaksi dengan membatasi kebebasan sipil dan mengekang kebebasan pers. Dua upaya pembunuhan yang gagal dilakukan terhadap Paul Bérenger pada tahun 1971, yang menewaskan pendukungnya Fareed Muttur dan pekerja pelabuhan serta aktivis Azor Adélaïde. Pemilihan umum ditunda dan pertemuan publik dilarang. Anggota MMM, termasuk Paul Bérenger, dipenjara pada tanggal 23 Desember 1971. Pemimpin MMM dibebaskan setahun kemudian.
Pada tahun 1973, Mauritius menjadi negara pertama di Afrika yang bebas dari diagnosis malaria.
Pada Mei 1975, pemberontakan mahasiswa yang dimulai di Universitas Mauritius melanda seluruh negeri. Para mahasiswa tidak puas dengan sistem pendidikan yang tidak memenuhi aspirasi mereka, dan yang memberikan prospek terbatas untuk pekerjaan di masa depan. Pada tanggal 20 Mei, ribuan mahasiswa mencoba memasuki Port-Louis melalui jembatan Grand River North West, dan bentrok dengan polisi. Sebuah undang-undang disahkan pada tanggal 16 Desember 1975 untuk memperluas hak pilih kepada anak berusia 18 tahun. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk meredakan frustrasi generasi muda.
Pemilihan umum berikutnya berlangsung pada 20 Desember 1976. Koalisi Buruh-CAM hanya memenangkan 28 dari 62 kursi. MMM mengamankan 34 kursi di Parlemen tetapi Perdana Menteri Sir Seewoosagur Ramgoolam yang akan lengser berhasil tetap menjabat, dengan mayoritas dua kursi, setelah membentuk aliansi dengan PMSD Gaetan Duval.
Pada tahun 1982, pemerintahan MMM-PSM (dipimpin oleh PM Anerood Jugnauth, Wakil PM Harish Boodhoo dan Menteri Keuangan Paul Bérenger) terpilih. Namun, perbedaan ideologi dan kepribadian muncul dalam kepemimpinan MMM dan PSM. Perebutan kekuasaan antara Bérenger dan Jugnauth memuncak pada Maret 1983. Jugnauth melakukan perjalanan ke New Delhi untuk menghadiri KTT ke-7 Gerakan Non-Blok; sekembalinya, Bérenger mengusulkan perubahan konstitusional yang akan melucuti kekuasaan dari Perdana Menteri. Atas permintaan Jugnauth, PM Indira Gandhi dari India merencanakan intervensi bersenjata yang melibatkan Angkatan Laut India dan Angkatan Darat India untuk mencegah kudeta dengan nama sandi Operasi Lal Dora.
Pemerintahan MMM-PSM bubar sembilan bulan setelah pemilihan Juni 1982. Menurut seorang pejabat Kementerian Informasi, sembilan bulan itu adalah "eksperimen sosialis". Harish Boodhoo membubarkan partainya PSM untuk memungkinkan semua anggota parlemen PSM bergabung dengan partai baru Jugnauth, MSM, sehingga tetap berkuasa sambil menjauhkan diri dari MMM. Koalisi MSM-Buruh-PMSD menang dalam pemilihan Agustus 1983, menghasilkan Anerood Jugnauth sebagai PM dan Gaëtan Duval sebagai Wakil PM.
Periode itu menyaksikan pertumbuhan di sektor EPZ (Zona Pemrosesan Ekspor). Industrialisasi mulai menyebar ke desa-desa juga, dan menarik pekerja muda dari semua komunitas etnis. Akibatnya, industri gula mulai kehilangan cengkeramannya pada ekonomi. Rantai ritel besar mulai membuka toko pada tahun 1985 dan menawarkan fasilitas kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memungkinkan mereka untuk membeli peralatan rumah tangga dasar. Ada juga ledakan dalam industri pariwisata, dan hotel-hotel baru bermunculan di seluruh pulau. Pada tahun 1989, bursa saham dibuka, dan pada tahun 1992, pelabuhan bebas mulai beroperasi. Pada tahun 1990, Perdana Menteri kalah dalam pemungutan suara untuk mengubah Konstitusi untuk menjadikan negara itu republik dengan Bérenger sebagai presiden.

3.6. Republik (sejak 1992)

Pada tanggal 12 Maret 1992, Mauritius diproklamasikan sebagai republik di dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa dan monarki dihapus sebagai kepala negara. Gubernur Jenderal Mauritius terakhir, Sir Veerasamy Ringadoo, menjadi Presiden pertama. Ini adalah pengaturan transisi, di mana ia digantikan oleh Cassam Uteem pada akhir tahun itu. Kekuasaan politik tetap berada di tangan perdana menteri.
Meskipun ada perbaikan dalam ekonomi, yang bertepatan dengan penurunan harga bensin dan nilai tukar dolar yang menguntungkan, pemerintah tidak menikmati popularitas penuh. Sejak tahun 1984, telah ada ketidakpuasan. Melalui Undang-Undang Amandemen Surat Kabar dan Majalah, pemerintah mencoba membuat setiap surat kabar memberikan jaminan bank sebesar 500.00 K MUR. Empat puluh tiga jurnalis memprotes dengan berpartisipasi dalam demonstrasi publik di Port Louis, di depan Parlemen. Mereka ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan. Hal ini menyebabkan kemarahan publik dan pemerintah harus meninjau kembali kebijakannya.
Ada juga ketidakpuasan di sektor pendidikan. Tidak ada cukup sekolah menengah berkualitas tinggi untuk menjawab permintaan yang meningkat dari lulusan sekolah dasar yang telah lulus CPE (Sertifikat Pendidikan Dasar). Pada tahun 1991, sebuah rencana induk untuk pendidikan gagal mendapatkan dukungan nasional dan berkontribusi pada jatuhnya pemerintah.
Pada Desember 1995, Navin Ramgoolam terpilih sebagai PM dari aliansi Buruh-MMM. Pada Oktober 1996, pembunuhan tiga aktivis politik di Jalan Gorah-Issac di Port Louis menyebabkan beberapa penangkapan dan penyelidikan panjang.
Tahun 1999 ditandai oleh kerusuhan sipil dan kerusuhan pada bulan Februari dan kemudian pada bulan Mei. Menyusul kerusuhan Kaya, Presiden Cassam Uteem dan Kardinal Jean Margéot berkeliling negeri dan ketenangan pulih setelah empat hari kekacauan. Sebuah komisi penyelidikan dibentuk untuk menyelidiki akar penyebab gangguan sosial tersebut. Laporan yang dihasilkan menyelidiki penyebab kemiskinan dan mengkualifikasikan banyak kepercayaan yang kuat sebagai persepsi. Pada Januari 2000, aktivis politik Rajen Sabapathee ditembak mati setelah ia melarikan diri dari penjara La Bastille.
Sir Anerood Jugnauth dari MSM kembali berkuasa pada September 2000 setelah mengamankan aliansi dengan MMM. Pada tahun 2002, pulau Rodrigues menjadi entitas otonom di dalam republik dan dengan demikian dapat memilih perwakilannya sendiri untuk mengelola pulau tersebut. Pada tahun 2003, jabatan perdana menteri dialihkan kepada Paul Bérenger dari MMM, dan Sir Anerood Jugnauth menjadi presiden. Bérenger adalah Perdana Menteri Franco-Mauritius pertama dalam sejarah pasca-Kemerdekaan negara itu.
Dalam pemilihan umum 2005, Navin Ramgoolam menjadi PM di bawah koalisi baru Buruh-PMXD-VF-MR-MMSM. Dalam pemilihan umum 2010 aliansi Buruh-MSM-PMSD mengamankan kekuasaan dan Navin Ramgoolam tetap menjadi PM hingga 2014.
Koalisi MSM-PMSD-ML menang dalam pemilihan umum 2014 di bawah kepemimpinan Anerood Jugnauth. Meskipun ada ketidaksepakatan dalam aliansi yang berkuasa yang menyebabkan keluarnya PMSD, MSM-ML tetap berkuasa selama masa jabatan penuh 5 tahun mereka.
Pada tanggal 21 Januari 2017, Sir Anerood Jugnauth mengumumkan pengunduran dirinya dan bahwa putranya serta Menteri Keuangan Pravind Jugnauth akan mengambil alih jabatan perdana menteri. Transisi berlangsung sesuai rencana pada tanggal 23 Januari 2017.
Pada tahun 2018, presiden Mauritius Ameenah Gurib-Fakim mengundurkan diri karena skandal keuangan. Presiden saat ini adalah Prithvirajsing Roopun yang menjabat sejak Desember 2019.
Dalam pemilihan umum Mauritius November 2019, Gerakan Sosialis Militan (MSM) yang berkuasa memenangkan lebih dari setengah kursi di parlemen, mengamankan masa jabatan lima tahun baru bagi Perdana Menteri Pravind Kumar Jugnauth.
Pada tanggal 25 Juli 2020, kapal curah milik Jepang MV Wakashio kandas di terumbu karang di lepas pantai Mauritius, menumpahkan hingga 1.00 K t minyak berat ke laguna yang masih asli. Lokasinya di tepi ekosistem laut yang rapuh dan dilindungi serta lahan basah yang penting secara internasional menjadikan tumpahan minyak MV Wakashio salah satu bencana lingkungan terburuk yang pernah melanda Samudra Hindia bagian barat. Insiden ini menyoroti tantangan kontemporer terkait perlindungan lingkungan dan akuntabilitas perusahaan, serta memicu perdebatan tentang keadilan sosial bagi komunitas lokal yang terkena dampak.
Pada tanggal 10 November 2024, koalisi oposisi, Alliance du Changement, memenangkan 60 dari 64 kursi dalam pemilihan umum Mauritius. Pemimpinnya, mantan perdana menteri Navin Ramgoolam, menjadi perdana menteri baru. Perkembangan ini menandai pergeseran politik yang signifikan dan berpotensi membawa perubahan dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia di Mauritius.

