1. Kehidupan Awal dan Pendidikan
Pieter Sjoerds Gerbrandy lahir pada 13 April 1885 di desa Goënga, dekat Sneek, di provinsi Friesland, Belanda. Ia adalah seorang Frisia secara etnis, dan namanya ditulis dalam gaya tradisional Frisia: nama depan ("Pieter"), patronimik ("Sjoerds", yang berarti "putra Sjoerd"), dan nama keluarga (Gerbrandy). Nama Gerbrandy sendiri juga merupakan patronimik, berasal dari kakek buyutnya, Jouke Gerbrens (1769-1840), yang mengambil "Gerbrandy" sebagai nama keluarga pada 30 Desember 1811.
Pada Juni 1904, Pieter mendaftar di Vrije Universiteit Amsterdam dan mengambil jurusan hukum. Ia berhasil meraih gelar doktor hukum pada Januari 1911. Setelah lulus, ia memulai karirnya sebagai pengacara dan jaksa dari tahun 1911 hingga 1920.
2. Karir Politik Awal
Gerbrandy memulai karir politiknya di tingkat lokal dan provinsi sebelum memasuki panggung nasional.
Ia menjabat sebagai anggota Dewan Kota Sneek dari April 1916 hingga Januari 1930. Selain itu, ia menjadi anggota Dewan Provinsi Friesland dari Juli 1919 hingga Agustus 1920. Dari Agustus 1920 hingga Januari 1930, ia juga menjabat sebagai anggota Eksekutif Provinsi Friesland.
Dari tahun 1920 hingga 1930, ia adalah anggota Dewan Provinsi Friesland yang mewakili Partai Anti-Revolusioner (ARP). Pada tahun 1939, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman, sebuah jabatan yang ia terima meskipun bertentangan dengan keinginan partainya.
3. Perang Dunia II dan Pemerintahan dalam Pengasingan
Peran Pieter Sjoerds Gerbrandy mencapai puncaknya selama Perang Dunia II, ketika ia memimpin pemerintahan Belanda dari pengasingan.
Kemenangan Jerman dalam Pertempuran Belanda pada tahun 1940 menyebabkan keluarga kerajaan Belanda dan banyak politikus terkemuka melarikan diri ke London untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan. Setelah pengunduran diri Dirk Jan de Geer pada tahun yang sama, Ratu Wilhelmina menunjuk Gerbrandy sebagai Perdana Menteri dari Pemerintahan Belanda dalam pengasingan. Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Urusan Kolonial.
4. Kegiatan Pasca-Perang
Setelah pembebasan sebagian wilayah Belanda pada tahun 1945, Gerbrandy membentuk kabinet baru. Namun, ia mengundurkan diri setelah pembebasan penuh negara tersebut.
Setelah perang, Gerbrandy menjadi penentang keras kebijakan pemerintah Belanda terkait Indonesia. Dari tahun 1946 hingga 1950, ia memimpin Komite Nasional untuk Pemeliharaan Persatuan Kerajaan, sebuah organisasi yang secara aktif menentang kemerdekaan Indonesia dan mendukung pembentukan Republik Maluku Selatan.
Pada tahun 1948, Gerbrandy kembali menjadi anggota Parlemen Belanda. Namun, temperamennya yang meledak-ledak menyebabkan ia terasing dari anggota partainya sendiri. Pada tahun 1956, ia ditunjuk sebagai anggota komisi yang menyelidiki kasus kontroversial seputar Greet Hofmans. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1959, Gerbrandy mengundurkan diri sebagai anggota parlemen.
5. Karya Tulis
Pada tahun 1950, Gerbrandy menerbitkan sebuah buku berjudul Indonesia. Buku ini menyajikan penjelasan tentang sejarah hubungan antara Belanda dan Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dari tahun 1600-an hingga 1948.
Buku tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk "Hindia di bawah kekuasaan Belanda", "Aturan Hukum", "Pendudukan Jepang", dan "Kekacauan". Setiap bagian menguraikan pengamatan dan pandangan Gerbrandy mengenai peristiwa dan perkembangan historis yang membentuk hubungan kedua entitas tersebut.
6. Ideologi dan Sikap Politik
Pieter Sjoerds Gerbrandy adalah seorang tokoh politik yang ideologinya sangat dipengaruhi oleh afiliasinya dengan Partai Anti-Revolusioner (ARP), sebuah partai demokrasi Kristen konservatif di Belanda.
Ia memiliki pandangan yang kuat tentang persatuan nasional dan kedaulatan kerajaan. Salah satu aspek paling menonjol dari sikap politiknya adalah penentangannya terhadap dekolonisasi, khususnya kemerdekaan Indonesia. Ia meyakini pentingnya mempertahankan Kerajaan Belanda dalam bentuk kesatuan, yang mencakup wilayah-wilayah kolonial. Pandangan ini menempatkannya dalam posisi yang bertentangan dengan arus besar politik pasca-Perang Dunia II yang mendukung kemerdekaan bagi wilayah jajahan.
