Mali

3.1. Masa Pra-Kolonial

Wilayah Mali telah dihuni sejak zaman prasejarah, dengan bukti seni cadas di Sahara yang menunjukkan keberadaan manusia sejak 10.000 SM, ketika Sahara masih subur dan kaya akan satwa liar. Penemuan keramik awal di situs Ounjougou, Mali tengah, berasal dari sekitar 9.400 SM, yang diyakini sebagai contoh penemuan tembikar secara mandiri di wilayah tersebut. Pertanian dimulai sekitar 5000 SM, dan penggunaan besi sekitar 500 SM.

Pada milenium pertama SM, kota-kota awal didirikan oleh orang Mandé yang terkait dengan orang Soninke, di sepanjang Sungai Niger tengah di Mali tengah, termasuk Dia yang dimulai sekitar 900 SM dan mencapai puncaknya sekitar 600 SM, serta Djenné-Djenno, yang berlangsung dari sekitar 300 SM hingga 900 M. Pada abad keenam Masehi, perdagangan trans-Sahara yang menguntungkan dalam bentuk emas, garam, dan budak telah dimulai, memfasilitasi munculnya kekaisaran-kekaisaran besar di Afrika Barat.

Kekaisaran pertama yang dominan adalah Kekaisaran Ghana, yang didominasi oleh orang Soninke. Kekaisaran ini berkembang di seluruh Afrika Barat dari abad kedelapan hingga tahun 1078, ketika ditaklukkan oleh Almoravid. Kekaisaran Ghana dikenal karena kekayaan emasnya dan perannya sebagai perantara dalam perdagangan trans-Sahara.

Setelah runtuhnya Kekaisaran Ghana, muncul Kekaisaran Mali pada abad ke-13, didirikan oleh Sundiata Keita setelah Pertempuran Kirina pada tahun 1235 yang mengalahkan Kekaisaran Sosso. Kekaisaran Mali mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Mansa Musa, yang terkenal karena ibadah hajinya yang mewah ke Mekkah dan kekayaannya yang melimpah. Kota-kota seperti Djenné dan Timbuktu menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam yang penting. Timbuktu, khususnya, memiliki Universitas Sankore yang menjadi salah satu pusat pendidikan tertua di dunia dan masih aktif.

Pada akhir abad ke-14, Kekaisaran Songhai, yang berpusat di Gao, mulai bangkit dan secara bertahap mengambil alih wilayah Kekaisaran Mali. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Sunni Ali dan Askia Muhammad I, Kekaisaran Songhai menjadi kekuatan dominan di Afrika Barat, menguasai rute perdagangan trans-Sahara dan memperluas pengaruh Islam. Namun, pada akhir abad ke-16, Kekaisaran Songhai runtuh akibat invasi Dinasti Saadi dari Maroko pada tahun 1591, yang dipimpin oleh Judar Pasha. Pertempuran Tondibi menandai akhir dari kekuasaan Songhai. Meskipun Saadi berhasil menaklukkan Songhai, mereka kesulitan mempertahankan kontrol atas wilayah yang luas tersebut, dan kekuasaan mereka secara bertahap melemah.

Setelah jatuhnya Kekaisaran Songhai, wilayah Mali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Di antaranya adalah Kekaisaran Bambara yang berpusat di Ségou dan Kaarta, yang muncul pada abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-19, terjadi beberapa gerakan jihad oleh orang Fulani, yang mengarah pada pembentukan negara-negara Islam seperti Kekaisaran Massina di Delta Niger Dalam. Pada pertengahan abad ke-19, Umar Tall mendirikan Kekaisaran Toucouleur yang luas, menaklukkan kerajaan Bambara dan Massina. Di wilayah selatan, Samori Ture mendirikan Kekaisaran Wassoulou. Namun, kekuatan-kekuatan Eropa mulai merambah ke pedalaman Afrika, dan kerajaan-kerajaan ini akhirnya jatuh ke tangan Prancis.

3.2. Pemerintahan Kolonial Prancis

Penetrasi Prancis ke wilayah yang sekarang menjadi Mali dimulai pada akhir abad ke-19, sebagai bagian dari Perebutan Afrika oleh kekuatan Eropa. Prancis, yang telah menguasai Senegal, bergerak ke timur menyusuri Sungai Senegal. Pada tahun 1880, Prancis mendirikan koloni Senegal Hulu, dengan ibu kota di Kayes. Pada tahun 1890, nama koloni ini diubah menjadi Sudan Prancis (Soudan Français_{Su-dang Frang-se}^{Bahasa Prancis}), dan ibu kotanya dipindahkan ke Bamako pada tahun 1904.

Pemerintahan kolonial Prancis menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengeksploitasi sumber daya wilayah tersebut. Perlawanan lokal terhadap kekuasaan Prancis terjadi, seperti yang dipimpin oleh Samori Ture dan lainnya, tetapi akhirnya berhasil dipadamkan. Salah satu pemberontakan besar anti-Prancis terjadi pada November 1915 di antara suku-suku di wilayah yang sekarang menjadi Mali dan Burkina Faso, yang dikenal sebagai Perang Volta-Bani. Perlawanan terakhir baru berhasil ditumpas pada September 1916, dengan lebih dari 100 desa dihancurkan oleh pasukan kolonial Prancis.

Selama masa kolonial, Prancis memperkenalkan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Mereka membangun infrastruktur seperti Jalur kereta api Dakar-Niger, yang menghubungkan Bamako dengan pelabuhan Dakar di Senegal, untuk memfasilitasi ekspor komoditas. Pertanian komersial, terutama kapas, didorong untuk memenuhi kebutuhan industri Prancis. Di Delta Niger Dalam, proyek irigasi besar yang dikenal sebagai Office du Niger dimulai untuk mengembangkan pertanian padi dan kapas skala besar.

Sistem administrasi kolonial Prancis didasarkan pada model pemerintahan langsung, meskipun dalam praktiknya seringkali melibatkan elit lokal. Pendidikan gaya Barat diperkenalkan, tetapi aksesnya terbatas dan lebih difokuskan pada pelatihan sejumlah kecil penduduk lokal untuk mengisi posisi administratif tingkat rendah. Kebijakan kolonial juga berdampak pada struktur sosial tradisional dan hubungan antar-etnis. Batas-batas wilayah kolonial yang ditarik seringkali tidak mempertimbangkan realitas etnis dan budaya lokal, yang kemudian menjadi sumber konflik di masa depan.

Setelah Perang Dunia II, gerakan kemerdekaan mulai menguat di seluruh Afrika. Di Sudan Prancis, tokoh-tokoh seperti Modibo Keïta muncul sebagai pemimpin gerakan nasionalis. Pada tahun 1958, Sudan Prancis menjadi republik otonom dalam Komunitas Prancis, dengan nama Republik Sudan.

3.3. Kemerdekaan

Proses menuju kemerdekaan Mali melibatkan pembentukan federasi dengan negara tetangga dan kemudian pembentukan republik yang mandiri. Pada Januari 1959, Republik Sudan (sebelumnya Sudan Prancis) dan Senegal bersatu membentuk Federasi Mali. Federasi ini bertujuan untuk menciptakan negara yang lebih kuat secara ekonomi dan politik di Afrika Barat pasca-kolonial. Federasi Mali secara resmi memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 20 Juni 1960.

Namun, federasi ini tidak berlangsung lama. Perbedaan politik dan kepentingan ekonomi antara para pemimpin Sudan dan Senegal menyebabkan ketegangan. Para pemimpin Sudan, yang dipimpin oleh Modibo Keïta, cenderung memiliki pandangan sosialis dan pan-Afrikanis yang radikal, sementara para pemimpin Senegal lebih moderat dan pro-Barat. Pada Agustus 1960, hanya dua bulan setelah kemerdekaan, Senegal menarik diri dari federasi.

Setelah pembubaran federasi, Republik Sudan, yang tetap mempertahankan nama Mali, mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Mali yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 22 September 1960. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Mali. Modibo Keïta menjadi presiden pertama Republik Mali.

3.4. Rezim Modibo Keïta dan Sosialisme

Setelah kemerdekaan penuh sebagai Republik Mali pada 22 September 1960, Modibo Keïta menjadi presiden pertama. Pemerintahannya dengan cepat mengadopsi orientasi sosialisme Afrika yang independen, dengan ikatan yang erat dengan Blok Timur. Kebijakan utama Keïta meliputi nasionalisasi sumber daya ekonomi secara luas. Ia mendirikan negara satu partai, dengan partainya, Uni Sudan-Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA), sebagai satu-satunya partai politik yang legal.

Di bidang ekonomi, rezim Keïta berusaha mengurangi ketergantungan pada Prancis dan kekuatan Barat lainnya. Mali keluar dari Franc CFA pada tahun 1962 dan menciptakan mata uang sendiri, Franc Mali. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kedaulatan moneter, tetapi menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, termasuk inflasi dan kurangnya investasi asing. Pemerintah berupaya mengembangkan industri milik negara dan mempromosikan pertanian kolektif, tetapi upaya ini seringkali tidak efisien dan menghadapi perlawanan dari petani.

Dalam kebijakan luar negeri, Keïta adalah pendukung kuat Pan-Afrikanisme dan Gerakan Non-Blok. Mali menjalin hubungan dekat dengan negara-negara seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, dan negara-negara sosialis lainnya. Namun, Mali juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Prancis, meskipun ada ketegangan terkait kebijakan ekonomi dan politik.

Secara sosial, rezim Keïta berupaya mempromosikan identitas nasional Mali dan mengurangi pengaruh kolonialisme. Namun, kebijakan sosialis yang kaku dan sentralisasi kekuasaan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok masyarakat, termasuk pedagang, intelektual, dan beberapa pemimpin tradisional. Kesulitan ekonomi yang berkelanjutan, ditambah dengan tindakan represif terhadap oposisi politik, semakin memperlemah dukungan terhadap rezim Keïta. Pada tahun 1960, populasi Mali dilaporkan sekitar 4,1 juta jiwa. Pada 19 November 1968, setelah kemunduran ekonomi yang progresif, rezim Keïta digulingkan dalam kudeta militer tanpa pertumpahan darah yang dipimpin oleh Letnan (kemudian Jenderal) Moussa Traoré. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Pembebasan. Penggulingan Keïta menandai akhir dari eksperimen sosialis pertama Mali dan membuka jalan bagi periode pemerintahan militer yang panjang.

3.5. Rezim Militer Moussa Traoré

Setelah kudeta 1968 yang menggulingkan Modibo Keïta, Moussa Traoré memimpin Komite Militer untuk Pembebasan Nasional (CMLN) dan menjadi kepala negara. Rezim militer yang dipimpin Traoré berlangsung selama 23 tahun, dari tahun 1968 hingga 1991. Awalnya, rezim militer berjanji untuk memulihkan ekonomi dan memberantas korupsi, tetapi segera berubah menjadi pemerintahan otoriter yang represif.

Traoré berusaha mereformasi ekonomi, tetapi upayanya terhambat oleh gejolak politik dan kekeringan Sahel yang parah dari tahun 1968 hingga 1974, di mana kelaparan menewaskan ribuan orang. Bantuan internasional menjadi penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Pada tahun 1974, Traoré mengumumkan konstitusi baru yang secara formal mengembalikan pemerintahan sipil, tetapi dalam praktiknya, ia tetap memegang kekuasaan sebagai presiden melalui partai tunggal yang baru dibentuk, Uni Demokratik Rakyat Mali (UDPM), pada tahun 1979.

Selama pemerintahannya, Traoré menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerusuhan mahasiswa yang dimulai pada akhir tahun 1970-an dan beberapa upaya kudeta. Rezimnya menekan semua perbedaan pendapat hingga akhir 1980-an. Hak asasi manusia sangat dibatasi, dengan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul.