4.1. Pulau Utama Mauritius

Mauritius berjarak 2.00 K km dari pantai tenggara Afrika, antara garis lintang 19°58.8'LS dan 20°31.7'LS serta garis bujur 57°18.0'BT dan 57°46.5'BT. Panjangnya 65 km dan lebarnya 45 km. Luas daratannya adalah 1.86 K km². Pulau ini dikelilingi oleh lebih dari 150 km pantai berpasir putih, dan laguna-laguna dilindungi dari laut terbuka oleh terumbu karang terbesar ketiga di dunia, yang mengelilingi pulau tersebut. Tepat di lepas pantai Mauritius terdapat sekitar 49 pulau tak berpenghuni dan pulau-pulau kecil, beberapa di antaranya telah dinyatakan sebagai cagar alam untuk spesies langka.
Pulau Mauritius (Lil Moris_{Lil Moris}^mfe; Île Maurice_{il moʁis}^{Bahasa Prancis}) secara geologis relatif muda, terbentuk oleh aktivitas vulkanik sekitar 8 juta tahun yang lalu. Bersama dengan St. Brandon, Réunion, dan Rodrigues, pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Mascarene. Pulau-pulau ini muncul sebagai hasil dari letusan gunung berapi bawah laut raksasa yang terjadi ribuan kilometer di sebelah timur blok benua yang terdiri dari Afrika dan Madagaskar. Pulau-pulau ini tidak lagi aktif secara vulkanik dan titik panas sekarang berada di bawah Pulau Réunion. Mauritius dikelilingi oleh cincin pegunungan yang terputus-putus, dengan ketinggian bervariasi dari 300 m hingga 800 m di atas permukaan laut. Daratan naik dari dataran pantai ke dataran tinggi tengah di mana ia mencapai ketinggian 670 m; puncak tertinggi berada di barat daya, Piton de la Petite Rivière Noire dengan ketinggian 828 m. Sungai dan anak sungai tersebar di pulau ini, banyak yang terbentuk di celah-celah yang diciptakan oleh aliran lava. Kota-kota utama seperti ibu kota Port Louis, Curepipe, dan Quatre Bornes terletak di pulau ini. Lingkungan alamnya, meskipun telah banyak berubah akibat aktivitas manusia, masih menyimpan sisa-sisa hutan asli dan keanekaragaman hayati yang unik.

4.2. Pulau Rodrigues

Pulau otonom Rodrigues terletak 560 km di sebelah timur Mauritius, dengan luas 108 km². Rodrigues adalah sebuah pulau vulkanik yang menjulang dari punggungan di sepanjang tepi Dataran Tinggi Mascarene. Pulau ini berbukit-bukit dengan punggungan tengah yang berpuncak pada puncak tertinggi, Gunung Limon dengan ketinggian 398 m. Pulau ini juga memiliki terumbu karang dan endapan batu kapur yang luas. Menurut Statistik Mauritius, pada 1 Juli 2019, populasi pulau itu diperkirakan mencapai 43.371 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Afrika dan Kreol. Industri utamanya meliputi perikanan, pertanian (terutama jagung, bawang, dan bawang putih), dan pariwisata yang sedang berkembang. Rodrigues memiliki status otonomi khusus di dalam Republik Mauritius, dengan Majelis Regional Rodrigues yang bertanggung jawab atas urusan internal pulau tersebut. Hubungan dengan pemerintah pusat diatur melalui Kementerian Rodrigues.

4.3. Kepulauan Agalega

Kepulauan kembar Agaléga terletak sekitar 1.00 K km di sebelah utara Mauritius. Pulau Utaranya memiliki panjang 12.5 km dan lebar 1.5 km, sedangkan Pulau Selatannya berukuran panjang 7 km dan lebar 4.5 km. Total luas kedua pulau adalah 26 km². Menurut Statistik Mauritius, pada 1 Juli 2019, populasi Agaléga dan St. Brandon diperkirakan mencapai 274 jiwa. Penduduk Agaléga, yang dikenal sebagai Agaléen, sebagian besar hidup dari produksi kopra dan minyak kelapa. Keterisolasian geografis menjadi tantangan utama, memengaruhi konektivitas, akses ke layanan dasar, dan pembangunan ekonomi. Terdapat laporan mengenai pembangunan fasilitas militer oleh India di pulau ini, yang menimbulkan kekhawatiran terkait kedaulatan dan dampak lingkungan.

4.4. Kepulauan St. Brandon (Cargados Carajos)

St. Brandon, juga dikenal sebagai dangkalan Cargados Carajos, terletak 402 km di timur laut Pulau Mauritius. Saint Brandon adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari sisa-sisa benua mikro Mauritia yang hilang dan terdiri dari lima kelompok pulau, dengan total antara 28 hingga 40 pulau, tergantung pada badai musiman, siklon, dan pergerakan pasir terkait. Pada tahun 2008, putusan Privy Council (Pasal 71) mengukuhkan Perusahaan Perikanan Raphaël sebagai "pemegang Hibah Permanen atas tiga belas pulau yang disebutkan dalam Akta 1901 (ditranskripsikan dalam Vol TB25 No 342) tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dirujuk di dalamnya". Pada tahun 2002, St. Brandon menduduki peringkat ke-10 secara global oleh UNESCO untuk dimasukkan sebagai Situs Warisan Dunia, jauh di atas kandidat Mauritius lainnya pada saat itu. Kepulauan ini memiliki signifikansi ekologis yang tinggi karena terumbu karangnya yang luas dan keanekaragaman hayati lautnya, termasuk populasi penyu hijau dan berbagai spesies burung laut. Status konservasinya penting, namun ada juga potensi eksploitasi sumber daya, terutama perikanan, yang perlu dikelola secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan.
Pada tanggal 8 Mei 2024, Saint Brandon Conservation Trust diluncurkan secara internasional di Corporate Council on Africa di Dallas, Texas. Misi lembaga ini adalah untuk melindungi, memulihkan, dan melestarikan St. Brandon.