7. Kehidupan Pribadi
Pada 18 Mei 1911, Pieter Sjoerds Gerbrandy menikah dengan Hendrina Elisabeth Sikkel (26 Februari 1886 - 4 Mei 1980). Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putra dan satu orang putri.
8. Kematian
Pieter Sjoerds Gerbrandy meninggal dunia pada 7 September 1961 di Den Haag, Belanda, pada usia 76 tahun.
9. Evaluasi dan Penerimaan
Evaluasi historis terhadap Pieter Sjoerds Gerbrandy mencerminkan kompleksitas karir dan pandangannya, terutama perannya selama perang dan sikapnya terhadap dekolonisasi.
9.1. Penilaian Positif
Gerbrandy diakui secara luas atas kepemimpinannya yang tegas dan gigih selama Perang Dunia II. Sebagai Perdana Menteri pemerintahan dalam pengasingan di London, ia memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan dan moral Belanda di tengah pendudukan Jerman. Kemampuannya untuk bekerja sama dengan Ratu Wilhelmina dan memimpin negara dari jauh dianggap sebagai kontribusi positif yang signifikan selama salah satu periode paling sulit dalam sejarah Belanda. Ia dipandang sebagai simbol perlawanan dan stabilitas di masa krisis nasional.
9.2. Kritik dan Kontroversi
Meskipun kepemimpinannya selama perang dihargai, Gerbrandy juga menghadapi kritik dan kontroversi. Temperamennya yang meledak-ledak seringkali menyebabkan ketegangan dalam hubungan politiknya, bahkan dengan anggota partainya sendiri.
Namun, kritik paling signifikan terhadap Gerbrandy terkait dengan pandangannya mengenai dekolonisasi. Penentangannya yang keras terhadap kemerdekaan Indonesia dan dukungannya terhadap Republik Maluku Selatan dipandang oleh banyak pihak sebagai sikap yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia yang berkembang setelah perang. Sikap ini menempatkannya sebagai tokoh konservatif yang berpegang teguh pada gagasan imperium kolonial, yang pada akhirnya bertentangan dengan arah sejarah. Keterlibatannya dalam penyelidikan Greet Hofmans affair pada tahun 1956 juga menjadi sorotan, meskipun detailnya kurang jelas dalam konteks ini.
10. Dampak
Aktivitas, ideologi, dan pencapaian Pieter Sjoerds Gerbrandy memiliki dampak yang signifikan pada bidang-bidang spesifik, masyarakat, dan perkembangan sejarah Belanda selanjutnya.
10.1. Pengaruh pada Generasi Berikutnya
Sikap keras Gerbrandy terhadap dekolonisasi dan penentangannya terhadap kemerdekaan Indonesia mencerminkan dan mungkin memperkuat pandangan konservatif tertentu di Belanda pada saat itu. Meskipun pandangannya pada akhirnya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pasca-perang, ia menjadi simbol bagi mereka yang berjuang untuk mempertahankan ikatan kolonial. Perannya dalam Komite Nasional untuk Pemeliharaan Persatuan Kerajaan menunjukkan upaya terakhir untuk mempertahankan Kerajaan Belanda dalam bentuk yang lebih besar, yang mencerminkan perjuangan internal dalam masyarakat Belanda mengenai identitas pasca-kolonial.
10.2. Kontribusi pada Bidang Spesifik
Sebagai seorang yuris dan politikus, Gerbrandy memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pengalamannya sebagai pengacara dan jaksa, serta perannya sebagai Menteri Kehakiman, menunjukkan keahliannya dalam sistem hukum. Kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri selama Perang Dunia II adalah kontribusi terbesar dalam bidang politik, di mana ia berhasil menjaga kelangsungan pemerintahan dan kedaulatan Belanda di tengah tantangan yang luar biasa. Publikasi bukunya Indonesia juga merupakan kontribusi terhadap historiografi hubungan Belanda-Indonesia, meskipun dengan perspektif yang jelas dari sudut pandangnya.
11. Dekorasi dan Penghargaan
Pieter Sjoerds Gerbrandy menerima beberapa dekorasi dan penghargaan atas jasa-jasanya kepada negara.
| Penghargaan | ||||
| Pita Penghargaan | Penghargaan | Negara | Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
 | Kesatria Salib Agung dari Orde Singa Belanda | Belanda | 6 Mei 1946 | Dinaikkan dari Kesatria (28 Agustus 1930) |
 | Kesatria Salib Agung dari Orde Oranye-Nassau | Belanda | 5 April 1955 | |
 | Salib Agung dari Orde Adolphe dari Nassau | Luksemburg | ||
 | Kesatria Salib Agung Kehormatan dari Orde Imperium Britania | Britania Raya | ||
| Gelar Kehormatan | ||||
| Pita Penghargaan | Penghargaan | Negara | Tanggal | Keterangan |
 | Menteri Negara | Belanda | 5 April 1955 | Gelar Yang Mulia |