Di bidang ekonomi, Mali terus menghadapi kesulitan. Ketergantungan pada pertanian, fluktuasi harga komoditas global, dan utang luar negeri yang meningkat menjadi masalah kronis. Program penyesuaian struktural yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada tahun 1980-an membawa kesulitan ekonomi lebih lanjut bagi sebagian besar penduduk, sementara elit yang dekat dengan pemerintah diduga hidup dalam kemewahan yang meningkat.

Salah satu peristiwa penting selama periode ini adalah konflik perbatasan dengan Burkina Faso terkait Jalur Agacher yang kaya mineral pada tahun 1974 dan 1985. Konflik ini menyebabkan bentrokan militer singkat sebelum diselesaikan melalui mediasi internasional.

Pada akhir 1980-an, tuntutan untuk demokrasi multipartai mulai meningkat, didorong oleh kesulitan ekonomi, korupsi yang merajalela, dan gelombang demokratisasi di tempat lain di Afrika. Rezim Traoré awalnya menolak liberalisasi politik yang signifikan. Namun, tekanan dari dalam negeri, termasuk dari serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok oposisi yang baru muncul, terus meningkat. Kembalinya banyak orang Tuareg dari Aljazair dan Libya setelah kekeringan juga memicu ketegangan etnis dan pemberontakan di wilayah utara pada tahun 1990.

3.6. Transisi Demokrasi

Transisi Mali menuju demokrasi dimulai dengan kudeta militer tahun 1991 yang menggulingkan rezim Moussa Traoré. Protes damai mahasiswa pada Januari 1991 ditindas secara brutal, dengan penangkapan massal dan penyiksaan terhadap para pemimpin dan peserta. Tindakan kerusuhan dan vandalisme sporadis terhadap gedung-gedung publik menyusul, tetapi sebagian besar tindakan para pembangkang tetap non-kekerasan. Dari 22 Maret hingga 26 March 1991, unjuk rasa pro-demokrasi massal dan pemogokan nasional diadakan di komunitas perkotaan dan pedesaan, yang dikenal sebagai les évenements ("peristiwa-peristiwa") atau Revolusi Maret. Di Bamako, sebagai tanggapan terhadap demonstrasi massal yang diorganisir oleh mahasiswa universitas dan kemudian diikuti oleh serikat pekerja dan lainnya, tentara menembaki para demonstran non-kekerasan tanpa pandang bulu. Kerusuhan pecah sesaat setelah penembakan. Barikade serta blokade jalan didirikan dan Traoré mengumumkan keadaan darurat serta memberlakukan jam malam. Meskipun diperkirakan 300 orang tewas selama empat hari, para pengunjuk rasa non-kekerasan terus kembali ke Bamako setiap hari menuntut pengunduran diri presiden diktator dan implementasi kebijakan demokratis.

Pada tanggal 26 Maret 1991, Letnan Kolonel Amadou Toumani Touré memimpin kudeta dan menangkap Traoré. Touré kemudian membentuk Komite Transisi untuk Keselamatan Rakyat (CTSP) dan memimpin pemerintahan transisi. Tanggal 26 Maret kini diperingati sebagai Hari Martir di Mali.

Pemerintahan transisi Touré dengan cepat mengambil langkah-langkah menuju demokratisasi. Partai-partai oposisi dilegalkan, dan sebuah konferensi nasional yang melibatkan berbagai kelompok sipil dan politik diadakan untuk merancang konstitusi baru yang demokratis. Konstitusi baru ini disetujui melalui referendum pada Januari 1992. Konstitusi tersebut membentuk sistem republik presidensial dengan sistem multipartai, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pemilihan presiden dan legislatif multipartai pertama Mali diadakan pada tahun 1992. Alpha Oumar Konaré, seorang sejarawan dan arkeolog, memenangkan pemilihan presiden, menjadi presiden pertama Mali yang terpilih secara demokratis. Partainya, Aliansi untuk Demokrasi di Mali (ADEMA-PASJ), memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional.

Presiden Konaré menjabat selama dua periode (1992-2002), sesuai dengan batasan konstitusi. Pemerintahannya menandai periode konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik relatif. Selama masa jabatannya, institusi-institusi demokrasi diperkuat, termasuk peradilan yang lebih independen dan media yang lebih bebas. Konaré juga berupaya menyelesaikan konflik dengan pemberontak Tuareg di utara melalui dialog dan perjanjian damai, seperti Perjanjian Tamanrasset pada tahun 1991 (dinegosiasikan sebelum ia menjabat) dan Pakta Nasional pada tahun 1992, yang mengintegrasikan beberapa mantan pemberontak ke dalam angkatan bersenjata dan layanan sipil.

Pada tahun 2002, Amadou Toumani Touré, yang telah pensiun dari militer dan memimpin transisi demokrasi pada tahun 1991, terpilih sebagai presiden dalam pemilihan yang damai dan transparan. Touré melanjutkan kebijakan demokrasi dan reformasi ekonomi. Selama periode ini, Mali dianggap sebagai salah satu negara yang paling stabil secara politik dan sosial di Afrika, dan menjadi model bagi transisi demokrasi di benua tersebut. Namun, tantangan mendasar seperti kemiskinan, korupsi, dan ketegangan etnis yang terpendam tetap ada, yang kemudian berkontribusi pada ketidakstabilan di masa depan.

3.7. Konflik dan Ketidakstabilan Politik Abad ke-21

Memasuki abad ke-21, Mali mengalami serangkaian konflik besar dan gejolak politik yang signifikan. Akar penyebab dari ketidakstabilan ini kompleks, melibatkan faktor-faktor seperti ketidakpuasan historis kelompok etnis tertentu, terutama Tuareg di utara, penyebaran ideologi ekstremis Islam, persaingan atas sumber daya, dampak perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang lemah, korupsi, dan intervensi kekuatan eksternal. Konflik-konflik ini berdampak parah pada masyarakat Mali, menyebabkan krisis kemanusiaan, pengungsian massal, pelanggaran hak asasi manusia, dan mengancam integritas teritorial negara. Upaya penyelesaian, baik di tingkat nasional maupun internasional, seringkali menghadapi tantangan besar dan belum sepenuhnya berhasil menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

3.7.1. Konflik Mali Utara (2012-sekarang)

Konflik di Mali Utara dimulai pada Januari 2012 ketika kelompok pemberontak Tuareg, terutama Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), melancarkan pemberontakan melawan pemerintah Mali. Mereka menuntut otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan untuk wilayah utara Mali, yang mereka sebut Azawad. Pemberontakan ini diperkuat oleh kembalinya pejuang Tuareg yang berpengalaman dan bersenjata lengkap dari Libya setelah jatuhnya rezim Muammar Khadafi.

Situasi menjadi lebih rumit dengan terjadinya kudeta militer pada Maret 2012 di Bamako, yang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Touré. Kudeta ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh pemberontak Tuareg dan kelompok-kelompok ekstremis Islam yang bersekutu dengan Al-Qaeda di Maghrib Islam (AQIM), seperti Ansar Dine dan Gerakan untuk Kesatuan dan Jihad di Afrika Barat (MUJAO). Kelompok-kelompok Islamis ini dengan cepat mengalahkan MNLA dan mengambil alih kota-kota utama di utara, termasuk Timbuktu, Gao, dan Kidal. Mereka menerapkan interpretasi hukum Syariah yang ketat, yang mencakup penghancuran situs-situs warisan budaya UNESCO di Timbuktu dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk eksekusi, amputasi, dan penindasan terhadap perempuan.

Pada April 2012, MNLA secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Azawad, tetapi deklarasi ini tidak diakui oleh komunitas internasional. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika, dan Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), mengutuk pengambilalihan wilayah utara oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Ketika kelompok-kelompok Islamis mulai bergerak ke selatan menuju ibu kota Bamako pada awal Januari 2013, pemerintah sementara Mali meminta bantuan militer dari Prancis. Prancis meluncurkan Operasi Serval pada 11 Januari 2013, yang berhasil menghentikan laju maju kelompok Islamis dan merebut kembali sebagian besar wilayah utara dalam beberapa minggu. Pasukan dari negara-negara Afrika lainnya, di bawah mandat Misi Dukungan Internasional yang Dipimpin Afrika ke Mali (AFISMA), juga dikerahkan untuk membantu menstabilkan situasi. Pada Juli 2013, AFISMA digantikan oleh Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali (MINUSMA), sebuah operasi penjaga perdamaian PBB yang lebih besar.

Meskipun intervensi militer berhasil mengusir kelompok Islamis dari pusat-pusat perkotaan, konflik terus berlanjut dalam bentuk serangan asimetris, bom bunuh diri, dan serangan terhadap pasukan Mali, Prancis, dan PBB. Situasi kemanusiaan di utara tetap genting, dengan jutaan orang mengungsi dan membutuhkan bantuan. Isu hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, menjadi perhatian serius. Kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak sangat terdampak oleh konflik ini.

Upaya perdamaian mengarah pada penandatanganan Perjanjian Aljir pada tahun 2015 antara pemerintah Mali dan beberapa kelompok pemberontak Tuareg. Namun, implementasi perjanjian ini berjalan lambat dan menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang bertikai dan terus berlanjutnya kekerasan oleh kelompok-kelompok jihadis yang tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Konflik di Mali Utara tetap menjadi salah satu krisis keamanan dan kemanusiaan paling kompleks di wilayah Sahel.

3.7.3. Kudeta Militer dan Pemerintahan Junta Militer 2020-an

Mali mengalami dua kudeta militer dalam kurun waktu kurang dari setahun pada tahun 2020 dan 2021, yang membawa negara ini di bawah pemerintahan junta militer.

Kudeta pertama terjadi pada 18 Agustus 2020. Kerusuhan rakyat dimulai pada 5 Juni 2020 menyusul ketidakberesan dalam pemilihan parlemen Maret dan April, termasuk kemarahan atas penculikan pemimpin oposisi Soumaïla Cissé. Antara 11 hingga 23 kematian menyusul protes yang berlangsung dari 10 hingga 13 Juni. Pada Juli, Presiden Keïta membubarkan mahkamah konstitusi. Anggota militer yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goïta dan Kolonel-Mayor Ismaël Wagué di Kati, Region Koulikoro, memulai pemberontakan. Presiden Ibrahim Boubacar Keïta dan Perdana Menteri Boubou Cissé ditangkap. Tak lama setelah tengah malam, Keïta mengumumkan pengunduran dirinya, mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat pertumpahan darah. Wagué mengumumkan pembentukan Komite Nasional untuk Keselamatan Rakyat (CNSP) dan menjanjikan pemilihan umum di masa depan. Jam malam diberlakukan dan jalan-jalan Bamako menjadi sepi. Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mengutuk kudeta tersebut dan menuntut agar Keïta di reinstated sebagai presiden. Latar belakang kudeta ini adalah ketidakpuasan publik yang meluas terhadap pemerintahan Presiden Ibrahim Boubacar Keïta, yang dituduh gagal mengatasi krisis keamanan yang memburuk, korupsi, dan kesulitan ekonomi. Protes massa yang dipimpin oleh koalisi oposisi yang dikenal sebagai Gerakan 5 Juni - Reli Kekuatan Patriotik (M5-RFP) telah berlangsung selama berbulan-bulan sebelum kudeta.

Setelah kudeta, junta militer membentuk pemerintahan transisi yang seharusnya memimpin negara kembali ke pemerintahan sipil dalam waktu 18 bulan. Bah Ndaw, seorang pensiunan kolonel dan mantan menteri pertahanan, diangkat sebagai presiden sementara, dan Moctar Ouane, seorang diplomat, diangkat sebagai perdana menteri sementara. Assimi Goïta menjabat sebagai wakil presiden sementara. Pada 18 Januari 2021, pemerintah transisi mengumumkan bahwa CNSP telah dibubarkan, hampir empat bulan setelah dijanjikan berdasarkan perjanjian awal.