6.1. Keanekaragaman Hayati

Negara ini adalah rumah bagi beberapa tumbuhan dan hewan terlangka di dunia, tetapi tempat tinggal manusia dan pengenalan spesies non-asli telah mengancam flora dan fauna aslinya. Karena asal usul vulkaniknya, usia, isolasi, dan medan yang unik, Mauritius adalah rumah bagi keragaman flora dan fauna yang biasanya tidak ditemukan di daerah sekecil itu. Sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1507, tidak ada mamalia darat di pulau itu. Hal ini memungkinkan evolusi sejumlah burung yang tidak bisa terbang dan spesies reptil besar. Kedatangan manusia menyaksikan pengenalan spesies asing invasif, perusakan habitat yang cepat, dan hilangnya sebagian besar flora dan fauna endemik. Secara khusus, kepunahan burung dodo yang tidak bisa terbang, spesies unik Mauritius, telah menjadi contoh representatif dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia. Dodo secara menonjol ditampilkan sebagai pendukung (heraldik) dari lambang negara nasional.
Kurang dari 2% hutan asli kini tersisa, terkonsentrasi di Taman Nasional Black River Gorges di barat daya, Pegunungan Bambous di tenggara, dan Pegunungan Moka-Port Louis di barat laut. Terdapat beberapa gunung terpencil, Corps de Garde, Le Morne Brabant, dan beberapa pulau lepas pantai, dengan sisa-sisa keanekaragaman pesisir dan daratan. Lebih dari 100 spesies tumbuhan dan hewan telah punah dan lebih banyak lagi yang terancam. Kegiatan konservasi dimulai pada tahun 1980-an dengan pelaksanaan program reproduksi spesies burung dan tumbuhan yang terancam serta restorasi habitat di taman nasional dan cagar alam. Kawasan lindung utama seperti Taman Nasional Black River Gorges dan beberapa pulau kecil berperan penting dalam upaya ini. Perlindungan spesies langka seperti kestrel Mauritius, merpati merah muda Mauritius, dan parkit gema menjadi prioritas. Upaya konservasi juga semakin melibatkan partisipasi masyarakat lokal, menyadari bahwa dukungan mereka krusial untuk keberhasilan jangka panjang.
Rubah terbang Mauritius adalah satu-satunya mamalia endemik yang tersisa di pulau itu, dan telah sangat terancam dalam beberapa tahun terakhir karena pemusnahan yang disetujui pemerintah yang diperkenalkan pada November 2015 karena keyakinan bahwa mereka merupakan ancaman bagi perkebunan buah. Sebelum tahun 2015, kurangnya siklon parah telah menyebabkan populasi kelelawar buah meningkat dan status spesies tersebut kemudian diubah oleh IUCN dari Terancam Punah menjadi Rentan pada tahun 2014. Oktober 2018, menyaksikan otorisasi pemusnahan 20% populasi kelelawar buah, yang berjumlah 13.000 dari perkiraan 65.000 kelelawar buah yang tersisa, meskipun status mereka telah kembali menjadi Terancam Punah karena pemusnahan tahun-tahun sebelumnya.

6.2. Masalah dan Pelestarian Lingkungan

Mauritius menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk dampak dari insiden besar seperti tumpahan minyak dari kapal MV Wakashio pada Juli 2020. Tumpahan ini menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut yang rapuh, termasuk terumbu karang dan hutan bakau, serta berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Respons pemerintah terhadap insiden ini menuai kritik terkait kecepatan dan efektivitasnya, meskipun upaya pembersihan melibatkan ribuan sukarelawan dan bantuan internasional.
Perubahan iklim juga menjadi ancaman serius, dengan naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir, pemutihan karang akibat suhu laut yang meningkat, dan potensi peningkatan frekuensi serta intensitas siklon tropis. Erosi pantai dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah konsekuensi lain yang dihadapi.
Kebijakan dan kegiatan konservasi lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan telah diterapkan, termasuk pembentukan taman nasional seperti Taman Nasional Black River Gorges, cagar alam, dan kawasan perlindungan laut. Upaya reboisasi, pengendalian spesies invasif, dan promosi energi terbarukan juga dilakukan. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam advokasi dan implementasi proyek-proyek konservasi. Evaluasi terhadap respons pemerintah dalam menangani isu lingkungan sering kali menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih kuat, perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam semua sektor pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga dianggap krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil.

7.1. Struktur Pemerintahan

Kekuasaan eksekutif di Mauritius berpusat pada Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet. Presiden, sebagai kepala negara, memiliki peran seremonial dan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan lima tahun. Kekuasaan eksekutif yang sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri, yang merupakan pemimpin partai atau koalisi mayoritas di Majelis Nasional. Perdana Menteri mengepalai Kabinet, yang terdiri dari para menteri yang bertanggung jawab atas berbagai kementerian. Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada Majelis Nasional.
Mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di Mauritius diatur melalui berbagai lembaga dan proses. Ini termasuk pengawasan oleh Majelis Nasional, peran media yang bebas, keberadaan lembaga ombudsman, dan sistem peradilan yang independen. Namun, isu-isu korupsi dan kurangnya transparansi dalam beberapa kasus masih menjadi perhatian publik dan organisasi masyarakat sipil. Upaya untuk memperkuat tata kelola yang baik dan memerangi korupsi terus dilakukan.

7.2. Legislatif (Majelis Nasional)

Majelis Nasional Mauritius adalah badan legislatif unikameral negara tersebut. Majelis ini terdiri dari 70 anggota. Dari jumlah tersebut, 62 anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun di 20 daerah pemilihan (masing-masing mengirim tiga anggota) dan satu daerah pemilihan untuk Pulau Rodrigues (mengirim dua anggota). Delapan anggota tambahan, yang dikenal sebagai "Best Losers" (Pecundang Terbaik), ditunjuk oleh Komisi Pengawas Pemilu. Sistem 'Best Loser' ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi berbagai kelompok etnis dan minoritas di parlemen, meskipun sistem ini juga menuai kritik karena dianggap dapat memperkuat politik identitas.
Fungsi utama Majelis Nasional adalah membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif), dan menyetujui anggaran negara. Majelis ini juga berperan dalam memilih Presiden. Dampak sistem 'Best Loser' terhadap representasi kelompok etnis dan minoritas dalam proses legislasi menjadi subjek perdebatan berkelanjutan di Mauritius, dengan argumen bahwa sistem ini membantu menjaga stabilitas sosial di negara multietnis, sementara kritikus berpendapat bahwa sistem ini dapat menghambat meritokrasi dan integrasi nasional.

7.3. Partai Politik Utama

Mauritius memiliki lanskap politik multipartai yang dinamis, dengan beberapa partai politik utama yang aktif dan sering membentuk koalisi untuk memerintah. Beberapa partai utama yang secara historis berpengaruh meliputi:

• Partai Buruh Mauritius (Mauritius Labour Party - MLP): Salah satu partai tertua, secara tradisional memiliki basis dukungan dari komunitas Indo-Mauritius dan kelas pekerja. Ideologinya cenderung kiri-tengah, dengan fokus pada keadilan sosial dan program kesejahteraan.
• Gerakan Militan Mauritius (Militant Socialist Movement - MSM): Partai ini juga memiliki basis dukungan yang signifikan di kalangan Indo-Mauritius dan telah memimpin pemerintahan dalam beberapa periode. Ideologinya sering digambarkan sebagai sosialis atau kiri-tengah, meskipun dalam praktiknya dapat bergeser tergantung pada koalisi.
• Gerakan Sosialis Militan (Mauritian Militant Movement - MMM): Awalnya berhaluan kiri radikal, MMM telah berevolusi menjadi partai yang lebih pragmatis. Partai ini memiliki daya tarik lintas etnis yang lebih luas dibandingkan beberapa partai lain dan sering memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi.
• Partai Sosial Demokrat Mauritius (Parti Mauricien Social Démocrate - PMSD): Secara tradisional mewakili kepentingan komunitas Kreol dan Franco-Mauritius, serta sektor swasta. Ideologinya cenderung kanan-tengah dan konservatif.

