1. Kehidupan dan Latar Belakang
Pang Hak-se memiliki latar belakang yang beragam dan karier awal yang terbentuk di Uni Soviet sebelum ia menjadi tokoh kunci di Korea Utara.
1.1. Kelahiran dan Masa Kecil
Pang Hak-se lahir pada tahun 1914 di sebuah keluarga petani miskin di dekat Posyet, Primorsky Krai, Rusia. Beberapa sumber lain menyebutkan tahun kelahirannya adalah 1912 atau 1913. Ia adalah seorang Koryo-saram, yaitu etnis Korea yang tinggal di bekas Uni Soviet. Nama Rusianya adalah Николай Игнатьевич ПанNikolai Ignatievich PanBahasa Rusia.
1.2. Pendidikan dan Aktivitas di Uni Soviet
Pada tahun 1931, Pang Hak-se lulus dari sekolah 9 tahun di Novokievsk (sekarang Kraskino). Pada musim gugur tahun yang sama, ia mendaftar di program persiapan Universitas Negeri Ural di Sverdlovsk (sekarang Yekaterinburg). Setahun kemudian, ia melanjutkan ke Fakultas Hukum universitas tersebut dan lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1937.
Setelah kelulusannya, karena pengusiran etnis Korea, ia pindah ke Kyzylorda, Republik Sosialis Soviet Kazakh. Di sana, ia menjabat sebagai penyelidik kejaksaan kota selama dua tahun. Setelah itu, ia menjadi penyelidik kejaksaan distrik hingga tahun 1940 dan wakil jaksa distrik dari tahun 1940 hingga 1942. Pada Oktober 1942, ia menjadi jaksa penanggung jawab untuk Oblast Taldy-Kurgan, meskipun oblast tersebut baru didirikan pada tahun 1944. Pada Oktober 1944, ia menjadi jaksa penanggung jawab untuk Oblast Kyzylorda. Selama periode ini, ia juga bekerja untuk NKVD dan badan-badan intelijen Soviet.
2. Aktivitas di Korea Utara
Setelah Perang Dunia II, Pang Hak-se memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan struktur pemerintahan dan keamanan di Korea Utara.
2.1. Kedatangan dan Karier Awal di Korea Utara
Pada Oktober 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Pang Hak-se dikirim ke Korea sebagai kapten Angkatan Darat Soviet. Ia aktif di markas administrasi Angkatan Darat Soviet ke-25. Pada Mei 1947, ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Biro Urusan Dalam Negeri Komite Rakyat Korea Utara.
Pada September 1948, dengan deklarasi pendirian Korea Utara dan pelaksanaan pemilihan parlemen pertama untuk Majelis Rakyat Tertinggi, ia terpilih sebagai anggota parlemen. Ia kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Direktur Biro Keamanan Politik dalam Kabinet Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il Sung sebagai Perdana Menteri.
2.2. Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Sosial
Pada Maret 1951, selama Perang Korea, departemen-departemen seperti Biro Keamanan Politik dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Kementerian Keamanan Sosial. Pang Hak-se diangkat sebagai Menteri Keamanan Sosial. Ia disebut-sebut sebagai pendukung kuat pembentukan organisasi keamanan publik yang berdedikasi ini, karena meningkatnya aktivitas anti-rezim selama masa perang.
Namun, setelah satu tahun tujuh bulan, pada 9 Oktober 1952, Kementerian Keamanan Sosial kembali diintegrasikan ke dalam Kementerian Dalam Negeri dan menjadi Biro Keamanan Sosial. Alasan reintegrasi ini adalah adanya kebingungan dalam operasi keamanan akibat keberadaan dua kementerian yang sejajar. Ada juga spekulasi bahwa Pang Hak-se, yang telah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri, ingin mempertahankan Kementerian Keamanan Sosial di bawah pengaruhnya. Sejak Oktober 1952, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
2.3. Anggota Majelis Rakyat Tertinggi dan Komite Sentral Partai
Pang Hak-se memiliki karier panjang sebagai anggota legislatif dan partai. Ia terpilih sebagai anggota Majelis Rakyat Tertinggi untuk beberapa periode, termasuk periode pertama (Agustus 1948), kedua (Agustus 1957), keempat (November 1967), kelima (Desember 1972), ketujuh (Februari 1982), dan kedelapan (November 1986).
Ia juga merupakan anggota penting dari Komite Sentral Partai Buruh Korea, terpilih pada Maret 1948, April 1956, November 1970, dan Oktober 1980.
2.4. Ketua Pengadilan Pusat
Kemudian, Pang Hak-se beralih ke bidang hukum. Pada November 1960, ia diangkat menjadi Wakil Direktur Pengadilan Pusat. Sejak November 1966, ia juga menjabat sebagai Direktur Informasi Biro Penghubung Partai Buruh.