Namun, pada 24 Mei 2021, terjadi kudeta kedua, yang juga dipimpin oleh Assimi Goïta. Kudeta ini terjadi setelah Presiden Ndaw dan Perdana Menteri Ouane melakukan perombakan kabinet yang menyingkirkan dua perwira militer kunci yang terlibat dalam kudeta 2020. Ndaw, Ouane, dan Menteri Pertahanan Souleymane Doucouré ditangkap oleh militer. Goïta kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara yang baru.

Pemerintahan junta militer di bawah Assimi Goïta menghadapi tekanan internasional yang signifikan, terutama dari ECOWAS dan Prancis, untuk segera mengembalikan pemerintahan sipil. ECOWAS memberlakukan sanksi terhadap Mali, termasuk penutupan perbatasan dan pembekuan aset keuangan. Junta militer awalnya mengusulkan jadwal transisi yang lebih lama, tetapi setelah negosiasi, setuju untuk mengadakan pemilihan umum pada Februari 2024, meskipun jadwal ini kemudian ditunda tanpa batas waktu.

Hubungan Mali dengan Prancis, bekas kekuatan kolonial dan mitra keamanan utama, memburuk secara drastis di bawah pemerintahan junta. Junta menuduh Prancis ikut campur dalam urusan dalam negeri Mali dan mengakhiri perjanjian pertahanan dengan Prancis. Pasukan Prancis, yang telah berada di Mali sejak Operasi Serval pada tahun 2013, ditarik sepenuhnya pada Agustus 2022. Sebagai gantinya, Mali meningkatkan kerja sama militer dengan Rusia, termasuk dugaan keterlibatan tentara bayaran dari Grup Wagner.

Di bawah pemerintahan junta, situasi hak asasi manusia dan demokrasi di Mali semakin memburuk. Kebebasan pers dibatasi, aktivis masyarakat sipil diintimidasi, dan ada laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Mali dan sekutu mereka. Penundaan transisi ke pemerintahan sipil dan ketidakpastian politik terus menghambat upaya untuk mengatasi krisis keamanan dan kemanusiaan yang mendalam di negara tersebut. Pada Juni 2023, Mali menghapus bahasa Prancis, bahasa bekas penjajahnya, sebagai bahasa resmi dengan disetujuinya konstitusi baru oleh 97% pemilih dalam referendum yang dilakukan oleh junta. Pada Juli 2024, pemberontak CSP-DPA dan militan JNIM menewaskan puluhan tentara bayaran Rusia dan pasukan pemerintah Mali selama Pertempuran Tinzaouaten. Pada 5 Agustus 2024, Republik Mali mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Ukraina. Pada 17 September 2024, militan JNIM yang terkait dengan al-Qaeda menyerang beberapa lokasi di Bamako, menewaskan sedikitnya 77 orang dan melukai 255 lainnya.

4.1. Topografi dan Iklim

Topografi Mali didominasi oleh tiga zona utama: Gurun Sahara di utara, zona Sahel di tengah, dan sabana Sudan di selatan. Bagian utara Mali, yang mencakup sekitar dua pertiga wilayah negara, merupakan bagian dari Gurun Sahara. Wilayah ini sangat kering, dengan curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang ekstrem. Bentang alamnya terdiri dari dataran berbatu, bukit pasir, dan pegunungan terpencil seperti massif Adrar des Ifoghas.

Zona Sahel, yang terletak di antara Sahara dan sabana Sudan, adalah wilayah semi-kering dengan vegetasi stepa dan sabana berduri. Curah hujan di zona ini lebih tinggi daripada di Sahara, tetapi masih tidak menentu dan rentan terhadap kekeringan. Suhu di Sahel juga tinggi sepanjang tahun.

Zona sabana Sudan di selatan Mali adalah wilayah yang paling subur dan padat penduduk. Wilayah ini menerima curah hujan yang lebih tinggi, memungkinkan pertanian tadah hujan. Vegetasinya terdiri dari padang rumput, hutan terbuka, dan hutan galeri di sepanjang sungai.

Sungai Niger adalah fitur geografis yang paling penting di Mali. Sungai ini mengalir dari barat daya ke timur laut melalui bagian tengah negara, sebelum berbelok ke tenggara menuju Niger dan Nigeria. Sungai Niger adalah sumber air utama untuk minum, irigasi, perikanan, dan transportasi. Delta Niger Dalam, sebuah wilayah dataran banjir yang luas di sekitar pertemuan Sungai Niger dan Sungai Bani, adalah daerah yang sangat penting secara ekologis dan ekonomis. Sungai Senegal juga mengalir melalui bagian barat daya Mali.

Iklim Mali bervariasi dari iklim gurun panas (klasifikasi iklim Köppen BWh) di utara hingga iklim basah dan kering tropis (Köppen Aw) di selatan. Wilayah tengah memiliki iklim semi-kering panas (Köppen BSh). Mali terletak di zona panas dan merupakan salah satu negara terpanas di dunia. Khatulistiwa termal, yang menandai tempat-tempat terpanas sepanjang tahun di planet ini berdasarkan suhu tahunan rata-rata harian, melintasi negara ini.

Sebagian besar Mali menerima curah hujan yang dapat diabaikan dan kekeringan sangat sering terjadi. Akhir April hingga awal Oktober adalah musim hujan di wilayah paling selatan. Selama waktu ini, banjir Sungai Niger biasa terjadi. Musim kemarau berlangsung dari November hingga Februari, dengan suhu yang lebih sejuk. Musim panas yang panas dan kering berlangsung dari Maret hingga Mei. Suhu bisa sangat tinggi, terutama di utara, seringkali melebihi 40 °C. Variasi suhu harian juga bisa signifikan, terutama di daerah gurun.

4.2. Sumber Daya Alam

Mali memiliki sumber daya alam yang cukup besar, meskipun eksploitasinya seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, ketidakstabilan politik, dan kurangnya investasi. Sumber daya alam utama Mali meliputi:

• Emas: Emas adalah sumber daya mineral utama dan komoditas ekspor terpenting Mali. Negara ini adalah salah satu produsen emas terbesar di Afrika. Tambang emas utama terletak di wilayah selatan dan barat negara. Eksploitasi emas dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar internasional maupun penambang skala kecil (artisanal). Pengelolaan sektor pertambangan emas, termasuk distribusi pendapatan dan dampak lingkungan, menjadi isu penting terkait keberlanjutan dan keadilan sosial.
• Uranium: Mali memiliki cadangan uranium yang signifikan, terutama di wilayah utara. Diperkirakan terdapat lebih dari 17.400 ton uranium (terukur + terindikasi + terduga). Pada tahun 2012, zona mineralisasi uranium lebih lanjut diidentifikasi di utara. Namun, eksploitasi uranium belum berkembang pesat karena berbagai tantangan, termasuk keamanan di wilayah utara dan harga uranium global.
• Fosfat: Cadangan fosfat terdapat di Mali, yang digunakan terutama untuk produksi pupuk.
• Garam: Secara historis, garam telah menjadi komoditas penting dalam perdagangan trans-Sahara. Penambangan garam tradisional masih berlangsung di beberapa daerah, seperti Taoudenni di utara.
• Batu gamping: Batu gamping digunakan dalam industri konstruksi dan produksi semen.
• Kaolin: Kaolin, atau tanah liat putih, juga ditemukan di Mali dan memiliki berbagai kegunaan industri.
• Sumber Daya Lainnya: Selain mineral di atas, Mali juga memiliki potensi sumber daya lain seperti bauksit, bijih besi, mangan, dan timah, meskipun belum dieksploitasi secara signifikan. Potensi minyak dan gas juga sedang dieksplorasi.

Pengelolaan sumber daya alam ini menjadi krusial bagi pembangunan ekonomi Mali. Isu-isu terkait transparansi dalam kontrak pertambangan, pembagian keuntungan yang adil dengan komunitas lokal, perlindungan lingkungan, dan dampak sosial dari kegiatan pertambangan (seperti penggusuran dan hilangnya mata pencaharian tradisional) perlu ditangani secara berkelanjutan dan adil untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Mali.

4.3. Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Mali menghadapi sejumlah isu lingkungan yang signifikan, yang berdampak pada ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama meliputi:

• Desertifikasi: Sebagian besar wilayah Mali rentan terhadap desertifikasi, yaitu degradasi lahan di daerah kering dan semi-kering. Faktor-faktor seperti perubahan iklim (penurunan curah hujan, kenaikan suhu), praktik pertanian yang tidak berkelanjutan (penggembalaan berlebihan, deforestasi), dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk berkontribusi terhadap perluasan gurun. Desertifikasi mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian, dan keanekaragaman hayati.
• Deforestasi: Hilangnya tutupan hutan adalah masalah serius, terutama di wilayah selatan dan tengah. Penyebab utama deforestasi adalah penebangan pohon untuk kayu bakar dan arang (sumber energi utama bagi sebagian besar penduduk), pembukaan lahan untuk pertanian, dan kebakaran hutan. Deforestasi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan berkurangnya ketersediaan air.
• Erosi Tanah: Erosi tanah, yang diperburuk oleh deforestasi dan praktik pertanian yang tidak tepat, mengurangi kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Erosi juga dapat menyebabkan sedimentasi sungai dan waduk.
• Kekurangan Penyediaan Air Minum: Akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedesaan. Sumber air seringkali terkontaminasi, dan kekeringan dapat memperburuk kelangkaan air.
• Perubahan Iklim: Mali sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas kekeringan dan banjir, serta naiknya permukaan air laut (meskipun Mali adalah negara terkurung daratan, perubahan iklim dapat mempengaruhi daerah aliran sungai yang berasal dari negara lain). Perubahan iklim berdampak negatif pada pertanian, ketersediaan air, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati.

Mali memiliki keanekaragaman hayati yang beragam, meskipun terancam oleh tekanan lingkungan. Lima ekoregion darat terletak di dalam perbatasan Mali: sabana Akasia Sahel, sabana Sudan Barat, sabana banjir Delta Niger Dalam, stepa dan hutan Sahara Selatan, dan hutan kering pegunungan Sahara Barat. Wilayah-wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk mamalia besar seperti gajah, singa, dan antelop (meskipun populasinya telah menurun drastis), serta berbagai jenis burung, reptil, dan ikan. Delta Niger Dalam adalah lahan basah yang sangat penting secara internasional, menyediakan habitat bagi jutaan burung air yang bermigrasi.

Upaya konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati di Mali meliputi pembentukan kawasan lindung seperti taman nasional dan cagar alam. Namun, penegakan hukum dan pengelolaan kawasan lindung ini seringkali lemah karena keterbatasan sumber daya dan tantangan keamanan. Program-program reboisasi, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga sedang diimplementasikan dengan dukungan dari organisasi internasional dan LSM. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan partisipasi komunitas lokal dalam upaya konservasi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Indeks Integritas Lanskap Hutan (FLII) negara ini pada tahun 2019 memiliki skor rata-rata 7,16/10, menempatkannya di peringkat ke-51 secara global dari 172 negara.

5.1. Struktur Pemerintahan

Hingga kudeta militer 22 Maret 2012, Mali adalah demokrasi konstitusional yang diatur oleh Konstitusi 12 Januari 1992, yang diamandemen pada tahun 1999. Konstitusi ini, dan versi-versi berikutnya termasuk yang diadopsi pada tahun 2023 di bawah pemerintahan junta, menetapkan sistem republik presidensial. Struktur pemerintahan Mali terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan.