Dinamika politik Mauritius sering ditandai oleh pembentukan dan pembubaran koalisi antarpartai ini. Oposisi memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah dan memberikan alternatif kebijakan. Persaingan politik bisa sangat ketat, dan isu-isu etnisitas terkadang masih memengaruhi perilaku pemilih.

7.4. Sistem Hukum

Sistem hukum Mauritius adalah sistem campuran yang unik, menggabungkan elemen-elemen dari hukum umum Inggris (Common Law) dan hukum sipil Prancis (Civil Law). Pengaruh Prancis terlihat jelas dalam hukum perdata, terutama Kitab Undang-Undang Napoleon, yang masih menjadi dasar hukum kontrak dan kewajiban. Sementara itu, hukum pidana, prosedur perdata dan pidana, serta hukum perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum umum Inggris. Konstitusi Mauritius adalah hukum tertinggi negara dan menjamin hak-hak dasar serta kebebasan individu.
Struktur peradilan dipimpin oleh Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi dan memiliki yurisdiksi banding serta yurisdiksi asli dalam kasus-kasus tertentu. Di bawah Mahkamah Agung terdapat pengadilan-pengadilan subordinat, termasuk Pengadilan Menengah (Intermediate Court) dan Pengadilan Distrik (District Courts). Komite Yudisial Dewan Penasihat di London berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir untuk Mauritius dalam beberapa kasus.
Penekanan pada perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam Konstitusi dan berbagai undang-undang. Akses terhadap keadilan diupayakan melalui layanan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Independensi peradilan dianggap sebagai pilar penting dalam sistem hukum Mauritius, meskipun terkadang ada perdebatan mengenai pengaruh politik terhadap peradilan.

7.5. Pembagian Administratif

q=Districts of Mauritius|position=right
Republik Mauritius dibagi secara administratif menjadi sembilan distrik di pulau utama Mauritius dan beberapa pulau luar (outer islands). Pulau utama Mauritius adalah pusat pemerintahan dan populasi. Sembilan distrik tersebut adalah:

• Black River
• Flacq
• Grand Port
• Moka
• Pamplemousses
• Plaines Wilhems
• Port Louis (ibu kota)
• Rivière du Rempart
• Savanne

Pulau-pulau luar yang merupakan bagian dari Republik Mauritius termasuk:

• Rodrigues: Pulau ini memiliki status otonom dengan Majelis Regional sendiri yang mengurus urusan internalnya.
• Agaléga
• St. Brandon (juga dikenal sebagai Cargados Carajos Shoals)

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur melalui undang-undang. Distrik-distrik di pulau utama dikelola oleh dewan distrik dan dewan kotamadya/kota, yang bertanggung jawab atas layanan lokal seperti sanitasi, infrastruktur jalan lokal, dan fasilitas rekreasi. Pulau Rodrigues memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan distrik-distrik lainnya, mencerminkan karakteristik geografis dan demografisnya yang unik.

7.6. Militer dan Keamanan

Semua fungsi militer, kepolisian, dan keamanan di Mauritius dilaksanakan oleh 10.000 personel aktif di bawah Komisaris Polisi. Pasukan Polisi Nasional beranggotakan 8.000 orang bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam negeri. Pasukan Bergerak Khusus (SMF) beranggotakan 1.400 orang dan Penjaga Pantai Nasional beranggotakan 688 orang adalah dua unit paramiliter satu-satunya di Mauritius. Kedua unit tersebut terdiri dari petugas polisi yang menjalani rotasi panjang ke layanan tersebut. Mauritius juga memiliki militer operasi khusus yang dikenal sebagai 'GIPM' yang akan campur tangan dalam serangan teroris atau operasi berisiko tinggi.
Mauritius tidak memiliki tentara reguler. Kebijakan pertahanannya lebih berfokus pada keamanan maritim mengingat wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya yang luas, serta penanggulangan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkoba dan perompakan. Tantangan keamanan kontemporer juga mencakup keamanan siber dan penanggulangan terorisme. Negara ini bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam isu-isu keamanan regional.

8.1. Negara Mitra Utama dan Aktivitas Organisasi Internasional

Mauritius menjalin hubungan erat dengan beberapa negara mitra utama. India memiliki hubungan historis dan budaya yang kuat, serta menjadi mitra dagang dan investasi penting. Prancis, sebagai bekas kekuatan kolonial, mempertahankan hubungan budaya, ekonomi, dan politik yang signifikan. Britania Raya, juga bekas kekuatan kolonial, tetap menjadi mitra penting, terutama dalam kerangka Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Negara-negara Afrika lainnya, khususnya anggota Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) dan Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan (COMESA), juga merupakan mitra dagang dan politik yang relevan.
Mauritius adalah anggota aktif dari berbagai organisasi internasional, termasuk:

• Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
• Uni Afrika (UA)
• Persemakmuran Bangsa-Bangsa
• La Francophonie
• Komisi Samudra Hindia (IOC)
• Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA)

Melalui partisipasinya dalam organisasi-organisasi ini, Mauritius berkontribusi pada isu-isu global dan regional seperti perubahan iklim, keamanan maritim, pembangunan berkelanjutan, dan promosi demokrasi serta hak asasi manusia. Negara ini sering memainkan peran sebagai jembatan antara Afrika dan Asia.

8.2. Sengketa Teritorial Kepulauan Chagos

Sengketa kedaulatan Kepulauan Chagos antara Mauritius dan Inggris memiliki latar belakang historis yang kompleks. Kepulauan Chagos secara administratif merupakan bagian dari Mauritius sejak abad ke-18 ketika Prancis pertama kali menduduki pulau-pulau tersebut. Semua pulau yang merupakan bagian dari wilayah kolonial Prancis Isle de France (nama Mauritius saat itu) diserahkan kepada Inggris pada tahun 1810 berdasarkan Akta Kapitulasi yang ditandatangani antara kedua negara.
Pada tahun 1965, tiga tahun sebelum kemerdekaan Mauritius, Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius, dan pulau-pulau Aldabra, Farquhar, dan Desroches dari Seychelles, untuk membentuk Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT). Pulau-pulau tersebut secara resmi ditetapkan sebagai wilayah seberang laut Inggris pada tanggal 8 November 1965. Antara tahun 1968 dan 1973, penduduk asli Chagos (Chagossian) dipaksa pindah dari kepulauan tersebut untuk memberi jalan bagi pangkalan militer Amerika Serikat di pulau terbesar, Diego Garcia. Pemindahan paksa ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia komunitas Chagossian, yang kehilangan tanah air, mata pencaharian, dan warisan budaya mereka. Banyak dari mereka dipindahkan ke Mauritius dan Seychelles dalam kondisi yang sangat buruk.

Mauritius secara konsisten menentang pemisahan Chagos dan mengklaim kedaulatan atas kepulauan tersebut, dengan alasan bahwa pemisahan itu melanggar hukum internasional tentang dekolonisasi. Pada Februari 2019, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat nasihat yang menyatakan bahwa Inggris berkewajiban untuk mengakhiri administrasinya atas Kepulauan Chagos secepat mungkin untuk menyelesaikan dekolonisasi Mauritius. Pendapat ini didukung oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Mei 2019.
Komunitas Chagossian terus menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. Isu ini menjadi fokus utama dalam upaya Mauritius untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas Chagos, dengan penekanan pada aspek kemanusiaan, dekolonisasi, dan keadilan.
Pada tahun 2024, Inggris memulai negosiasi dengan Mauritius untuk mengembalikan Kepulauan Chagos, yang akan memungkinkan penduduk asli Chagossian dan keturunan mereka untuk kembali ke tempat kelahiran mereka setelah lebih dari 56 tahun di pengasingan. Kesepakatan tersebut ditunda setelah pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024 untuk memungkinkan pertimbangan dari pemerintahan baru yang akan datang. Pada 3 Oktober 2024, diumumkan melalui pernyataan bersama oleh pemerintah Inggris dan Mauritius bahwa kedaulatan kepulauan tersebut akan dialihkan ke Mauritius. Pulau Diego Garcia, yang berisi pangkalan militer Camp Justice, menjadi satu-satunya pengecualian dalam perjanjian baru ini, dengan administrasi disewakan kepada Inggris oleh pemerintah Mauritius untuk jangka waktu setidaknya 99 tahun. Situasi ini terus berkembang, dengan implikasi signifikan bagi hubungan internasional, hukum laut, dan hak asasi manusia.