Pada Desember 1972, ia diangkat sebagai Ketua Pengadilan Pusat, posisi yang kembali ia emban pada April 1982 dan Desember 1986. Ia meninggal dunia pada saat masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Pusat.
3. Peran dan Tanggung Jawab Utama
Pang Hak-se dikenal karena perannya yang kontroversial dalam operasi keamanan dan penegakan hukum di Korea Utara, yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan masyarakat.
3.1. Penculikan Tokoh Korea Selatan
Selama Perang Korea, Pang Hak-se adalah penanggung jawab utama operasi penculikan tokoh-tokoh penting dari Korea Selatan. Ia bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan penculikan banyak individu dari Korea Selatan, yang kemudian menghadapi nasib tragis di Korea Utara.
3.2. Pembersihan Politik dan Kontrol Yudisial
Pang Hak-se adalah pendukung setia Kim Il Sung, terutama setelah Insiden Faksi Agustus. Ia menjadi salah satu dari sedikit orang dari faksi Soviet yang berhasil mempertahankan posisinya, sementara sebagian besar lainnya "kembali ke rumah" ke Uni Soviet. Kepatuhannya kepada Kim Il Sung memungkinkannya untuk melaksanakan berbagai pembersihan politik yang kejam.
Sebagai seorang pejabat di bidang keamanan dan kemudian peradilan, ia menggunakan sistem hukum sebagai alat kontrol negara, memastikan penindasan terhadap elemen-elemen yang dianggap "anti-rezim". Tindakan-tindakan ini secara signifikan membatasi hak asasi manusia dan menghambat perkembangan demokrasi di Korea Utara.
4. Penghargaan dan Kehormatan
Atas pengabdiannya kepada rezim Korea Utara, Pang Hak-se menerima beberapa penghargaan dan kehormatan tertinggi.
Pada tahun 1982, saat ia diangkat kembali sebagai Ketua Pengadilan Pusat, ia dianugerahi Ordo Kim Il Sung, salah satu penghargaan tertinggi di Korea Utara.
Pada Maret 1984, ia juga menerima gelar Pahlawan Buruh, sebuah pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap negara.
5. Kematian
Pang Hak-se meninggal dunia pada 18 Juli 1992. Pada saat kematiannya, ia masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Pusat.
Pak Song-chol, seorang politikus terkemuka Korea Utara lainnya, menjabat sebagai ketua komite pemakaman untuk Pang Hak-se.
6. Evaluasi dan Dampak
Pang Hak-se meninggalkan warisan yang kompleks dan sangat kontroversial, dengan dampaknya yang masih terasa dalam sejarah dan sistem politik Korea Utara.
6.1. Evaluasi Historis
Sejarawan Andrei Lankov menggambarkan Pang Hak-se sebagai "Beria Korea" dan "tidak diragukan lagi yang paling terkenal di antara seluruh faksi Soviet" di Korea Utara. Meskipun demikian, tidak seperti rekan-rekannya di Soviet seperti Nikolai Yezhov atau Beria sendiri, Pang Hak-se tidak pernah kehilangan kepercayaan Kim Il Sung hingga akhir hayatnya.
Jang Hak-bong menyatakan bahwa orang-orang Korea Utara di seluruh dunia mengakui Pang Hak-se sebagai "pembunuh kejam" karena perannya dalam melaksanakan berbagai pembersihan politik atas nama Kim Il Sung. Lee Sang-jo, seorang pembangkang terkemuka, dalam sebuah surat kepada Kim Il Sung, bahkan menekankan bahwa Pang Hak-se harus segera ditangkap, diadili, dan dihukum.
6.2. Kritik dan Kontroversi
Tindakan Pang Hak-se, terutama keterlibatannya dalam operasi penculikan dan pembersihan politik, telah menjadi subjek kritik dan kontroversi yang luas. Perannya dalam menindas oposisi dan menggunakan sistem peradilan untuk tujuan politik dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.
Keputusannya untuk memisahkan Biro Keamanan Politik menjadi Kementerian Keamanan Sosial pada tahun 1951, dan kemudian reintegrasinya, juga mencerminkan upaya untuk mengkonsolidasikan kontrol keamanan di bawah pengaruhnya, meskipun ini menyebabkan kebingungan dalam operasi keamanan.
6.3. Pengaruh
Pang Hak-se memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan sistem keamanan dan peradilan di Korea Utara. Ia sering disebut sebagai "bapak pendiri polisi rahasia Korea Utara" karena perannya dalam membentuk dan memperkuat badan-badan keamanan negara.
Kontribusinya memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan negara dan menekan perbedaan pendapat, daripada sebagai penjamin keadilan dan hak-hak sipil. Warisannya adalah sistem yang digunakan untuk mempertahankan rezim otoriter melalui kontrol ketat dan pembersihan politik.