• Eksekutif: Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, yang menjabat sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan lima tahun dan secara tradisional dibatasi dua periode, meskipun ketentuan ini dapat bervariasi tergantung konstitusi yang berlaku. Presiden menunjuk Perdana Menteri, yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri, bersama dengan para menteri yang diangkatnya (Kabinet atau Dewan Menteri), bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Saat ini, setelah kudeta militer, kekuasaan eksekutif utama dipegang oleh pemimpin junta militer yang menjabat sebagai presiden sementara.
• Legislatif: Kekuasaan legislatif secara tradisional dipegang oleh Majelis Nasional unikameral (satu kamar). Anggota Majelis Nasional dipilih melalui pemilihan umum langsung untuk masa jabatan lima tahun. Tugas utama Majelis Nasional adalah membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Namun, setelah kudeta militer, fungsi Majelis Nasional seringkali ditangguhkan atau digantikan oleh badan legislatif transisi yang ditunjuk oleh junta. Konstitusi baru tahun 2023 yang disetujui melalui referendum di bawah junta militer memperkenalkan kemungkinan pembentukan majelis kedua (Senat), mengubah struktur legislatif menjadi bikameral, meskipun implementasi penuhnya mungkin tertunda.
• Yudikatif: Sistem peradilan Mali secara konstitusional independen dari cabang eksekutif dan legislatif. Namun, dalam praktiknya, independensi peradilan seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait pengaruh eksekutif dalam penunjukan hakim dan pengawasan fungsi peradilan. Pengadilan tertinggi di Mali meliputi Mahkamah Agung (yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus perdata, pidana, dan administrasi) dan Mahkamah Konstitusi (yang bertugas meninjau konstitusionalitas undang-undang dan bertindak sebagai arbiter dalam sengketa pemilu). Terdapat juga berbagai pengadilan tingkat rendah di seluruh negeri. Di daerah pedesaan, sengketa lokal seringkali diselesaikan melalui mekanisme adat oleh kepala desa dan tetua.

5.2. Situasi Politik Terkini

Situasi politik terkini di Mali ditandai oleh pemerintahan junta militer yang berkuasa setelah serangkaian kudeta pada tahun 2020 dan 2021. Kolonel Assimi Goïta menjabat sebagai presiden sementara. Pemerintahan junta telah menunda transisi kembali ke pemerintahan sipil beberapa kali, yang menyebabkan ketegangan dengan komunitas internasional, terutama Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan negara-negara Barat.

Diskusi mengenai transisi ke pemerintahan sipil terus berlangsung, meskipun jadwal pemilihan umum yang awalnya direncanakan pada Februari 2024 telah ditunda tanpa batas waktu. Pemerintah transisi mendorong agenda reformasi, termasuk penyusunan konstitusi baru yang disetujui melalui referendum pada Juni 2023. Konstitusi baru ini memperkuat kekuasaan presiden dan mengubah bahasa Prancis dari bahasa resmi menjadi bahasa kerja, sementara 13 bahasa nasional ditetapkan sebagai bahasa resmi.

Kekuatan politik dan partai-partai utama di Mali menghadapi pembatasan aktivitas di bawah pemerintahan junta. Beberapa tokoh oposisi dan aktivis masyarakat sipil telah menyuarakan keprihatinan tentang penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Demonstrasi dan protes publik seringkali dilarang atau dibatasi.

Dampak pemerintahan junta terhadap proses demokrasi dan partisipasi masyarakat sangat signifikan. Penundaan pemilihan umum dan konsentrasi kekuasaan di tangan militer telah menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pemerintahan dan masa depan demokrasi di Mali. Masyarakat sipil dan komunitas internasional terus menyerukan pemulihan segera tatanan konstitusional dan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Tantangan keamanan yang berkelanjutan, terutama di wilayah utara dan tengah, juga mempengaruhi situasi politik. Pemerintah junta berupaya mengatasi ancaman dari kelompok-kelompok ekstremis dan milisi bersenjata, seringkali dengan dukungan dari mitra internasional baru seperti Rusia, setelah hubungan dengan Prancis memburuk. Kemampuan pemerintah untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di seluruh negeri menjadi faktor kunci dalam menentukan masa depan politik Mali.

5.3. Hubungan Luar Negeri

Hubungan luar negeri Mali secara historis ditandai oleh pragmatisme dan orientasi pro-Barat, terutama setelah transisi menuju demokrasi pada awal 1990-an. Namun, sejak kudeta militer tahun 2020-an, terjadi pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri Mali.

Secara tradisional, Mali memiliki hubungan yang erat namun ambivalen dengan Prancis, bekas kekuatan kolonialnya. Prancis telah menjadi mitra keamanan dan ekonomi utama, terutama dalam upaya memerangi kelompok ekstremis di wilayah utara. Namun, hubungan ini memburuk secara drastis di bawah pemerintahan junta militer. Pemerintah Mali menuduh Prancis ikut campur dalam urusan dalam negerinya dan mengakhiri perjanjian pertahanan bilateral. Pasukan Prancis yang terlibat dalam Operasi Barkhane ditarik sepenuhnya dari Mali pada Agustus 2022.

Sebagai gantinya, Mali telah memperkuat hubungan dengan Rusia. Kerja sama militer antara kedua negara meningkat, termasuk laporan mengenai kehadiran tentara bayaran dari Grup Wagner Rusia di Mali untuk membantu pasukan Mali dalam operasi kontra-terorisme. Pergeseran ini mencerminkan upaya Mali untuk mendiversifikasi mitra internasionalnya dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan Barat. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengunjungi Bamako pada Februari 2023, menandakan pendalaman hubungan bilateral.

Mali adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi internasional lainnya, termasuk Uni Afrika (UA) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Namun, keanggotaan Mali di Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika sempat ditangguhkan setelah kudeta militer. ECOWAS memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Mali untuk menekan junta agar segera mengembalikan pemerintahan sipil, meskipun sebagian sanksi kemudian dicabut setelah junta menyetujui jadwal transisi (yang kemudian ditunda). Pada Januari 2024, Mali, bersama dengan Burkina Faso dan Niger, mengumumkan penarikan diri dari ECOWAS, menuduh blok tersebut telah menyimpang dari idealisme para pendirinya dan berada di bawah pengaruh kekuatan asing.

Mali juga berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangganya di wilayah Sahel, meskipun tantangan keamanan perbatasan, termasuk bandit lintas batas dan terorisme, tetap menjadi masalah. Penyelesaian konflik regional dan kerja sama dalam isu-isu keamanan merupakan prioritas kebijakan luar negeri Mali. Hubungan dengan Aljazair, yang memainkan peran penting dalam mediasi konflik di Mali utara, tetap menjadi aspek penting dalam diplomasi regional Mali.

Pemerintah Mali juga menghadapi tekanan dari komunitas internasional terkait situasi hak asasi manusia dan penundaan transisi demokrasi. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Mali saat ini sedang mengalami transformasi, dengan penekanan pada kedaulatan nasional, diversifikasi kemitraan, dan upaya untuk mengatasi tantangan keamanan internal yang kompleks. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan bagi dinamika regional dan hubungan Mali dengan komunitas internasional yang lebih luas, terutama dengan pihak-pihak yang terdampak oleh perubahan ini.

5.4. Militer

Angkatan Bersenjata Mali (Forces Armées Maliennes_{Fors Arme Ma-li-enn}^{Bahasa Prancis}, FAMA) bertanggung jawab atas pertahanan teritorial dan keamanan nasional Mali. Militer Mali terdiri dari beberapa cabang utama:

• Angkatan Darat (Armée de Terre_{Ar-me de Ter}^{Bahasa Prancis}): Merupakan komponen terbesar dari angkatan bersenjata, bertanggung jawab atas operasi darat.
• Angkatan Udara (Force Aérienne de la République du Mali_{Fors A-e-ri-enn de la Re-pub-lik dü Ma-li}^{Bahasa Prancis}): Bertugas untuk pertahanan udara dan dukungan operasi darat. Angkatan Udara mengoperasikan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan pesawat angkut.
• Gendarmeri Nasional (Gendarmerie Nationale_{Zhan-dar-me-ri Na-sio-nal}^{Bahasa Prancis}): Merupakan pasukan paramiliter yang memiliki tanggung jawab penegakan hukum di daerah pedesaan dan fungsi kepolisian militer.
• Garda Nasional (Garde Nationale_{Gard Na-sio-nal}^{Bahasa Prancis}): Bertugas melindungi institusi negara, menjaga ketertiban umum, dan berpartisipasi dalam operasi pertahanan.

Ukuran pasti angkatan bersenjata Mali bervariasi, tetapi diperkirakan berjumlah puluhan ribu personel aktif. Peralatan militer Mali sebagian besar berasal dari era Soviet dan Rusia, meskipun negara ini juga menerima bantuan militer dan peralatan dari negara-negara lain, termasuk Prancis (sebelum memburuknya hubungan) dan baru-baru ini Rusia serta Tiongkok.

Tugas utama Angkatan Bersenjata Mali meliputi:

• Mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan negara.
• Melindungi penduduk dan properti dari ancaman internal dan eksternal.
• Berpartisipasi dalam operasi kontra-terorisme dan melawan kelompok pemberontak bersenjata.
• Memberikan dukungan kepada otoritas sipil dalam situasi darurat dan bencana alam.
• Berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Afrika. Mali secara historis telah menjadi kontributor pasukan penjaga perdamaian di berbagai misi di Afrika.

Anggaran pertahanan Mali telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya tantangan keamanan. Namun, militer Mali masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya peralatan modern, logistik yang terbatas, dan kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan. Korupsi dan tata kelola yang buruk juga menjadi masalah dalam sektor pertahanan.

Sejak kudeta militer tahun 2020-an, peran militer dalam politik Mali menjadi sangat dominan. Angkatan Bersenjata Mali saat ini terlibat aktif dalam upaya memerangi kelompok ekstremis dan pemberontak, terutama di wilayah utara dan tengah negara. Mereka juga bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk Grup Wagner Rusia, dalam operasi militer.

Partisipasi Mali dalam operasi penjaga perdamaian internasional telah menjadi aspek penting dari kebijakan luar negerinya, meskipun fokus utama saat ini adalah pada tantangan keamanan internal. Militer Mali telah mendapatkan pengalaman berharga melalui partisipasi dalam misi-misi ini, tetapi juga menghadapi kritik terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa operasi domestik.