9.1. Pembangunan dan Struktur Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Mauritius merupakan salah satu kisah sukses di Afrika. Negara ini berhasil bertransisi dari ekonomi yang sangat bergantung pada pertanian, khususnya gula tebu, menjadi ekonomi yang terdiversifikasi dan berpendapatan menengah ke atas. Transformasi ini dimulai pasca kemerdekaan pada tahun 1968.
Awalnya, pemerintah fokus pada pengembangan sektor manufaktur melalui pembentukan Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ) pada tahun 1970-an, yang berhasil menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja, terutama di industri tekstil dan garmen. Diversifikasi lebih lanjut terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan pengembangan sektor pariwisata kelas atas dan jasa keuangan lepas pantai. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ekonomi kelautan (blue economy), dan energi terbarukan juga mulai dikembangkan.
Struktur ekonomi Mauritius saat ini didominasi oleh sektor jasa, yang menyumbang sebagian besar PDB dan lapangan kerja. Sektor-sektor utama meliputi pariwisata, jasa keuangan, TIK, perdagangan, dan real estat. Sektor manufaktur, meskipun kontribusinya menurun secara relatif, tetap penting, terutama dalam produksi tekstil dan produk makanan olahan. Pertanian, yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi, kini memiliki peran yang lebih kecil, meskipun gula masih menjadi komoditas ekspor.
Dampak sosial dari transformasi ekonomi ini beragam. Di satu sisi, terjadi peningkatan standar hidup, penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan indikator sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, muncul tantangan terkait distribusi pendapatan yang tidak merata dan meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa tertinggal dalam proses pembangunan, dan isu kesetaraan kesempatan kerja serta akses terhadap layanan berkualitas masih menjadi perhatian.

9.2. Sektor Utama

Ekonomi Mauritius didorong oleh beberapa sektor industri kunci yang telah berkembang pesat sejak kemerdekaan, mengubah negara ini dari ekonomi monokultur gula menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar populasi dan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional secara keseluruhan.

9.2.1. Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi Mauritius, menarik pengunjung dengan pantai berpasir putih, laguna biru kehijauan, dan resor mewah. Sumber daya pariwisata utama meliputi keindahan alam, keragaman budaya, dan berbagai aktivitas rekreasi air. Statistik pengunjung menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebelum pandemi COVID-19, dengan mayoritas turis berasal dari Eropa (terutama Prancis, Inggris, dan Jerman), serta pasar berkembang dari Asia dan Afrika.
Strategi pengembangan industri pariwisata berfokus pada peningkatan kualitas layanan, diversifikasi produk (seperti ekowisata, pariwisata budaya, dan pariwisata medis), serta promosi ke pasar-pasar baru. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata, termasuk bandara, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya.
Namun, pariwisata massal juga menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya. Tekanan terhadap sumber daya alam seperti air dan terumbu karang, produksi limbah, serta perubahan sosial-budaya di komunitas lokal menjadi perhatian. Upaya menuju pariwisata berkelanjutan semakin digalakkan, termasuk praktik ramah lingkungan di hotel, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata.

9.2.2. Jasa Keuangan

Mauritius telah memantapkan dirinya sebagai pusat keuangan lepas pantai (offshore financial center) yang signifikan di kawasan Samudra Hindia dan sebagai pintu gerbang investasi ke Afrika. Sektor jasa keuangan menyumbang porsi penting dari PDB negara. Produk keuangan utama yang ditawarkan meliputi perbankan global, manajemen investasi dan dana, asuransi, dan layanan korporat. Iklim investasi yang menarik didukung oleh stabilitas politik, kerangka hukum yang kuat (merupakan campuran dari hukum sipil Prancis dan hukum umum Inggris), tenaga kerja terampil multibahasa, dan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan banyak negara.
Kerangka peraturan terkait jasa keuangan diawasi oleh Financial Services Commission (FSC). Isu transparansi dan regulasi menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks upaya global untuk memerangi penghindaran pajak dan pencucian uang. Mauritius telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, termasuk pertukaran informasi otomatis.
Kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal signifikan, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan menghasilkan devisa. Namun, terdapat tantangan terkait keadilan pajak global, di mana beberapa pihak mengkritik peran Mauritius sebagai yurisdiksi yang memfasilitasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, yang berpotensi merugikan negara-negara berkembang lainnya. Pemerintah Mauritius berupaya menyeimbangkan daya saing sektor keuangan dengan tanggung jawab internasional.

9.2.4. Pertanian dan Perikanan

Sektor pertanian Mauritius secara historis didominasi oleh budidaya tebu, yang telah menjadi tulang punggung ekonomi selama berabad-abad. Meskipun perannya telah menurun seiring dengan diversifikasi ekonomi, tebu masih menjadi tanaman utama dan produk ekspor penting. Upaya diversifikasi tanaman pangan telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tanaman lain yang dibudidayakan termasuk sayuran, buah-buahan (seperti nanas dan leci), dan teh. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian meliputi keterbatasan lahan, perubahan iklim, dan persaingan dari produk impor. Kesejahteraan petani kecil menjadi perhatian, dengan upaya untuk meningkatkan akses mereka terhadap teknologi, kredit, dan pasar.
Sektor perikanan juga memainkan peran penting dalam ekonomi Mauritius, mengingat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara yang luas di Samudra Hindia. Kegiatan perikanan mencakup perikanan pesisir skala kecil, perikanan semi-industri, dan perikanan industri (terutama penangkapan tuna). Industri pengolahan ikan, khususnya tuna kalengan, merupakan kontributor ekspor yang signifikan. Keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi isu krusial, dengan adanya kekhawatiran tentang penangkapan ikan berlebih dan praktik penangkapan ikan ilegal. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah pengelolaan perikanan, termasuk kuota penangkapan dan kawasan perlindungan laut, untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kesejahteraan nelayan kecil juga menjadi fokus, dengan program untuk meningkatkan keselamatan dan pendapatan mereka.

9.3. Transportasi

Sistem transportasi utama di Mauritius mencakup jaringan jalan raya, fasilitas pelabuhan, dan layanan penerbangan. Jaringan jalan relatif berkembang baik, menghubungkan kota-kota utama dan daerah pedesaan, meskipun kemacetan lalu lintas menjadi masalah di wilayah perkotaan. Sejak tahun 2005, bus umum, dan kemudian kereta api, di Mauritius gratis untuk pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.
Layanan penerbangan internasional berpusat di Bandar Udara Internasional Sir Seewoosagur Ramgoolam, yang merupakan bandara terbesar di Samudra Hindia dan berfungsi sebagai basis operasi maskapai nasional Air Mauritius. Bandara ini melayani berbagai tujuan di Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Bandara Plaine Corail beroperasi dari Rodrigues memastikan hubungan udara dengan pulau utama Mauritius dan penerbangan internasional dengan Réunion.
Fasilitas pelabuhan utama adalah Pelabuhan Port Louis, yang menangani sebagian besar perdagangan internasional negara itu, termasuk kargo peti kemas dan barang curah, serta terminal kapal pesiar.
Untuk transportasi publik perkotaan, Mauritius telah memperkenalkan Metro Express, sebuah sistem kereta ringan modern yang saat ini menghubungkan beberapa kota utama dan Universitas Mauritius di Réduit, dengan rencana perluasan ke timur dan selatan. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menyediakan alternatif transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Isu aksesibilitas, terutama bagi penduduk di daerah terpencil dan penyandang disabilitas, terus menjadi perhatian. Dampak lingkungan dari sektor transportasi, seperti emisi gas rumah kaca, juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur. Kebutuhan akan sistem transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi.

10.1. Demografi

Mauritius memiliki populasi sebesar 1.235.260 jiwa (608.090 laki-laki, 627.170 perempuan) menurut hasil akhir Sensus 2022. Populasi di pulau Mauritius adalah 1.191.280 (586.590 laki-laki dan 604.690 perempuan), dan populasi pulau Rodrigues adalah 43.650 (21.330 laki-laki dan 22.320 perempuan); populasi total pulau Agalega adalah 330 (170 laki-laki dan 160 perempuan). Mauritius memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua di Afrika. Menurut sensus 2022, usia rata-rata populasi adalah 38 tahun. Sensus 2022 menunjukkan bahwa proporsi anak-anak di bawah usia 15 tahun turun dari 20,7% pada tahun 2011 menjadi 15,4% pada tahun 2022, sementara bagian orang berusia 60 tahun ke atas telah meningkat dari 12,7% menjadi 18,7% dalam periode yang sama.
Indikator demografi utama lainnya termasuk angka kelahiran yang relatif rendah dan angka kematian yang juga rendah, menghasilkan pertumbuhan populasi alami yang moderat. Harapan hidup telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Struktur usia populasi menunjukkan tren penuaan, yang memiliki implikasi terhadap layanan sosial (seperti perawatan kesehatan dan pensiun), pasar tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di daerah perkotaan, juga menimbulkan tantangan terkait perumahan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.
Setelah amendemen Konstitusi pada tahun 1982, sensus tidak lagi mengumpulkan data tentang identitas etnis tetapi masih mengumpulkan data tentang afiliasi agama. Sensus 1972 adalah yang terakhir mengukur etnisitas.

10.2. Kelompok Etnis

Masyarakat Mauritius adalah masyarakat multietnis, yang berasal dari keturunan India, Afrika, Tionghoa, dan Eropa (kebanyakan Prancis). Orang Kreol Mauritius membawa haplotipe Bantu dan genetika mitokondria mereka menunjukkan leluhur yang signifikan dengan populasi budak dari Afrika Timur dan Madagaskar, sementara Indo-Mauritius membawa gen yang terkait dengan Dataran Tinggi Chota Nagpur di Distrik Ranchi, Jharkhand.
Menurut Konstitusi Mauritius, terdapat 4 komunitas berbeda di pulau tersebut untuk tujuan perwakilan di Majelis Nasional. Jadwal I, Paragraf 3(4) Konstitusi menyatakan bahwa Populasi Mauritius akan dianggap mencakup komunitas Hindu, komunitas Muslim, dan komunitas Sino-Mauritius, dan setiap orang yang tidak tampak, dari cara hidupnya, termasuk dalam salah satu dari ketiga komunitas tersebut akan dianggap termasuk dalam Populasi Umum, yang dengan sendirinya akan dianggap sebagai komunitas keempat. Jadi, setiap kelompok etnis di Mauritius termasuk dalam salah satu dari empat komunitas utama yang dikenal sebagai Hindu, Populasi Umum, Muslim, dan Sino-Mauritius.

• Indo-Mauritius: Merupakan kelompok etnis terbesar, mayoritas keturunan pekerja kontrak yang didatangkan dari India pada abad ke-19. Mereka terbagi lagi berdasarkan agama (mayoritas Hindu, sebagian Muslim) dan asal daerah di India. Mereka memainkan peran penting dalam politik, ekonomi, dan budaya Mauritius.
• Kreol Mauritius: Kelompok ini memiliki asal-usul yang beragam, umumnya keturunan dari budak Afrika dan Madagaskar, serta hasil perkawinan campuran dengan pemukim Eropa. Mereka mayoritas beragama Kristen (Katolik Roma) dan bahasa Kreol Mauritius (Morisyen) adalah lingua franca negara ini.
• Sino-Mauritius: Keturunan imigran Tionghoa yang datang pada abad ke-19 dan ke-20, terutama sebagai pedagang. Mereka umumnya beragama Kristen atau mempraktikkan agama tradisional Tionghoa/Buddha, dan telah memberikan kontribusi signifikan pada sektor perdagangan dan bisnis.
• Franco-Mauritius: Keturunan pemukim Prancis awal. Meskipun jumlahnya kecil, mereka secara historis memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian (perkebunan gula) dan bisnis. Mayoritas beragama Katolik Roma.

Karakteristik budaya masing-masing kelompok etnis sangat beragam, mencakup bahasa, agama, tradisi, kuliner, dan seni. Interaksi antar-etnis umumnya harmonis, namun isu-isu terkait representasi politik, kesetaraan ekonomi, dan pelestarian identitas budaya masing-masing kelompok kadang-kadang muncul. Upaya untuk mempromosikan pemahaman dan kerja sama antar-etnis terus dilakukan untuk menjaga kohesi sosial di negara yang sangat majemuk ini.

10.3. Bahasa

Konstitusi Mauritius tidak menyebutkan bahasa resmi. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa bahasa resmi Majelis Nasional adalah bahasa Inggris; namun, setiap anggota juga dapat berbicara kepada ketua dalam bahasa Prancis. Bahasa Inggris dan Prancis secara umum dianggap sebagai bahasa nasional dan umum de facto Mauritius, karena merupakan bahasa administrasi pemerintahan, pengadilan, dan bisnis. Konstitusi Mauritius ditulis dalam bahasa Inggris, sementara beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Perdata dan Pidana, ditulis dalam bahasa Prancis. Mata uang Mauritius menampilkan aksara Latin, Tamil, dan Devanagari.
Populasi Mauritius adalah multibahasa; sementara Kreol Mauritius adalah bahasa ibu sebagian besar penduduk Mauritius, sebagian besar orang juga fasih berbahasa Inggris dan Prancis; mereka cenderung berganti bahasa sesuai situasi. Bahasa Prancis dan Inggris lebih diutamakan dalam lingkungan pendidikan dan profesional, sementara bahasa-bahasa Asia digunakan terutama dalam musik, kegiatan keagamaan, dan budaya. Media dan sastra sebagian besar berbahasa Prancis.
Bahasa Kreol Mauritius, yang merupakan bahasa berbasis Prancis dengan beberapa pengaruh tambahan, dituturkan oleh mayoritas populasi sebagai bahasa asli. Bahasa-bahasa Kreol yang dituturkan di berbagai pulau di negara itu kurang lebih serupa: Kreol Mauritius, Kreol Rodrigues, Kreol Agalega, dan Kreol Chagos dituturkan oleh orang-orang dari pulau Mauritius, Rodrigues, Agaléga, dan Chagos. Bahasa-bahasa leluhur berikut, yang juga dituturkan di Mauritius, telah mendapat pengakuan resmi melalui undang-undang parlemen: bahasa Bhojpuri, bahasa Tionghoa, bahasa Hindi, bahasa Marathi, bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, bahasa Telugu, dan bahasa Urdu. Bahasa Bhojpuri, yang pernah banyak dituturkan sebagai bahasa ibu, semakin jarang dituturkan selama bertahun-tahun. Menurut sensus 2022, bahasa Bhojpuri dituturkan oleh 5,1% populasi dibandingkan dengan 12,1% pada tahun 2000.
Siswa sekolah harus belajar bahasa Inggris dan Prancis; mereka juga dapat memilih bahasa Asia atau Kreol Mauritius. Bahasa pengantar bervariasi dari sekolah ke sekolah tetapi biasanya bahasa Inggris untuk sekolah negeri dan swasta yang disubsidi pemerintah dan sebagian besar bahasa Prancis untuk sekolah swasta berbayar. Ujian O-Level dan A-Level diselenggarakan di sekolah negeri dan swasta yang disubsidi pemerintah dalam bahasa Inggris oleh Cambridge International Examinations sementara sekolah swasta berbayar sebagian besar mengikuti model Baccalauréat Prancis.