6.1. Kota-kota Utama

Mali memiliki beberapa kota utama yang memainkan peran penting dalam aspek ekonomi, budaya, dan administratif negara. Berikut adalah deskripsi singkat tentang beberapa kota utama:

• Bamako: Merupakan ibu kota dan kota terbesar di Mali. Terletak di tepi Sungai Niger di bagian barat daya negara, Bamako adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya Mali. Kota ini mengalami pertumbuhan populasi yang pesat dan merupakan pusat administrasi pemerintahan, perdagangan, industri ringan, dan pendidikan tinggi, termasuk Universitas Bamako. Bamako juga memiliki pelabuhan sungai yang penting dan Bandar Udara Internasional Bamako-Sénou.
• Sikasso: Terletak di selatan Mali, Sikasso adalah kota terbesar kedua dan pusat penting bagi pertanian, terutama produksi kapas, buah-buahan, dan sayuran. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan regional yang strategis karena kedekatannya dengan perbatasan Pantai Gading dan Burkina Faso.
• Ségou: Terletak di tepi Sungai Niger, sekitar 235 km timur laut Bamako, Ségou adalah kota terbesar ketiga dan ibu kota Region Ségou. Kota ini memiliki sejarah yang kaya sebagai bekas ibu kota Kekaisaran Bambara. Ségou adalah pusat pertanian penting, terutama padi dan tebu, berkat proyek irigasi Office du Niger. Kota ini juga dikenal dengan arsitektur lumpur tradisionalnya dan festival budaya.
• Mopti: Dikenal sebagai "Venesia Mali", Mopti terletak di pertemuan Sungai Niger dan Sungai Bani di Delta Niger Dalam. Kota ini adalah pusat perdagangan dan transportasi air yang vital, menghubungkan berbagai wilayah di Mali. Mopti juga merupakan titik transit penting bagi wisatawan yang ingin mengunjungi situs-situs seperti Djenné dan Tanah Dogon. Industri perikanan sangat penting bagi ekonomi Mopti.
• Timbuktu (Tombouctou_Tom-buk-tu^{Bahasa Prancis}): Kota legendaris di tepi selatan Gurun Sahara, Timbuktu memiliki sejarah yang gemilang sebagai pusat perdagangan trans-Sahara dan pembelajaran Islam pada masa Kekaisaran Mali dan Kekaisaran Songhai. Meskipun kejayaannya telah memudar, Timbuktu tetap menjadi pusat budaya dan agama yang penting, dengan Masjid Djingareyber, Masjid Sankore, dan Masjid Sidi Yahya, serta naskah-naskah kuno yang berharga. Timbuktu terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
• Gao: Terletak di tepi Sungai Niger di timur laut Mali, Gao adalah kota terbesar di Mali utara dan bekas ibu kota Kekaisaran Songhai. Gao adalah pusat perdagangan regional dan memiliki signifikansi historis yang besar. Kota ini juga menjadi pusat penting selama konflik Mali Utara, dengan Makam Askia sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO di kota ini.
• Kayes: Terletak di barat Mali, dekat perbatasan dengan Senegal dan Mauritania, Kayes adalah ibu kota Region Kayes. Kota ini merupakan pusat transportasi penting karena dilalui oleh Jalur kereta api Dakar-Niger. Kayes memiliki iklim yang sangat panas dan merupakan pusat perdagangan regional untuk produk pertanian dan ternak.
• Koutiala: Terletak di Region Sikasso, Koutiala adalah pusat produksi kapas utama di Mali dan sering disebut sebagai "ibu kota kapas" Mali.
• Kati: Sebuah kota garnisun penting yang terletak di dekat Bamako, Kati menjadi pusat kegiatan militer dan seringkali memainkan peran kunci dalam peristiwa politik dan kudeta di Mali.

Kota-kota ini mencerminkan keragaman geografis, ekonomi, dan budaya Mali, serta tantangan dan peluang yang dihadapi negara ini dalam pembangunannya.

7.1. Gambaran Umum Ekonomi

Indikator ekonomi utama Mali menunjukkan statusnya sebagai negara berpenghasilan rendah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita termasuk yang terendah di dunia. Pada tahun 2023, PDB nominal diperkirakan sekitar 21.31 B USD dengan PDB per kapita sekitar 912 USD. PDB berdasarkan paritas daya beli (PPP) diperkirakan sekitar 61.63 B USD dengan PDB per kapita PPP sekitar 2.64 K USD. Inflasi dan tingkat pengangguran menjadi masalah yang persisten. Mali menempati peringkat rendah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu peringkat ke-188 dari 193 negara pada tahun 2022, dengan skor 0,410.

Kemiskinan meluas, terutama di daerah pedesaan. Sekitar separuh populasi hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program nasional dan dengan dukungan internasional, tetapi kemajuannya lambat dan sering terhambat oleh faktor-faktor seperti kekeringan, ketidakstabilan, dan pertumbuhan populasi yang cepat. Dari perspektif keadilan sosial, fokus pada peningkatan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta pemberdayaan kelompok rentan, menjadi krusial.

Mali adalah anggota Zona Franc CFA Afrika Barat, yang menggunakan Franc CFA Afrika Barat (XOF) sebagai mata uangnya. Mata uang ini dipatok ke Euro. Keanggotaan dalam zona moneter ini memberikan stabilitas mata uang tetapi juga membatasi fleksibilitas kebijakan moneter nasional. Mali juga merupakan anggota Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan Organisasi untuk Harmonisasi Hukum Bisnis di Afrika (OHADA).

Mali menjalani reformasi ekonomi sejak tahun 1988 dengan menandatangani perjanjian dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Selama periode 1988 hingga 1996, pemerintah Mali sebagian besar mereformasi perusahaan publik. Sejak perjanjian tersebut, enam belas perusahaan diprivatisasi, dua belas diprivatisasi sebagian, dan dua puluh dilikuidasi. Pada tahun 2005, pemerintah Mali menyerahkan perusahaan kereta api kepada Savage Corporation. Dua perusahaan besar, Societé de Telecommunications du Mali (SOTELMA) dan Cotton Ginning Company (CMDT), diharapkan akan diprivatisasi pada tahun 2008.

Indeks Inovasi Global menempatkan Mali di peringkat ke-136 dari 139 negara pada tahun 2024.

7.2. Industri Utama

Sektor ekonomi Mali didominasi oleh beberapa industri utama:

• Pertanian: Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Mali, mempekerjakan sekitar 80% tenaga kerja dan menyumbang sebagian besar PDB. Tanaman utama meliputi:
  • Kapas: Kapas adalah tanaman ekspor terbesar Mali dan menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak petani. Mali adalah salah satu produsen kapas terbesar di Afrika.
  • Padi: Padi ditanam secara luas, terutama di daerah irigasi di sepanjang Sungai Niger, seperti di Office du Niger.
  • Sorgum dan Milet: Merupakan tanaman pangan pokok bagi sebagian besar penduduk, terutama di daerah kering dan semi-kering.
  • Tanaman lain: Jagung, sayuran, tembakau, kacang tanah, dan tanaman pohon seperti mangga juga dibudidayakan.

  Kondisi tenaga kerja di sektor pertanian seringkali sulit, dengan upah rendah dan ketergantungan pada curah hujan. Isu lingkungan seperti desertifikasi, deforestasi, dan erosi tanah mengancam keberlanjutan sektor ini.

  • Peternakan: Peternakan merupakan kegiatan ekonomi penting, terutama di wilayah Sahel dan utara. Ternak meliputi sapi, kambing, domba, dan unta. Produk peternakan seperti daging, susu, dan kulit diekspor ke negara-negara tetangga. Konflik antara petani dan peternak terkait akses ke padang rumput dan air sering terjadi.

  

  • Pertambangan: Sektor pertambangan, terutama emas, telah menjadi sumber pendapatan ekspor utama Mali dalam beberapa dekade terakhir. Mali adalah salah satu produsen emas terbesar di Afrika. Tambang emas skala besar dioperasikan oleh perusahaan internasional, sementara penambangan emas skala kecil (artisanal) juga melibatkan banyak penduduk lokal. Selain emas, Mali memiliki cadangan fosfat, batu gamping, dan garam. Isu terkait kondisi tenaga kerja di tambang, dampak lingkungan, dan pembagian keuntungan yang adil menjadi perhatian penting.
  • Perikanan: Perikanan, terutama di Sungai Niger dan Delta Niger Dalam, menyediakan sumber makanan dan mata pencaharian penting bagi banyak komunitas. Ikan asap dan ikan kering diekspor ke pasar regional. Penangkapan ikan berlebihan dan degradasi lingkungan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

  Industri manufaktur di Mali relatif kecil dan terbatas, sebagian besar terkonsentrasi pada pengolahan produk pertanian (seperti penggilingan padi dan pemintalan kapas) dan produksi barang konsumsi ringan. Sektor jasa, termasuk perdagangan, transportasi, dan pariwisata (meskipun pariwisata sangat terdampak oleh ketidakstabilan keamanan), juga berkontribusi pada ekonomi Mali.

7.3. Energi

Pasokan energi di Mali merupakan tantangan signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Negara ini sangat bergantung pada biomassa (kayu bakar dan arang) untuk kebutuhan energi rumah tangga, yang berkontribusi terhadap deforestasi dan masalah lingkungan lainnya.

Produksi listrik di Mali terpusat pada tenaga air dan pembangkit listrik termal (diesel). Pembangkit listrik tenaga air utama terdapat di sepanjang Sungai Niger dan Sungai Senegal, seperti Bendungan Manantali (dimiliki bersama dengan Senegal dan Mauritania) dan Bendungan Sélingué. Namun, kapasitas pembangkit listrik tenaga air dapat berfluktuasi tergantung pada curah hujan dan debit sungai.

Pasokan listrik secara keseluruhan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama di daerah perkotaan. Pemadaman listrik sering terjadi dan menjadi kendala bagi kegiatan ekonomi dan kualitas hidup. Aksesibilitas energi, terutama listrik, bagi seluruh lapisan masyarakat masih sangat terbatas, khususnya di daerah pedesaan. Hanya sebagian kecil populasi yang memiliki akses ke jaringan listrik nasional.

Pemerintah Mali berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan memperluas akses energi melalui berbagai proyek, termasuk pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya. Potensi tenaga surya di Mali sangat besar mengingat paparan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Investasi dalam infrastruktur energi, efisiensi energi, dan diversifikasi sumber energi menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan listrik dan air dikelola oleh Energie du Mali (EDM). Pada tahun 2002, 700 GWh tenaga air diproduksi di Mali. Hanya 55% populasi di perkotaan yang memiliki akses ke EDM.

7.4. Transportasi dan Infrastruktur

Jaringan transportasi dan infrastruktur di Mali menghadapi tantangan besar karena luasnya wilayah negara, kondisi geografis yang sulit (termasuk Gurun Sahara), dan kurangnya investasi. Namun, beberapa komponen penting infrastruktur mendukung pergerakan orang dan barang:

• Jalan Raya: Jaringan jalan raya adalah moda transportasi utama di Mali. Beberapa jalan arteri utama menghubungkan ibu kota Bamako dengan kota-kota regional dan negara-negara tetangga. Namun, banyak jalan, terutama di daerah pedesaan dan utara, tidak beraspal dan dalam kondisi buruk, terutama selama musim hujan. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya transportasi.
• Kereta Api: Jalur kereta api Dakar-Niger adalah satu-satunya jalur kereta api utama di Mali, menghubungkan Bamako dengan pelabuhan Dakar di Senegal. Jalur ini secara historis penting untuk perdagangan ekspor-impor Mali. Namun, operasional jalur kereta api ini sering menghadapi masalah teknis dan keuangan.
• Penerbangan: Bandar Udara Internasional Bamako-Sénou adalah bandara internasional utama Mali, melayani penerbangan ke berbagai tujuan di Afrika dan Eropa. Terdapat juga beberapa bandara domestik yang lebih kecil di kota-kota regional. Transportasi udara penting untuk perjalanan jarak jauh di dalam negeri, terutama ke wilayah utara yang sulit dijangkau melalui darat. Di Mali, terdapat sekitar 29 bandara, di mana 8 di antaranya memiliki landasan pacu beraspal.
• Transportasi Air: Sungai Niger adalah jalur air penting untuk transportasi, terutama di wilayah yang tidak terjangkau oleh jalan raya. Kapal dan perahu tradisional digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang di sepanjang sungai, terutama selama musim hujan ketika debit air tinggi. Pelabuhan sungai utama terdapat di Bamako, Mopti, Ségou, dan Gao.
• Logistik: Sistem logistik di Mali masih berkembang. Biaya transportasi yang tinggi dan waktu tempuh yang lama menjadi kendala bagi perdagangan dan kegiatan ekonomi.
• Infrastruktur Telekomunikasi: Akses terhadap layanan telekomunikasi, termasuk telepon seluler dan internet, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah perkotaan. Namun, penetrasi internet masih relatif rendah, dan kualitas layanan dapat bervariasi. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerataan akses terhadap infrastruktur transportasi dan telekomunikasi menjadi tantangan. Wilayah utara dan pedesaan seringkali kurang terlayani dibandingkan dengan wilayah selatan dan perkotaan. Investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola sektor transportasi, menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan konektivitas di seluruh negeri.