10.4. Agama

Menurut sensus 2022 yang dilakukan oleh Statistik Mauritius, populasi Mauritius menganut Hinduisme (47,87%), diikuti oleh Kekristenan (32,29%) (di antaranya 24,94% adalah Katolik), Islam (18,24%), dan agama lain (0,86%) (termasuk agama etnis Tionghoa). Sebanyak 0,63% melaporkan diri mereka sebagai tidak beragama dan 0,11% tidak menjawab.
Konstitusi melarang diskriminasi atas dasar agama dan memberikan kebebasan untuk menjalankan, mengubah agama seseorang, atau tidak memiliki agama sama sekali. Gereja Katolik Roma, Gereja Inggris, Gereja Presbiterian Mauritius, Advent Hari Ketujuh, Asosiasi Kuil Hindu, dan Organisasi Masjid Muslim menikmati pengecualian pajak dan dialokasikan dukungan keuangan berdasarkan bagian masing-masing dari populasi. Kelompok agama lain dapat mendaftar dan bebas pajak tetapi tidak menerima dukungan keuangan. Hari libur umum yang berasal dari agama adalah festival Hindu Maha Shivaratri, Ougadi, Thaipoosam Cavadee, Ganesh Chaturthi, dan Diwali; festival Kristen Hari Semua Orang Kudus dan Natal; dan festival Muslim Idul Fitri. Negara secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraannya dengan komite khusus yang memimpin ziarah ke Ganga Talao untuk Maha Shivaratri dan Prosesi Katolik tahunan ke tempat peristirahatan Jacques-Désiré Laval di Sainte-Croix. Toleransi antarumat beragama umumnya terjaga dengan baik, dan agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Mauritius.

11.1. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di Mauritius mencakup jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

• Pra-sekolah: Biasanya untuk anak usia 3-5 tahun, disediakan oleh lembaga publik dan swasta.
• Pendidikan Dasar: Berlangsung selama enam tahun, diakhiri dengan Primary School Achievement Certificate (PSAC) sejak penghapusan Certificate of Primary Education (CPE).
• Pendidikan Menengah: Terdiri dari dua siklus. Siklus pertama berlangsung selama tiga tahun (Grade 7-9) sebagai bagian dari Nine-Year Continuous Basic Education. Siklus kedua (Grade 10-11) mengarah ke School Certificate (SC), yang setara dengan O-Level. Siswa kemudian dapat melanjutkan ke Grade 12-13 untuk Higher School Certificate (HSC), setara dengan A-Level.
• Pendidikan Tinggi: Mauritius memiliki beberapa institusi pendidikan tinggi publik dan swasta. Universitas publik utama adalah Universitas Mauritius dan Universitas Teknologi Mauritius, selain Université des Mascareignes dan Universitas Terbuka Mauritius. Pendidikan tinggi di institusi publik umumnya gratis bagi warga negara Mauritius.

Kurikulum bertujuan untuk relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, dengan penekanan pada mata pelajaran seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta bahasa dan humaniora. Kesetaraan akses menjadi perhatian, dengan upaya untuk memastikan semua anak, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

11.2. Tingkat Melek Huruf dan Pendidikan

Mauritius memiliki tingkat melek huruf orang dewasa yang tinggi, mencapai 91,9% pada tahun 2022, dengan 8,8% dari total populasi memiliki kualifikasi tingkat tersier. Tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah juga tinggi. Investasi pemerintah di bidang pendidikan cukup signifikan, mencerminkan komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dampak positif dari tingkat pendidikan yang tinggi terlihat dalam mobilitas sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata di semua sekolah dan mengurangi angka putus sekolah di tingkat menengah atas. Peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi fokus berkelanjutan. Mauritius menduduki peringkat ke-55 dalam Global Innovation Index pada tahun 2024, dan merupakan yang pertama di Afrika.

12.1. Seni dan Arsitektur

Seni visual di Mauritius mencakup lukisan, patung, dan kerajinan tangan yang mencerminkan pengaruh multikultural. Seniman lokal sering mengambil inspirasi dari keindahan alam pulau, sejarah, dan tradisi rakyat. Kerajinan khas termasuk pembuatan model kapal, keranjang anyaman, dan tekstil.
Arsitektur Mauritius menampilkan berbagai gaya yang dipengaruhi oleh era kolonial Belanda, Prancis, dan Inggris, serta elemen-elemen dari tradisi India dan Tiongkok. Bangunan-bangunan kolonial tua, rumah-rumah perkebunan (campements), dan kuil-kuil Hindu serta masjid dengan arsitektur yang khas dapat ditemukan di seluruh pulau. Contoh arsitektur kolonial termasuk Government House di Port Louis dan beberapa rumah bangsawan Prancis. Upaya pelestarian warisan budaya material, termasuk bangunan bersejarah, menjadi penting di tengah modernisasi dan pembangunan. Selain itu, seni kontemporer dan arsitektur modern juga berkembang, mencerminkan dinamika Mauritius sebagai negara yang terus berubah.

12.2. Sastra

Sastra Mauritius kaya dan beragam, ditulis dalam berbagai bahasa termasuk Prancis, Inggris, Kreol Mauritius, dan beberapa bahasa India. Penulis-penulis Mauritius sering mengeksplorasi tema-tema identitas, sejarah kolonial, diaspora, hubungan antar-etnis, dan isu-isu sosial kontemporer.
Beberapa penulis utama dari atau yang aktif di Mauritius antara lain:

• J. M. G. Le Clézio: Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 2008, memiliki warisan Mauritius dan kewarganegaraan ganda Prancis-Mauritius. Banyak karyanya yang terinspirasi oleh pulau ini.
• Ananda Devi: Penulis berbahasa Prancis yang dikenal karena novel-novelnya yang kuat dan puitis, sering mengangkat isu-isu perempuan dan marginalisasi.
• Nathacha Appanah: Penulis berbahasa Prancis yang karyanya mengeksplorasi tema migrasi, identitas, dan trauma.
• Malcolm de Chazal: Penulis dan pelukis surealis yang unik.
• Dev Virahsawmy: Penulis produktif dalam bahasa Kreol Mauritius, memainkan peran penting dalam mempromosikan bahasa dan sastra Kreol.
• Abhimanyu Unnuth: Penulis terkemuka dalam bahasa Hindi.

Sastra Mauritius berfungsi sebagai cermin masyarakat, merefleksikan kompleksitas identitas nasional yang terbentuk dari perpaduan berbagai budaya dan sejarah. Festival sastra dan penghargaan sastra, seperti Le Prince Maurice Prize, turut mempromosikan karya-karya penulis lokal dan internasional.

12.3. Musik dan Tarian

Musik dan tarian adalah bagian integral dari budaya Mauritius, dengan genre yang paling ikonik adalah Sega. Sega adalah musik dan tarian tradisional yang berakar dari tradisi budak Afrika dan Madagaskar. Musiknya memiliki ritme yang khas, dimainkan dengan instrumen tradisional seperti ravanne (drum tangan), maravanne (alat musik perkusi dari kaleng berisi biji-bijian), dan triangle. Lirik lagu Sega sering kali menceritakan kisah kehidupan sehari-hari, cinta, dan penderitaan, dan berfungsi sebagai sarana ekspresi sosial dan budaya. Tarian Sega melibatkan gerakan pinggul dan kaki yang energik dan sensual.
Selain Sega, Mauritius juga memiliki berbagai genre musik lain yang mencerminkan keragaman budayanya, termasuk:

• Musik India: Sangat populer di kalangan komunitas Indo-Mauritius, meliputi musik klasik India, musik Bollywood, dan lagu-lagu Bhojpuri.
• Musik Tiongkok: Biasanya dimainkan selama festival dan perayaan Tionghoa.
• Musik Eropa: Pengaruh musik Barat juga terasa, terutama dalam musik pop dan klasik.
• Seggae: Genre campuran yang menggabungkan elemen Sega dengan reggae.

Berbagai festival dan acara budaya menampilkan pertunjukan musik dan tarian, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan dan merayakan warisan budaya yang beragam.