8.1. Demografi

Pada tahun 2024, populasi Mali diperkirakan sekitar 21,99 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk Mali termasuk yang tertinggi di dunia, sekitar 2,98% per tahun (estimasi 2010-2015). Struktur usia penduduk sangat muda, dengan sekitar 47% penduduk berusia di bawah 15 tahun, 50% berusia 15-64 tahun, dan hanya 3% berusia 65 tahun ke atas (estimasi 2024). Usia median adalah 16,4 tahun.

Kepadatan penduduk Mali relatif rendah, sekitar 11,7 jiwa per kilometer persegi, tetapi distribusi penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk (lebih dari 90%) tinggal di wilayah selatan negara yang lebih subur, terutama di sekitar Bamako, ibu kota dan kota terbesar. Wilayah utara yang merupakan bagian dari Gurun Sahara sangat jarang penduduknya.

Tingkat urbanisasi di Mali terus meningkat, meskipun mayoritas penduduk (sekitar 68% pada tahun 2002) masih tinggal di daerah pedesaan. Sekitar 5-10% penduduk Mali adalah nomaden.

Angka kelahiran pada tahun 2024 adalah 40 kelahiran per 1.000 penduduk, dan tingkat kesuburan total pada tahun 2024 adalah 5,35 anak per wanita. Angka kematian pada tahun 2024 adalah 8,1 kematian per 1.000 penduduk. Harapan hidup saat lahir adalah 63,2 tahun secara total (60,9 tahun untuk pria dan 65,6 tahun untuk wanita). Mali memiliki salah satu tingkat kematian bayi tertinggi di dunia, yaitu 57,4 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

8.2. Kelompok Etnis

Mali adalah negara multietnis dengan keragaman budaya yang kaya. Kelompok etnis utama meliputi:

• Orang Bambara: Merupakan kelompok etnis terbesar, mencakup sekitar 33,3% dari populasi. Mereka sebagian besar tinggal di wilayah selatan dan tengah Mali dan secara tradisional adalah petani. Bahasa Bambara adalah lingua franca yang paling banyak digunakan di Mali.
• Orang Fulani (juga dikenal sebagai Peuhl, Fula, atau Fulbe): Merupakan kelompok etnis terbesar kedua, sekitar 13,3% dari populasi. Mereka tersebar di seluruh Afrika Barat dan di Mali terkonsentrasi di wilayah tengah (terutama Delta Niger Dalam) dan utara. Secara tradisional, Fulani adalah peternak nomaden atau semi-nomaden, meskipun banyak juga yang telah menetap dan bertani.

• Orang Soninke (juga dikenal sebagai Sarakolé atau Marka): Sekitar 9,8% dari populasi. Mereka adalah keturunan pendiri Kekaisaran Ghana dan secara tradisional adalah pedagang dan petani. Mereka tinggal terutama di wilayah barat Mali.
• Orang Senufo / Orang Bwa: Sekitar 9,6% dari populasi. Mereka adalah kelompok petani yang tinggal di wilayah selatan Mali, dekat perbatasan dengan Pantai Gading dan Burkina Faso. Mereka dikenal dengan seni ukir kayu dan topeng tradisionalnya.
• Orang Mandinka (juga dikenal sebagai Malinké): Sekitar 8,8% dari populasi. Mereka terkait erat dengan Bambara dan merupakan keturunan pendiri Kekaisaran Mali. Mereka tinggal di wilayah barat daya Mali.
• Orang Dogon: Sekitar 8,7% dari populasi. Mereka terkenal karena desa-desa unik mereka yang dibangun di tebing Tebing Bandiagara (Situs Warisan Dunia UNESCO) dan tradisi budaya serta kosmologi mereka yang kompleks. Mereka sebagian besar adalah petani.
• Orang Songhai: Sekitar 5,9% dari populasi. Mereka adalah keturunan pendiri Kekaisaran Songhai dan tinggal terutama di sepanjang Sungai Niger di wilayah timur Mali, di sekitar kota Gao dan Timbuktu.
• Orang Tuareg: Sekitar 3,5% dari populasi. Mereka adalah kelompok Berber nomaden atau semi-nomaden yang tinggal di wilayah Gurun Sahara di utara Mali. Mereka memiliki budaya dan bahasa (Tamasheq) yang khas dan secara historis memainkan peran penting dalam perdagangan trans-Sahara.
• Orang Bobo: Sekitar 2,1% dari populasi. Mereka adalah kelompok petani yang tinggal di wilayah tenggara Mali, dekat perbatasan dengan Burkina Faso.
• Kelompok etnis lainnya: Mencakup berbagai kelompok yang lebih kecil, seperti Bozo (nelayan di Sungai Niger), Kassonké, dan Samogo. Terdapat juga komunitas Arab (Moors) yang dikenal sebagai Azawagh Arab, terutama di utara, yang berbicara bahasa Arab Hassaniya.

Hubungan antar-etnis di Mali secara historis relatif damai, dengan interaksi dan perkawinan campuran yang umum terjadi. Namun, konflik sumber daya, ketidaksetaraan ekonomi, dan manipulasi politik kadang-kadang memicu ketegangan etnis, terutama di wilayah utara dan tengah. Perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan promosi dialog antar-etnis menjadi penting untuk menjaga keharmonisan sosial di Mali. Sekitar 800.000 orang di Mali adalah keturunan budak. Perbudakan telah berlangsung di Mali selama berabad-abad. Populasi Arab mempertahankan budak hingga abad ke-20, sampai perbudakan ditekan oleh otoritas Sudan Prancis sekitar pertengahan abad ke-20. Masih ada hubungan perbudakan turun-temurun tertentu, dan menurut beberapa perkiraan, hingga saat ini sekitar 200.000 orang Mali masih diperbudak. Beberapa keturunan campuran Eropa/Afrika dari Muslim keturunan Spanyol, serta Prancis, Irlandia, Italia, dan Portugis, tinggal di Mali, di mana mereka dikenal sebagai orang Arma (1% dari populasi negara).

8.3. Bahasa

Mali adalah negara multilingual dengan keragaman bahasa yang kaya. Pada Juli 2023, melalui konstitusi baru, 13 bahasa nasional ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Bahasa-bahasa tersebut adalah:

• Bahasa Bambara
• Bahasa Bobo
• Bahasa Bozo
• Bahasa Dogon (Dogon So)
• Bahasa Fula (Fulfulde)
• Bahasa Arab Hassaniya
• Bahasa Kassonke (Xaasongaxango)
• Bahasa Maninka (Malinké)
• Bahasa Minyanka (Mamara)
• Bahasa Senufo (Senara)
• Bahasa Songhai (Koyraboro Senni)
• Bahasa Soninke (Sarakolé)
• Bahasa Tamasheq (bahasa Tuareg)

Sebelumnya, bahasa Prancis adalah satu-satunya bahasa resmi sejak masa kolonial. Dengan konstitusi baru, status bahasa Prancis diubah menjadi bahasa kerja. Negara juga dapat mengadopsi bahasa lain sebagai bahasa kerja jika diperlukan.

Bahasa Bambara adalah lingua franca yang paling banyak digunakan di Mali, dipahami dan dituturkan oleh sekitar 80% populasi, terutama di wilayah selatan dan tengah. Bahasa ini memainkan peran penting dalam komunikasi antar-etnis, perdagangan, dan media massa.

Selain 13 bahasa resmi tersebut, terdapat lebih dari 40 bahasa Afrika lainnya yang dituturkan oleh berbagai kelompok etnis di Mali. Setiap kelompok etnis umumnya memiliki bahasa ibu sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks budaya lokal. Penggunaan bahasa-bahasa nasional didorong dalam pendidikan non-formal dan dalam upaya pelestarian warisan budaya. Perubahan status bahasa ini mencerminkan upaya pemerintah Mali untuk mempromosikan bahasa-bahasa nasional dan memperkuat identitas budaya Mali pasca-kolonial.

8.4. Agama

Mayoritas penduduk Mali menganut agama Islam. Diperkirakan sekitar 90-95% populasi adalah Muslim, sebagian besar mengikuti mazhab Sunni dengan pengaruh tradisi Sufisme yang kuat, terutama Tarekat Tijaniyah dan Tarekat Qadiriyah. Islam diperkenalkan ke Afrika Barat pada abad ke-11 melalui perdagangan trans-Sahara dan telah menjadi agama dominan di wilayah tersebut selama berabad-abad. Kota-kota seperti Timbuktu dan Djenné pernah menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal di dunia.

Sekitar 5% populasi menganut agama Kristen, dengan mayoritas adalah Katolik Roma dan sebagian kecil Protestan. Kehadiran Kristen di Mali sebagian besar merupakan hasil dari kegiatan misionaris selama periode kolonial dan pasca-kolonial.

Sekitar 5% lainnya (atau kurang, tergantung sumber) masih menganut agama tradisional Afrika atau kepercayaan adat, seperti agama Dogon. Namun, banyak praktik kepercayaan adat ini telah terintegrasi atau dipengaruhi oleh Islam. Ateisme dan agnostisisme diyakini jarang terjadi di kalangan orang Mali, yang sebagian besar mempraktikkan agama mereka sehari-hari.

Konstitusi Mali menetapkan negara sebagai negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama. Pemerintah secara umum menghormati hak ini, dan hubungan antarumat beragama di Mali secara historis cukup harmonis. Islam yang dipraktikkan di Mali secara tradisional bersifat moderat dan toleran, serta telah beradaptasi dengan kondisi lokal.

Namun, sejak konflik Mali Utara pada tahun 2012 dan munculnya kelompok-kelompok ekstremis Islam di wilayah utara, terjadi peningkatan intoleransi agama dan serangan terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan dengan interpretasi Islam yang kaku. Kelompok-kelompok ini memberlakukan hukum Syariah secara paksa, menghancurkan situs-situs suci Sufi, dan menargetkan umat Kristen serta Muslim moderat. Meskipun demikian, mayoritas penduduk Mali tetap menganut praktik Islam yang toleran dan damai.

8.5. Pendidikan

Sistem pendidikan di Mali menghadapi berbagai tantangan, meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan publik di Mali pada prinsipnya disediakan secara gratis dan wajib belajar selama sembilan tahun, antara usia tujuh hingga enam belas tahun. Sistem ini mencakup enam tahun pendidikan dasar (dimulai pada usia 7 tahun) diikuti oleh enam tahun pendidikan menengah (tiga tahun siklus pertama dan tiga tahun siklus kedua).

Namun, angka partisipasi sekolah dasar yang sebenarnya masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan anak perempuan. Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmampuan keluarga untuk menutupi biaya seragam, buku, perlengkapan sekolah, dan biaya lain yang diperlukan untuk bersekolah. Pada tahun 2017, angka partisipasi sekolah dasar adalah 61% (65% laki-laki dan 58% perempuan). Pada akhir 1990-an, angka partisipasi sekolah menengah adalah 15% (20% laki-laki dan 10% perempuan).

Sistem pendidikan juga terkendala oleh kurangnya sekolah di daerah pedesaan, serta kekurangan guru yang berkualitas dan materi pembelajaran. Konflik dan ketidakamanan di beberapa wilayah, terutama di utara dan tengah, telah menyebabkan penutupan banyak sekolah dan mengganggu akses pendidikan bagi ribuan anak.

Tingkat melek huruf di Mali diperkirakan berkisar antara 27-30% hingga 46,4%, dengan tingkat melek huruf perempuan secara signifikan lebih rendah daripada laki-laki. Upaya untuk meningkatkan melek huruf dilakukan melalui program pendidikan formal dan non-formal.

Pendidikan tinggi di Mali disediakan oleh beberapa universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Universitas Bamako, yang mencakup empat universitas konstituen, adalah universitas terbesar di negara ini dan menampung sekitar 60.000 mahasiswa sarjana dan pascasarjana.

Fokus pada kesetaraan akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan dan anak-anak di daerah terpencil atau terdampak konflik, menjadi prioritas. Peningkatan kualitas pengajaran, penyediaan infrastruktur sekolah yang memadai, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Mali.

8.6. Kesehatan

Mali menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang signifikan, yang terkait erat dengan kemiskinan, malnutrisi, serta kurangnya higiene dan sanitasi yang memadai. Indikator kesehatan dan pembangunan Mali termasuk yang terburuk di dunia. Harapan hidup saat lahir diperkirakan 63,2 tahun pada tahun 2024. Pada tahun 2000, diperkirakan 62-65% populasi memiliki akses ke air minum yang aman dan hanya 69% yang memiliki akses ke layanan sanitasi dalam bentuk apa pun. Pada tahun 2001, pengeluaran pemerintah umum untuk kesehatan berjumlah sekitar 4 USD per kapita dengan kurs rata-rata.

Fasilitas medis di Mali sangat terbatas, dan obat-obatan seringkali langka. Malaria dan penyakit lain yang ditularkan melalui artropoda umum terjadi di Mali, begitu juga dengan sejumlah penyakit menular seperti kolera dan tuberkulosis. Populasi Mali juga menderita tingkat malnutrisi anak yang tinggi dan tingkat imunisasi yang rendah. Diperkirakan 1,9% populasi dewasa dan anak-anak terjangkit HIV/AIDS pada tahun tersebut, salah satu tingkat terendah di Afrika Sub-Sahara.

Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius adalah praktik sunat perempuan (Female Genital Mutilation/FGM). Diperkirakan 85%-91% anak perempuan dan perempuan Mali telah mengalami FGM (data tahun 2006 dan 2001). Praktik ini memiliki konsekuensi kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang parah.

Angka kematian bayi dan balita di Mali termasuk yang tertinggi di dunia. Penyebab utama kematian anak adalah penyakit yang dapat dicegah seperti malaria, diare, dan pneumonia, yang diperburuk oleh malnutrisi.

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan gizi dan mengurangi masalah kesehatan terkait dengan mendorong perempuan untuk membuat versi bergizi dari resep lokal. Sebagai contoh, Institut Penelitian Tanaman Internasional untuk Daerah Tropis Semi-Kering (ICRISAT) dan Yayasan Aga Khan, melatih kelompok perempuan untuk membuat equinut, versi sehat dan bergizi dari resep tradisional di-dèguè (terdiri dari pasta kacang, madu, dan tepung millet atau beras). Tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi dan mata pencaharian dengan menghasilkan produk yang dapat dibuat dan dijual oleh perempuan, dan yang akan diterima oleh masyarakat lokal karena warisan lokalnya.

Pemerintah Mali, dengan dukungan dari organisasi internasional dan LSM, berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu, anak-anak, dan penduduk di daerah terpencil. Program-program kesehatan meliputi vaksinasi, pencegahan dan pengobatan malaria, peningkatan gizi, serta promosi kesehatan reproduksi. Namun, tantangan seperti kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang tidak memadai, dan pendanaan yang terbatas terus menghambat kemajuan sektor kesehatan. Konflik dan ketidakamanan di beberapa wilayah juga mempersulit akses ke layanan kesehatan.

Pada tahun 2024, sekitar 7,1 juta orang di Mali, termasuk lebih dari 3,8 juta anak-anak, membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak akibat meningkatnya konflik dan krisis iklim. UNICEF mengintensifkan upayanya untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan, sambil mengajukan banding sebesar 133.50 M USD untuk mengatasi kebutuhan ini. Situasinya mengerikan, dengan lebih dari 522.000 anak tidak memiliki akses ke pendidikan dan jutaan lainnya berisiko kekurangan gizi di tengah respons kemanusiaan yang kekurangan dana.

8.7. Hak Asasi Manusia dan Isu Sosial

Situasi hak asasi manusia di Mali menghadapi tantangan serius akibat kudeta militer, konflik yang sedang berlangsung, dan masalah sosial yang mendalam. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan terjadi, mempengaruhi kebebasan sipil dan politik masyarakat.

• Dampak Kudeta dan Konflik: Kudeta militer tahun 2020 dan 2021 serta konflik bersenjata yang terus berlanjut di wilayah utara dan tengah Mali telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Ini termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pasukan keamanan pemerintah, kelompok bersenjata non-negara, dan milisi etnis. Akses terhadap keadilan bagi para korban seringkali terbatas.
• Kebebasan Pers: Kebebasan pers dan berekspresi menghadapi tekanan di bawah pemerintahan junta militer. Jurnalis dan media yang kritis terhadap pemerintah seringkali menghadapi intimidasi, pelecehan, dan pembatasan. Beberapa media independen telah ditutup atau operasinya dibatasi.
• Pekerja Anak: Pekerja anak masih menjadi masalah yang signifikan di Mali, terutama di sektor pertanian, pertambangan emas skala kecil, dan pekerjaan rumah tangga. Anak-anak seringkali bekerja dalam kondisi berbahaya dan dieksploitasi, yang menghambat akses mereka ke pendidikan dan perkembangan yang sehat.
• Perbudakan Modern: Meskipun secara resmi dihapuskan, praktik perbudakan berdasarkan keturunan (descent-based slavery) masih dilaporkan terjadi di beberapa bagian Mali, terutama di wilayah utara. Individu yang dianggap keturunan budak seringkali menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Upaya untuk memberantas praktik ini dan melindungi hak-hak korban masih belum memadai.
• Kesetaraan Gender: Perempuan di Mali menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Tingkat kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan sunat perempuan, masih tinggi. Akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kepemilikan tanah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi masih terbatas. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, implementasinya seringkali lemah. Pada tahun 2017, Mali menempati peringkat ke-157 dari 160 negara dalam indeks ketidaksetaraan gender yang dilaporkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konstitusi Mali menyatakan bahwa ia melindungi hak-hak perempuan, namun banyak undang-undang yang ada mendiskriminasi perempuan. Ketentuan dalam undang-undang membatasi kekuasaan pengambilan keputusan perempuan setelah menikah, di mana suami menjadi lebih tinggi dari istrinya. Perempuan disalahkan karena tidak menjaga penampilan suami mereka dan juga disalahkan atas tindakan anak-anak mereka jika mereka berperilaku buruk, yang mendorong sikap budaya bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh gagasan bahwa politik terkait dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus menghindari sektor ini. Pendidikan juga merupakan bidang di mana anak laki-laki mendominasi, karena merupakan investasi yang lebih baik bagi orang tua.
• Situasi Keamanan: Ketidakamanan yang meluas akibat konflik dan aktivitas kriminal berdampak negatif pada hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, keamanan pribadi, dan kebebasan bergerak. Warga sipil seringkali terjebak dalam baku tembak atau menjadi sasaran serangan. Pengungsian internal dan eksternal yang besar telah menciptakan krisis kemanusiaan.

Organisasi hak asasi manusia nasional dan internasional terus memantau situasi di Mali dan menyerukan perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi semua warga negara. Upaya untuk memperkuat supremasi hukum, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan mengatasi akar penyebab konflik dan masalah sosial menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai di Mali. Pada tahun 2024, para pejabat Mali menyetujui RUU yang mengkriminalisasi hubungan homoseksual antara pasangan sesama jenis.

9.1. Musik

Musik adalah salah satu aspek budaya Mali yang paling terkenal di dunia. Tradisi musik Mali berakar kuat pada sejarah lisan yang diwariskan oleh para griot (juga dikenal sebagai jeli_zhe-li^{Bahasa Prancis}), yaitu penyair, sejarawan, dan musisi keliling yang bertugas menjaga dan menyampaikan sejarah, silsilah, dan cerita melalui lagu dan musik.

Beberapa ciri khas musik Mali meliputi:

• Instrumen Tradisional: Instrumen musik tradisional Mali sangat beragam, termasuk kora (alat musik dawai sejenis harpa-lute), ngoni (alat musik dawai sejenis lute), balafon (alat musik perkusi sejenis xilofon), dan berbagai jenis drum seperti djembe.
• Pengaruh Islam dan Tradisi Lokal: Musik Mali seringkali memadukan pengaruh Islam dengan tradisi musik lokal pra-Islam, menciptakan suara yang unik dan khas.
• Musisi Terkenal: Mali telah melahirkan banyak musisi terkenal dunia, di antaranya:
  • Salif Keita: Salah satu penyanyi Afro-pop paling terkenal, dikenal dengan suaranya yang kuat dan lirik yang bermakna sosial.
  • Ali Farka Touré: Gitaris legendaris yang memadukan blues Amerika dengan musik tradisional Songhai dan Fulani. Ia memenangkan beberapa Penghargaan Grammy.
  • Toumani Diabaté: Pemain kora virtuoso yang berasal dari keluarga griot terkenal. Ia dikenal karena kolaborasinya dengan musisi dari berbagai genre.
  • Tinariwen: Grup musik Tuareg yang mempopulerkan genre "desert blues", menggabungkan musik tradisional Tuareg dengan rock dan blues Barat. Mereka juga memenangkan Penghargaan Grammy.
  • Oumou Sangaré: Penyanyi Wassoulou yang kuat dan berpengaruh, dikenal karena lagu-lagunya yang memperjuangkan hak-hak perempuan.
  • Amadou & Mariam: Duo suami-istri tunanetra yang terkenal dengan musik Afro-pop mereka yang ceria dan melodis.
  • Habib Koité: Gitaris dan penyanyi yang menggabungkan berbagai gaya musik Mali.
  • Rokia Traoré: Penyanyi dan penulis lagu yang inovatif, memadukan tradisi Mali dengan pengaruh modern.
  • Fatoumata Diawara: Penyanyi, penulis lagu, dan aktris yang sedang naik daun, dikenal dengan suara khas dan penampilan panggungnya yang energik.
  • Bassekou Kouyate: Pemain ngoni virtuoso yang telah membawa instrumen ini ke panggung dunia.
  • Khaira Arby: Penyanyi wanita dari Timbuktu yang dikenal dengan musik "desert blues" dan vokalnya yang kuat.

  Tren musik kontemporer di Mali juga berkembang pesat, dengan banyak artis muda yang menggabungkan elemen tradisional dengan hip-hop, R&B, dan genre modern lainnya. Musik memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan budaya Mali, dari upacara adat hingga perayaan modern. Tarian juga memainkan peran besar dalam budaya Mali. Pesta dansa adalah acara umum di antara teman-teman, dan tarian topeng tradisional dilakukan pada acara-acara seremonial.

9.2. Sastra

Sastra Mali memiliki tradisi lisan yang kaya dan panjang, yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para griot (jeli). Para griot adalah penyair, sejarawan, dan pendongeng yang menghafal dan menceritakan epos, legenda, silsilah, dan peristiwa sejarah melalui lagu dan narasi. Epos Sundiata, yang menceritakan kisah pendiri Kekaisaran Mali, adalah salah satu karya sastra lisan terpenting dari wilayah ini.

Amadou Hampâté Bâ (1900/1901-1991) adalah seorang penulis, sejarawan, dan etnolog Mali yang terkenal karena upayanya mendokumentasikan dan melestarikan tradisi lisan Afrika Barat. Ia sering disebut sebagai "penjaga tradisi lisan" dan karyanya sangat penting dalam memahami budaya dan sejarah Mali.