12.4. Kuliner

Budaya makanan Mauritius sangat unik dan beragam, merupakan hasil perpaduan lezat dari pengaruh kuliner India, Prancis, Tionghoa, Afrika, dan Kreol. Setiap kelompok etnis telah menyumbangkan hidangan dan teknik memasak khas mereka, menciptakan lanskap kuliner yang kaya rasa dan aroma.
Beberapa hidangan representatif Mauritius meliputi:

• Dholl Puri: Roti pipih tipis yang terbuat dari tepung kacang lentil kuning (dholl), biasanya disajikan dengan kari sayuran, acar (achard), dan chutney. Ini adalah makanan jalanan yang sangat populer.
• Biryani (Briani): Versi Mauritius dari hidangan nasi berbumbu asal India, biasanya dimasak dengan ayam, daging kambing, atau ikan, dan kaya akan rempah-rempah.
• Rougaille: Saus berbasis tomat yang dimasak dengan bawang, bawang putih, jahe, cabai, dan rempah-rempah. Biasanya disajikan dengan sosis (rougaille saucisse), ikan asin, atau bahan lainnya, dan dimakan dengan nasi.
• Mine Frite: Mi goreng ala Mauritius, sering kali dengan tambahan ayam, udang, atau sayuran.
• Bol Renversé (Mangkuk Terbalik): Hidangan nasi yang disajikan terbalik di atas piring, dengan lapisan telur dadar di bagian atas, diikuti oleh tumisan ayam atau daging dengan sayuran, dan nasi di bagian bawah.
• Gateau Piment: Gorengan pedas yang terbuat dari kacang lentil kuning yang dihaluskan dan dibumbui dengan cabai dan daun bawang.
• Samoussas: Versi lokal dari samosa India, berupa pastri goreng berbentuk segitiga berisi sayuran atau daging berbumbu.
• Alouda: Minuman susu manis yang populer, mirip dengan falooda, sering kali dengan tambahan agar-agar, biji selasih, dan es krim.

Makanan memainkan peran sentral dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari di Mauritius, dengan banyak hidangan disiapkan untuk perayaan keluarga, festival keagamaan, dan acara-acara khusus. Makanan jalanan juga sangat beragam dan mudah ditemukan, menawarkan cita rasa otentik dengan harga terjangkau.

12.5. Media Massa

Media massa di Mauritius relatif berkembang dan beragam, mencerminkan sifat multibahasa dan multikultural negara tersebut.

• Surat Kabar: Terdapat beberapa surat kabar harian dan mingguan yang diterbitkan dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Kreol Mauritius. Beberapa surat kabar utama termasuk L'Express, Le Mauricien, Le Défi Quotidien, dan Mauritius Times. Surat kabar ini memainkan peran penting dalam memberikan informasi, analisis, dan ruang untuk debat publik.
• Penyiaran: Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) adalah penyiar publik nasional, yang mengoperasikan beberapa saluran televisi dan radio dalam berbagai bahasa. Selain MBC, ada juga stasiun radio swasta yang populer. Konten siaran mencakup berita, program hiburan, pendidikan, dan budaya.
• Media Daring: Penggunaan internet dan media sosial telah meningkat pesat, dengan banyak outlet berita tradisional juga memiliki kehadiran daring yang kuat. Portal berita daring dan blog independen juga berkontribusi pada lanskap media.

Lingkungan media di Mauritius umumnya dianggap bebas, dengan kebebasan pers dijamin oleh konstitusi. Namun, isu-isu seperti kepemilikan media yang terkonsentrasi, pengaruh politik terhadap media, dan kasus-kasus pencemaran nama baik kadang-kadang menjadi perhatian. Media memainkan peran penting dalam proses demokrasi, menyediakan platform untuk berbagai pandangan dan mengawasi kinerja pemerintah serta lembaga publik lainnya.

12.6. Hari Libur dan Festival

Mauritius merayakan berbagai hari libur nasional dan festival yang mencerminkan keragaman etnis dan agama penduduknya. Hari-hari libur ini ditetapkan untuk menghormati tradisi Hindu, Kristen, Muslim, dan Tionghoa, serta peristiwa nasional penting. Perayaan ini sering kali menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan sosial dan merayakan warisan budaya yang kaya.
Beberapa hari libur dan festival utama meliputi:

• Tahun Baru: Dirayakan pada tanggal 1 dan 2 Januari.
• Thaipusam Cavadee: Festival Hindu Tamil yang didedikasikan untuk Dewa Murugan, biasanya dirayakan pada bulan Januari atau Februari. Umat melakukan ziarah sambil membawa "cavadee" (struktur kayu atau logam yang dihias) sebagai tanda penebusan dosa.
• Penghapusan Perbudakan: Dirayakan pada tanggal 1 Februari untuk memperingati penghapusan perbudakan di Mauritius pada tahun 1835.
• Festival Musim Semi Tionghoa (Tahun Baru Imlek): Dirayakan oleh komunitas Tionghoa-Mauritius, biasanya pada bulan Januari atau Februari.
• Maha Shivaratri: Festival Hindu penting yang didedikasikan untuk Dewa Siwa, dirayakan dengan puasa, doa, dan ziarah ke danau suci Ganga Talao (Grand Bassin), biasanya pada bulan Februari atau Maret.
• Hari Kemerdekaan dan Republik: Dirayakan pada tanggal 12 Maret untuk memperingati kemerdekaan Mauritius dari Inggris pada tahun 1968 dan menjadi republik pada tahun 1992.
• Ugaadi (Tahun Baru Telugu): Dirayakan oleh komunitas Telugu, biasanya pada bulan Maret atau April.
• Idul Fitri: Festival Muslim yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan. Tanggalnya bervariasi sesuai dengan kalender Islam.
• Hari Buruh: Dirayakan pada tanggal 1 Mei.
• Ganesh Chaturthi: Festival Hindu yang merayakan kelahiran Dewa Ganesha, biasanya pada bulan Agustus atau September.
• Ziarah Père Laval: Ziarah tahunan ke makam Beato Jacques-Désiré Laval di Sainte-Croix, Port Louis, oleh umat Katolik dan non-Katolik, biasanya pada bulan September.
• Kedatangan Pekerja Kontrak India: Diperingati pada tanggal 2 November untuk menandai kedatangan pekerja kontrak pertama dari India pada tahun 1834.
• Diwali (Deepavali): Festival Cahaya Hindu, dirayakan secara luas dengan lampu, kembang api, dan permen, biasanya pada bulan Oktober atau November.
• Natal: Dirayakan oleh komunitas Kristen pada tanggal 25 Desember.

Selain hari libur resmi, banyak festival dan perayaan budaya lainnya yang diadakan sepanjang tahun oleh berbagai komunitas, yang semakin memperkaya lanskap budaya Mauritius.

12.7. Olahraga

Olahraga memainkan peran penting dalam rekreasi dan pembentukan identitas nasional di Mauritius. Cabang olahraga yang paling populer adalah sepak bola. Tim nasional dikenal sebagai The Dodos atau Club M. Kompetisi domestik juga cukup aktif.
Pacuan kuda memiliki sejarah panjang di Mauritius, dimulai sejak tahun 1812 ketika Arena Balap Champ de Mars diresmikan, dan tetap menjadi tontonan populer. Acara pacuan kuda menarik banyak penonton dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial.
Olahraga populer lainnya meliputi bersepeda, tenis meja, bulu tangkis, bola voli, bola basket, bola tangan, tinju, judo, karate, taekwondo, angkat besi, binaraga, dan atletik. Olahraga air seperti berenang, berlayar, selam skuba, selancar angin, dan selancar layang juga banyak diminati mengingat kondisi geografis pulau.
Mauritius telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi olahraga internasional, termasuk Pesta Olahraga Negara-Negara Persemakmuran dan Olimpiade Musim Panas. Negara ini menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Kepulauan Samudra Hindia pada edisi kedua (1985), kelima (2003), dan kesepuluh (2019). Mauritius memenangkan medali Olimpiade pertamanya pada Olimpiade Musim Panas 2008 di Beijing ketika petinju Bruno Julie memenangkan medali perunggu.
Dalam golf, bekas Mauritius Open dan AfrAsia Bank Mauritius Open saat ini telah menjadi bagian dari European Tour.