Sastra modern Mali mulai berkembang pada periode kolonial dan pasca-kolonial, dengan penulis yang menulis dalam bahasa Prancis maupun bahasa-bahasa nasional. Beberapa penulis utama Mali meliputi:

• Yambo Ouologuem (1940-2017): Novelis yang terkenal dengan karyanya Le devoir de violence_{Lö de-vwar de vio-lons}^{Bahasa Prancis} (Bound to Violence), yang memenangkan Prix Renaudot pada tahun 1968. Novel ini kontroversial karena tuduhan plagiarisme, tetapi tetap dianggap sebagai karya penting dalam sastra Afrika pasca-kolonial.
• Massa Makan Diabaté (1938-1988): Penulis yang dikenal karena novel, drama, dan esainya yang mengeksplorasi tema-tema sosial dan budaya Mali. Ia juga seorang griot dan menerjemahkan banyak karya sastra lisan ke dalam bahasa Prancis.
• Moussa Konaté (1951-2013): Penulis novel detektif, cerita anak-anak, dan esai. Ia juga pendiri festival sastra Etonnants Voyageurs di Bamako.
• Fily Dabo Sissoko (1900-1964): Seorang politisi dan penyair, salah satu tokoh awal sastra modern Mali.
• Modibo Sounkalo Keita: Penulis dan intelektual.
• Baba Traoré: Penulis yang berkontribusi pada perkembangan sastra Mali.

Perkembangan sastra modern di Mali terus berlanjut, dengan penulis-penulis muda yang mengeksplorasi berbagai tema dan genre. Tantangan seperti tingkat melek huruf yang rendah dan terbatasnya akses ke penerbitan masih ada, tetapi semangat sastra di Mali tetap hidup.

9.3. Kuliner

Kuliner Mali mencerminkan keragaman etnis dan geografis negara tersebut, serta ketersediaan bahan makanan lokal. Makanan pokok utama adalah biji-bijian sereal seperti beras, milet, dan sorgum. Jagung juga umum digunakan. Biji-bijian ini biasanya diolah menjadi bubur kental (seperti tô atau fufu) atau nasi, yang kemudian disajikan dengan berbagai macam saus.

Saus tradisional Mali seringkali dibuat dari sayuran daun seperti daun bayam, daun baobab, atau daun singkong, yang dimasak dengan minyak kacang, tomat, bawang, dan bumbu rempah. Saus kacang (dikenal sebagai maafe atau tigadèguèna) juga sangat populer dan biasanya dibuat dari selai kacang, tomat, dan daging.

Hidangan daging umumnya menggunakan daging ayam, kambing, sapi, atau domba, yang seringkali dipanggang, direbus, atau dimasak dalam saus. Ikan, terutama dari Sungai Niger, juga merupakan sumber protein penting dan seringkali diasap, dikeringkan, atau dimasak segar.

Beberapa hidangan dan minuman khas Mali meliputi:

• Tô (atau Tuwo): Bubur kental yang terbuat dari tepung milet, sorgum, atau jagung, disajikan dengan saus.
• Maafe (atau Tigadèguèna): Rebusan daging atau ikan dengan saus kacang kental.
• Nasi Jollof: Hidangan nasi populer di Afrika Barat, dimasak dengan tomat, bawang, dan bumbu, seringkali disajikan dengan daging atau ikan.
• Fakoye: Saus khas dari Mali utara, dibuat dari daun tanaman Corchorus olitorius yang dikeringkan dan dihaluskan, dimasak dengan daging (biasanya domba) dan rempah-rempah.
• Couscous Mali: Variasi couscous yang disajikan dengan sayuran dan daging.
• Djablani (atau Djouka): Bubur manis yang terbuat dari beras atau milet, dicampur dengan susu, gula, dan rempah-rempah.
• Teh Mali: Minuman teh hijau manis yang sangat populer dan sering disajikan dalam tiga putaran dengan rasa yang berbeda-beda (pahit, manis, lebih manis). Prosesi minum teh ini merupakan bagian penting dari keramahan dan interaksi sosial di Mali.
• Jus Buah Lokal: Seperti jus jahe (gingembre_jahe^{Bahasa Prancis}), jus bunga kembang sepatu (bissap_{kembang sepatu}^{Bahasa Prancis}), dan jus buah baobab (bouye_{buah baobab}^{Bahasa Prancis}).

Kuliner Mali bervariasi antar wilayah, mencerminkan perbedaan budaya dan ketersediaan bahan makanan. Makanan seringkali dimakan bersama-sama dari satu wadah besar, menggunakan tangan kanan.

9.4. Olahraga

Olahraga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Mali. Beberapa cabang olahraga populer meliputi:

• Sepak Bola: Merupakan olahraga paling populer di Mali, seperti halnya di banyak negara Afrika lainnya. Tim nasional sepak bola Mali, yang dijuluki "Les Aigles" (Sang Elang), telah mencapai kesuksesan di tingkat kontinental, termasuk menjadi runner-up di Piala Afrika 1972. Mali juga menjadi tuan rumah Piala Afrika 2002. Banyak pemain sepak bola Mali yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa. Liga domestik Mali juga aktif, dengan klub-klub seperti Djoliba AC, Stade Malien, dan AS Real Bamako yang berbasis di ibu kota menjadi yang paling populer. Permainan sepak bola informal sering dimainkan oleh anak-anak muda menggunakan bola yang terbuat dari kain bekas.
• Bola Basket: Bola basket juga merupakan olahraga utama yang populer, terutama di kalangan pemuda perkotaan. Tim nasional bola basket wanita Mali telah mencapai kesuksesan signifikan di tingkat Afrika dan bahkan berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas 2008 di Beijing, dipimpin oleh Hamchetou Maiga. Tim nasional pria juga aktif berkompetisi.
• Gulat Tradisional (La Lutte Traditionnelle_{La Lüt Tra-di-sio-nel}^{Bahasa Prancis}): Gulat tradisional adalah olahraga asli yang populer di berbagai wilayah Mali. Pertandingan gulat seringkali menjadi bagian dari festival budaya dan perayaan lokal. Meskipun popularitasnya agak menurun dalam beberapa tahun terakhir, gulat tradisional tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Mali.
• Oware: Permainan papan strategi yang merupakan varian dari mancala, adalah hiburan yang umum di Mali dan dimainkan oleh orang-orang dari segala usia.
• Atletik dan Cabang Olahraga Lainnya: Cabang olahraga lain seperti atletik juga memiliki pengikut, meskipun tidak sepopuler sepak bola atau bola basket.

Mali memiliki tim nasional bola voli pantai putra yang berkompetisi di Piala Kontinental Bola Voli Pantai CAVB 2018-2020. Pemerintah dan berbagai organisasi olahraga berupaya untuk mengembangkan infrastruktur olahraga dan mempromosikan partisipasi dalam berbagai cabang olahraga di seluruh negeri.

9.5. Media Massa

Media massa di Mali telah berkembang pesat sejak transisi menuju demokrasi pada awal 1990-an, meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk kendala ekonomi, infrastruktur yang terbatas, dan tekanan politik.

• Surat Kabar: Terdapat beberapa surat kabar harian dan mingguan yang terbit di Mali, sebagian besar berbasis di Bamako. Beberapa surat kabar utama meliputi L'Essor (surat kabar pemerintah), Les Échos, Info Matin, Nouvel Horizon, dan Le Républicain. Surat kabar ini menyajikan berita nasional dan internasional, analisis politik, dan informasi budaya. Sirkulasi surat kabar cetak umumnya terbatas, terutama di luar ibu kota.
• Penyiaran Radio dan Televisi: Radio adalah media massa yang paling luas jangkauannya di Mali, terutama di daerah pedesaan di mana tingkat melek huruf rendah. Terdapat banyak stasiun radio swasta dan komunitas yang menyiarkan program dalam bahasa Prancis dan berbagai bahasa nasional. Office de Radiodiffusion-Télévision du Mali (ORTM) adalah lembaga penyiaran publik nasional yang mengoperasikan stasiun televisi dan radio nasional. Beberapa stasiun televisi swasta juga telah muncul.
• Internet dan Media Online: Penggunaan internet dan media sosial telah meningkat pesat di Mali, terutama di kalangan pemuda perkotaan. Situs berita online, blog, dan platform media sosial menjadi sumber informasi dan ruang diskusi yang semakin penting. Namun, akses internet masih terbatas di banyak daerah pedesaan karena masalah infrastruktur dan biaya. Telekomunikasi di Mali mencakup 869.600 telepon seluler, 45.000 televisi, dan 414.985 pengguna internet.
• Lingkungan Pers: Secara umum, Mali memiliki lingkungan pers yang relatif bebas dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan tersebut. Namun, jurnalis dan media kadang-kadang menghadapi tekanan politik, intimidasi, dan pembatasan, terutama ketika melaporkan isu-isu sensitif seperti korupsi atau keamanan. Konflik di wilayah utara dan tengah juga telah menciptakan tantangan bagi jurnalis yang meliput di daerah tersebut. Organisasi seperti Reporters Without Borders secara berkala memantau situasi kebebasan pers di Mali.

Pengembangan media massa yang independen dan profesional dianggap penting untuk mendukung demokrasi, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat di Mali.

9.6. Situs Warisan Dunia

Mali memiliki beberapa situs budaya dan alam yang sangat berharga, empat di antaranya telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Situs-situs ini mencerminkan kekayaan sejarah, keragaman budaya, dan keindahan alam Mali.

• Kota Tua Djenné (ditetapkan tahun 1988): Terletak di Delta Niger Dalam, Djenné adalah salah satu kota tertua di Afrika Sub-Sahara. Kota ini terkenal dengan arsitektur lumpurnya yang unik, terutama Masjid Raya Djenné, bangunan lumpur terbesar di dunia. Kota Tua Djenné pernah menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam yang penting. Situs ini juga mencakup situs arkeologi di sekitarnya seperti Djenné-Djenno, yang menunjukkan pemukiman perkotaan sejak 250 SM. Saat ini, situs ini masuk dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya karena ketidakamanan di wilayah tersebut.
• Timbuktu (ditetapkan tahun 1988): Kota legendaris di tepi selatan Gurun Sahara ini pernah menjadi pusat perdagangan emas, garam, dan budak yang makmur, serta pusat intelektual dan spiritual Islam yang terkenal pada abad ke-15 dan ke-16. Timbuktu memiliki tiga masjid besar yang bersejarah: Masjid Djingareyber, Masjid Sankore, dan Masjid Sidi Yahya, serta naskah-naskah kuno yang tak ternilai harganya. Seperti Djenné, Timbuktu juga masuk dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya akibat konflik dan ancaman dari kelompok ekstremis.

• Tebing Bandiagara (Tanah Dogon) (ditetapkan tahun 1989): Situs campuran (budaya dan alam) ini mencakup tebing batu pasir yang spektakuler dan dataran tinggi di sekitarnya, yang telah dihuni oleh orang Dogon selama berabad-abad. Orang Dogon terkenal dengan desa-desa unik mereka yang dibangun di sepanjang tebing, arsitektur lumpur tradisional, topeng ritual, dan kosmologi yang kompleks. Lanskap alamnya juga memiliki nilai ekologis yang penting. Situs ini juga terancam oleh ketidakamanan.
• Makam Askia (ditetapkan tahun 2004): Terletak di Gao, bekas ibu kota Kekaisaran Songhai, Makam Askia adalah struktur piramida lumpur monumental yang dibangun pada akhir abad ke-15. Makam ini diyakini sebagai tempat peristirahatan Askia Muhammad I, salah satu kaisar Songhai yang paling terkenal. Situs ini merupakan contoh luar biasa dari tradisi bangunan lumpur monumental di Sahel dan kesaksian penting tentang kekuatan dan kekayaan Kekaisaran Songhai. Makam Askia juga masuk dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya.

Situs-situs Warisan Dunia ini tidak hanya penting bagi Mali tetapi juga bagi warisan budaya dan alam dunia secara keseluruhan. Upaya pelestarian dan perlindungan situs-situs ini menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, pembangunan yang tidak terkendali, dan ketidakamanan.